sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Ekbis

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

Ketua BPK Mendapatkan Penghargaan di HUT ke-74 Korps Brimob

Foto bersama seusai upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-74 Korps Brimob Polri di halaman Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (14/11).
Jakarta, Laras Post - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna dan Pimpinan Auditorat Utama Keuangan I BPK Hendra Susanto menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-74 Korps Brimob Polri di halaman Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
.
Mengusung tema “Briomob untuk Indonesia” Upacara Peringatan HUT Brimob yang dilaksanakan pada Kamis (14/11) tersebut dipimpin oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Idham Azis.
.
Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK menerima penghargaan dari Korps Brimob Polri yakni Warga Kehormatan Korps Brimob. Penghargaan tersebut secara simbolis diberikan oleh Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Irjen Pol Anang Revandoko.
.
Penghargaan tersebut diberikan karena Ketua BPK telah memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada Korps Brimob Polri khususnya di bidang kinerja keuangan. Selain Ketua BPK, penghargaan Warga Kehormatan Korps Brimob juga diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Rusdi Kirana pendiri Lion Air Group.
.
Upacara Peringatan HUT ke-74 Korps Brimob tersebut diisi dengan pertunjukan dari satuan Korps Brimob. Tampak hadir sejumlah tamu undangan di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (***)

Gempa Guncang Jailolo Malut, BKMG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami

Jakarta, Laras Post – Gempa bumi bermagnitudo 7,1 terjadi di Jailolo, Maluku Utara, pada pukul 23:17:43 WIB, Kamis (14/11/2019). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BKMG) mengeluarkan peringatan dini Tsunami, untuk wilayah Sulawesi Utara.

Dikutip dari Web.BKMG lokasi gempa 1.67 Lintang Utara (LU), 126.39 Bujur Timur (BT) atau 137 km Barat Laut (BL) Jailolo Malut, dengan kedalaman 73 Km.

BMKG menyarankan masyarakat untuk mengikuti arahan peringatan dini Tsunami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG.  (ram)

Panglima TNI Terima Audiensi Ketua KPU

Panglima TNI berbincang akrab dengan Ketua KPU
Jakarta, Laras Post - Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Pada kesempatan itu, Arief Budiman menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 serta persiapan menjelang Pilkada serentak 2020.

“Komisi Pemilihan Umum menyampaikan  apresiasi dan ucapan terima kasih kepada TNI terkait pengamanan dan bantuan distribusi logistik Pemilu di seluruh Indonesia, khususnya daerah terpencil yang dilaksanakan selama pelaksanaan Pemilu sehingga Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dapat berjalan aman, lancar, damai dan sukses,” ungkapnya.

Ketua KPU juga mengungkapkan, tren partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan sangat signifikan dibandingkan dengan beberapa Pemilu sebelumnya. “Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2014 tren itu grafiknya cenderung menurun walaupun di Pemilu 2014 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, tapi di 2019 kita mengalami kenaikan dibandingkan Pemilu 2014,” terangnya.

Menurut Arief Budiman, selama pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat beberapa catatan yang menjadi poin-poin penting, seperti pelaksanaan seluruh tahapan yang sudah berjalan dengan baik. “Beberapa catatan penting pada pelaksanaan Pemilu 2019 misalnya jumlah kandidat perempuan dalam Pemilu 2019 itu mengalami kenaikan, bukan hanya jumlah kandidat perempuannya tapi keterpilihannya itu juga mengalami kenaikan,” tuturnya.

Selain menyampaikan laporan kepada Panglima TNI, KPU juga telah menyampaikan laporan kepada Presiden RI. “KPU juga berencana menyampaikan laporan hasil Pemilu kepada Polri, DPR, MPR, DPD, serta mitra kerja KPU seperti Kementerian terkait,” ucap Arief Budiman.

Menurutnya, laporan ini sangat penting dan perlu disampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk mengevaluasi, memberi masukan, memberi catatan sekaligus menentukan langkah ke depan agar Pemilu dan Demokrasi menjadi semakin baik.

Menanggapi audiensi Ketua KPU, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya akan menyiapkan personel dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) untuk perbantuan kepada Polri dan KPU dalam pengamanan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, di 270 daerah yang terdiri dari sembilan Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten.

Menurut Panglima TNI, potensi kerawanan dalam Pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi dan aspek partisipasi, sehingga diperlukan pengamanan untuk mengantisipasi potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, dan Waka Babinkum TNI Brigjen TNI Wahyu Wibowo. Sementara Ketua KPU didampingi oleh anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono, Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Darmanto, Kepala Biro Teknis Nur Syarifah dan Kepala Biro Logistik Purwoto Ruslan. (her, sg)

Semen Gresik Berselawat, Gelar Doa 100 Hari Mbah Moen

Putra KH Maimoen Zubair yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin didampingi Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto dan jajaran Forkopimda, bersama Dirut PT. Semen Gresik, Mukhamad Saifudin (keempat dari kanan) foto bersama di kegiatan Semen Gresik Berselawat, Selasa malam sampai Rabu (13/11/2019).
Rembang, Laras Post - Ribuan warga dari berbagai kota datang mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan doa bersama 100 hari wafatnya KH Maimoen Zubair (Mbah Moen), di halaman Masjid Al Hikam PT. Semen Gresik, Pabrik Rembang, Jawa Tengah, Selasa malam sampai Rabu (13/11/2019).

Kegiatan bertema "Semen Gresik Berselawat" tersebut dimulai pukul 20.30. Acara dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin. Turut mendampingi pengasuh Ponpes Al Anwar Sarang Idror Maimoen Zubair.

Usai maghrib, jalur pantura menuju Pondok Pesantren (Ponpes) Al Anwar 1 semakin padat. Kepolisian mengatur lalu-lintas di area pertigaan pasar Sarang. Para jamaah berduyun-duyun menuju lokasi. Bahkan sejak sore sudah ada ratusan mobil yang terparkir di sekitar pantai. Dekat tempat pelelangan ikan (TPI) Karangmangu, dan ada juga di wilayah Bajingmeduro.

Hingga sekitar pukul 18.00, salah satu putra KH Maimoen Zubair, Majid Kamil, mengatakan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Zainut Tauhid Saadi mengkonfirmasi akan hadir.

"Hanya Wamenag, tidak ada tokoh pemerintah lain yang konfirmasi," kata Gus Kamil dalam acara tahlil 100 hari wafatnya KH Maimoen Zubair.

Ditanya tentang ulama yang nantinya mengisi tausiyah, Gus Kamil menuturkan akan diisi tergantung para kiai yang hadir. "Tergantung kiai yang datang," tuturnya.

Di acara Semen Gresik Berselawat, ada Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto, dan jajaran Forkompinda serta para kiai, habib, jamaah Majelis Az-Zahir, Santri Gayeng, dan Barisan Pecinta Kiai (BPK). Acara ini juga dihibur penampilan apik Marching Band Al-Anwar.

Dirut PT. Semen Gresik, Mukhamad Saifudin, dan Panglima BPK, Idror Maimoen Zubair juga saling bertukar jaket. Momen ini merupakan simbol kian rekatnya kebersamaan, dan jalinan sinergi antara Semen Gresik dengan kalangan santri.

Mukhamad Saifudin mengatakan, kegiatan sudah direncanakan jauh hari. Untuk menggelar silaturahmi bersama tokoh, dan masyarakat. Beberapa kali konsultasi almarhum Mbah Moen. Suport diberikan, bahkan almarhum berkeinginan ikut hadir, namun Allah berkehendak lain.

”Untuk menghormati beliau, juga atas saran Gus Yasin, dan Gus Idror acara tetap kami hadirkan. Bersamaan juga Maulid Nabi, dan bertepatan memperingatai 100 hari wafatnya KH Maimoen Zubair,” katanya. 

KH Maimoen Zubair memiliki peran besar. Sehingga Semen Gresik Pabrik Rembang bisa beraktivitas seperti sekarang ini. Dalam berbagai kesempatan, Mbah Moen menegaskan jika Semen Gresik adalah perusahaan milik negara. Sehingga mendukung pembangunannya juga bagian dari membela Indonesia.

“Mbah Moen merupakan tokoh yang akan selalu kami kenang dengan penuh rasa ta'dzim. Doa bersama itu merupakan bentuk penghormatan, dan kecintaan Semen Gresik kepada Mbah Moen,” tambahnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengucapkan atas nama pemerintah dan keluarga mengapresiasi kegiatan Semen Gresik Berselawat. Kegiatan yang melibatkan ribuan jamaah menunjukkan eratnya hubungan antara kalangan santri dengan perusahaan persemenan terkemuka ini.

“Saya atas nama pemerintah maupun perwakilan keluarga Mbah Moen sangat mengapresiasi. Di Jawa Tengah memang klop, karena sama-sama SG, yakni Semen Gresik, dan Santri Gayeng," pungkasnya. (fer/tik)

Cara Presiden Jokowi Upayakan Pemerataan Pembangunan

Presiden Joko Widodo ketika diskusi Forum A1, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/11). 
Jakarta, Laras Post - Berani mengambil keputusan merupakan kunci utama Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal itu menjadi gambaran jawaban mengenai pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia selama beberapa tahun belakangan.

Presiden mengatakan, dalam hal meningkatkan perekonomian suatu daerah, pemerintah harus aktif bergerak melakukan pembangunan di daerah tersebut. Menurutnya, menunggu agar perekonomian daerah tersebut perlahan menggeliat bukanlah suatu hal yang tepat.


"Memang harus seperti itu, mendahului dulu. Karena rumusnya itu jelas, kalau infrastruktur itu baik maka pertumbuhan ekonomi itu pasti akan tumbuh. Kalau kita menunggu ekonominya tumbuh dulu baru infrastruktur diberikan ya itu sampai kapanpun kita hanya menunggu," kata Presiden dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/11). 

Maka itu, pemerintah harus berani memutuskan mengenai pelaksanaan rencana besar dan tahapan pembangunan yang akan dilakukan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo sering turun ke lapangan untuk mencari tahu potensi pengembangan suatu daerah dan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan daerah untuk mencapai kemajuan.


"Kita harus berani memutuskan. Ya ini langsung bangun _airport_-nya, ya ini harus bangun jalannya," tuturnya.

"Ini kita 'menyerang', tetapi dengan sebuah perencanaan yang baik, agenda besar, dan ukuran-ukuran yang sudah kita kalkulasi sehingga tembakannya itu tepat dan fokus," imbuhnya.

Selain itu, Presiden menjelaskan, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah juga harus bersedia mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Tak hanya mendengarkan, pemerintah juga harus tanggap dan mengerjakan apa yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat di daerah.


"Apa yang dibutuhkan oleh sudut-sudut yang ada di setiap provinsi, di setiap daerah, itu ya harus dikerjakan sehingga nantinya akan terjadi sebuah pemerataan ekonomi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. (her/sg)

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi Beri Lima Arahan Soal RPJMN

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11). 
Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11). Sidang kabinet paripurna ini membahas soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dalam pengantarnya, Presiden memberikan lima arahan kepada jajarannya terkait RPJMN. Pertama, Presiden ingin RPJMN tidak menjadi dokumen formalitas semata, tetapi menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju.

"Karena apa yang termuat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita. Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini," ujar Presiden.


Presiden memberi contoh, target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik disertai dengan bagaimana strategi untuk mencapainya. Demikian juga dengan penurunan kemiskinan, Presiden ingin agar angkanya jelas dan harus ditempuh dalam kurun waktu yang jelas pula.

"Outcome-nya, dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama," imbuhnya.

Kedua, Kepala Negara ingin dokumen RPJMN memuat peta jalan dan bagaimana mencapai target-target tersebut. "Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja, dan betul-betul realistis, bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif," lanjutnya.


Ketiga, Presiden kembali menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri. Seluruh jajarannya harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden juga ingin semuanya bisa tersambung dalam satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah dan dimulai dari RPJMN.

"Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional, juga sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian. Karena itu saya minta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi _clearing house_ untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden-Wakil Presiden," paparnya.

Keempat, Presiden menekankan agar rancangan perencanaan yang dibuat harus betul-betul tersambung dengan penganggaran dan juga tersampaikan dengan baik oleh kementerian. Presiden mewanti-wanti jajarannya, jangan sampai yang sudah dikerjakan RPJMN berbeda dengan apa yang dikerjakan kementerian dan juga berbeda dengan yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan.


"Karena itu, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, harus menjadi tangannya Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, dalam anggaran kementerian-kementerian," tambahnya.

Kelima, Kepala Negara ingin agar sinergi antara lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus dibangun bersama sehingga ada kesamaan gerak langkah serta tidak melangkah sendiri-sendiri. Di samping itu, Presiden juga meminta para menteri untuk memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.

"Sering kali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau eksekusi. Karena itu, kendala proses eksekusi, efektivitas proses _delivery_ harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024," tandasnya. (her/sg)

Wabup: Pemkab tidak Bisa Sendirian, Semen Gresik Pioner Perusahaan yang Bantu Sejahterakan Masyarakat

Penyerahan bantuan secara simbolis diserahkan oleh Dirut PT. Semen Gresik, Mukhamad Saifudin didampingi Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto kepada perwakilan ustaz desa saat Semen Gresik Berselawat di halaman Masjid Al Hikam PT. semen Gresik, pabrik Rembang, Selasa (12/11/2019) malam.
Rembang, Laras Post - PT. Semen Gresik membantu pendirian 11 TPQ di sekitar Pabrik. Penyerahan bantuan secara simbolis diserahkan oleh Dirut PT. Semen Gresik, Mukhamad Saifudin didampingi Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto kepada perwakilan ustaz desa sekitar perusahaan saat Semen Gresik Berselawat di halaman Masjid Al Hikam PT. Semen Gresik pabrik Rembang, Selasa (12/11/2019) malam.

Wabup mengakui keberadaan Semen Gresik sangat membantu berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai program CSR sangat membantu Pemkab Rembang dalam memajukan daerah. "Jadi sangat membantu masyarakat. Masih banyak PR, Pemerintah Kabupaten Rembang tidak bisa sendirian makanya kita merangkul, dan bekerja sama," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Rembang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan di Kabupaten Rembang menurun drastis. "Kami terus mengupayakan bagaimana masyarakat bisa mudah mendapatkan pekerjaan, jadi masyarakat bisa semakin bermartabat," ucapnya.

“Saya berharap tidak hanya pabrik Semen Gresik yang melakukan seperti ini. Saat ini semakin banyak perusahaan di Rembang, mereka didorong menggunakan sistem padat karya, menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi pengangguran, dan berdampak mengurangi kenakalan remaja. Dengan demikian setapak demi setapak Kabupaten Rembang semakin lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu Mukhamad Saifudin mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang dipimpinnya terhadap agama, dan pembentukan akhlak generasi muda. “Kami ingin tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat, sekaligus berkontribusi positif bagi kemajuan daerah,” katanya.

Mulai dari pemberdayaan BUMDes, infrastruktur jalan, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), akses air bersih hingga membantu korban kebakaran telah dilakukan.

Total anggaran yang sudah dikucurkan untuk berbagai progam tersebut lebih dari Rp 30 miliar. Sedang penerima manfaatnya mencapai ribuan jiwa, tak hanya yang berasal dari ring 1 pabrik, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Rembang.

“Mohon doa, dan dukungannya. Karena tantangan bisnis persemenan yang kian kompetitif di dalam negeri, maka kami mulai merambah ekspor pasar luar negeri. Tapi ini juga tantangan tersendiri karena Rembang belum memiliki pelabuhan yang memadai," tutupnya. (fer/tik)

KUD Mina Fajar Sidik Blanakan Subang Gelar Ruat Laut ke-52

Larung dongdang kelautan tradisi ruat laut di Blanakan, Subang.
Subang, Laras Post - Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mina Fajar Sidik, Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, menggelar ruat laut atau tasyukuran laut yang ke - 52, Minggu, (10/11/19).

Pada kesempatan itu, Ketua KUD Mina Fajar Sidik Blanakan Dasam MB mengatakan, terget hasil tangkap tahun ini mengalami penurunan. Dari total target 30 miliar hasil tangkap nelayan KUD Mina Fajar Sidik baru mencapai 22 miliaran. 

“Menurunnya target itu disebabkan oleh faktor cuaca dan jangkauan tangkap nelayan yang dibatasi, sepertinya target tidak akan tercapai, karena waktu hanya tinggal dua bulan lagi,” ujar Ketua KUD.

Namun demikian pihaknya selalu optimis di tahun mendatang, hasil tangkap nelayan akan meningkat, karena trendnya akan terus meningkat dengan dukungan cuaca yang menguntungkan nelayan. “Kita berharap target hasil tangkap para nelayan akan lebih meningkat ditahun mendatang,” katanya.


Selain itu, pihaknya sangat berharap dengan Menteri Kelautan yang baru ini, Kebijakan dan Regulasi bisa berubah dan menguntungkan Nelayan di Jawa Barat, terkait soal kebijakan jangkauan wilayah tangkapnya. 

“Mudah-mudahan Menteri yang baru ini, ada kebijakan baru yang menguntungkan nelayan kita, nelayan juga masyarakat," imbuhnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang Rahmat Efendi yang hadir pada acara tersebut, menyampaikan, akan terus membina para nelayan melalui KUD Mina, guna meningkatkan produktifitas nelayan. Dengan memberikan bantuan alat tangkat dan perahu baik dari pemprov maupun pusat.

Selain itu, pihaknya mengimbau kepada nelayan tidak boleh menjual hasil tangkapannya ke ‘bakul liar, karena harganya yang relatif murah. “Nelayan sebaiknya menjual hasil tangkapnya ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola oleh KUD Mina. Dengan begitu pun KUD Mina akan terus berkembang dan lebih maju lagi,” ucap Rahmat Efendi.

Terkait keluhan KUD Mina soal nelayan Jabar yang tidak boleh melaut ke luar wilayah Jabar. Sedangkan nelayan asal Jateng dan Jatim bisa melaut ke wilayah perairan Jabar.

Menurut Rahmat, pihaknya akan mendorong Pemprov Jabar dan Kementerian terkait untuk membuat regulasai, di mana tidak ada perbedaan perlakuan, sehingga nelayan Jabar khususnya Subang bisa melaut ke wilayah perairan Jateng dan Jatim. “Sehingga daya tangkap nelayan lebih luas lagi dan pendapatan nelayan lebih meningkat," harapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Subang H. Adilk LF Solihin menyampaikan, untuk melindungi nelayan tradisional, agar tetap bisa meluat dengan hasil tangkap yang besar. Saat ini DPRD Subang berencana membuat perda perlindungan nelayan tradisional.


"Oleh karenanya, pihaknya meminta masukan dan usulan untuk membahas dan menyusun perda tersebut. Diharapkan perda tersebut bisa bermanfaat dan berpihak bagi keberlangsungan kepada para nelayan tradisional di Kabupaten Subang," ucap H. Adik.

Acara Ruat Laut yang selalu diselenggarakan rutin setiap tahun, merupakan sebagai ucap rasa syukur masyarakat nelayan khususnya nelayan Blanakan kepada Maha Kuasa yang selalu memberikan limpahan rizki.
Selain acara hiburan pada ruat laut Ke-52, juga digelar beberapa kegiatan sosial, seperti kehitanan massal, santunan anak yatim dan jompo, dan juga pemberian ansurasi, bantuan alat tangkap kepada nelayan dengan secara simbolis. Selain itu juga peresmian Gedung Waserda Fajar Sidik Mart dan Penendatanganan MoU Kemitraan Pihak KUD dengan pihak prodak yang dilaksanakan di KUD Mina Fajar Sidik Blanakan.

Pada puncak acara ruat laut ditandai dengan pelepasan dongdang, miniatur perahu berisi aneka makanan tradisional dan kepala kerbau. 

Pelepasan perahu dongdang dan diluncurkan menyusuri Sungai Blanakan menuju perairan Laut Jawa. Selain itu juga ratusan perahu yang dihiasi dengan berbagai jajanan pasar turut serta mengiringi.

Usai sejauh kurang lebih satu kilometer dari muara Blanakan perahu dondang dilepas dan para nelayan berenang mengejar dongdang dan berebut isi dongdang. Para nelayan meyakini apabila bisa mendapat barang-barang yang ada di dongdang akan membawa berkah bagi usaha melautnya. 

Acara Ruat Laut Ke-52 tersebut juga dihadiri, sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Subang, Kapolsek Blanakan, Dandramil Ciasem, Camat Blanakan, Kepala Desa Se-Kecamatan Blanakan serta tamu undangan lainnya. 

Rangkaian hiburan Ruat Laut Ke-52 juga dimerihakan sejumlah perlombaan dan hiburan antara lain, pertandingan Sepak Bola, Open Turnamen Tenis Meja, Open Turnamen Bola Volly, Pasar Rakyat, Pegelaran Wayang Kulit, Pentas Live Music Dandut, Pegelaran Sandiwara dan Sajian Hadrock dari anak nelayan Blanakan.(sodikin)

Polres Purbalingga Gelar Peringatan Maulid Nabi di Ponpes Minhajut Tholabah

AKBP Majedi Surindra saat memberikan sambutan, di Pondok Pesantren (Ponpes) Minjahut Tholabah Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Pirbalingga, Kamis (14/11).
Purbalingga, Laras Post - Polres Purbalingga menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren (Ponpes) Minjahut Tholabah Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Pirbalingga, Kamis (14/11/2019).

Kegiatan dihadiri pejabat dari Polda Jawa Tengah diantaranya Waka SPN Polda Jateng AKBP Mahedi Surindra, Wadir Intelkam AKBP Iskandar, Wadir Polairud AKBP Ferry Sandy Sitepu. Selain itu, hadir Wakapolres Purbalingga Kompol Widodo Ponco Susanto beserta para kabag, kasat dan Kapolsek.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Ponpes Minhajut Tholabah diikuti oleh ratusan santri, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Universitas Perwira Purbalingga (Unperba). Ada juga Bhabinkamtibmas Polres Purbalingga yang mengikuti kegiatan.


Pimpinan Ponpes Minhajut Tholabah, Kyai Maruf Salim dalam sambutannya menyampaikan pada hari ini saya bersemangat dan senang polisi dari Polda Jateng dan Polres Purbalingga bisa berbaur dengan santri di pondok pesantren. Harapannya akan memperkuat silaturahmi bukan hanya hari ini namun akan terus berlanjut.

"Terima kasih kepada jajaran kepolisian yang  bersedia hadir untuk bersilaturahmi dalam acara di pondok pesantren ini. Jangan melihat tempatnya namun kita niatkan sebagai suatu ibadah kepada Allah SWT," ucapnya.

Sementara itu, AKBP Majedi Surindra dalam sambutannya menyampaikan bahwa kami hadir mewakili bapak Kapolda Jateng dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di wilayah hukum Polres Purbalingga. Adanya kepolisin juga sebagai wujud kehadiran kami di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman.


"Saya sampaikan bahwa dalam perekrutan anggota Polri, kepolisian memberikan perhatian khusus untuk para santri yang hapal Al Quran atau yang mempunyai kemampuan berdakwah. Jadi bagi santri yang berniat untuk menjadi anggota kepolisian silahkan mendaftar dan mulai persiapkan kemampuan dari sekarang," ucapnya.

Pengajian diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Purbalingga KH Roghib Abdurahman. Dalam tausiahnya disampaikan diantaranya agar generasi muda bisa selalu meneladani Nabi Muhammad SAW. Namun demikian generasi unggul sekarang berbeda dengan generasi unggul pada tahun yang lama. Oleh sebab itu kita harus bisa hidup pada jamannya namun tidak meninggalkan akidah.

"Akidah kita harus benar dan tidak melenceng baik akidah ke-Islaman kita maupun akidah kebangsaan kita. Jangan sampai memahami akidah hanya sepotong-sepotong sehingga menimbulkan salah penafsiran," ucapnya.


Dalam acara diberikan tali asih dari Kapolda Jateng kepada santri di pondok pesantren dan mahasiswa dari dua universitas yang hadir. Tali asih diserahkan oleh Waka SPN Polda Jateng AKBP Mahedi Surindra. Tali asih juga diberikan dari Polres Purbalingga kepada para santri yang diserahkan oleh perwakilan BEM dari Unsoed dan Unperba. (Agus P)

Penetrasi Pasar Tiongkok, Mamin Indonesia Tampil di Ningbo International Food Exhibition

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Dody Edward, Duta Besar RI untuk Beijing Djauhari Oratmangun, dan Konsul Jenderal Shanghai Deny W. Kurnia menunjukan Mamin produk nasional
Jakarta, Laras Post –  Indonesia  melalui  Kementerian  Perdagangan  bersama  perwakilan  luar negeri terus melakukan penetrasi produk andalan ekspor ke pasar Tiongkok. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam berbagai pameran. 

Kali ini, produk makanan dan minuman (mamin) Indonesia tampil di  ajang  “Ningbo  8th   International  Food Exhibition”  di  Ningbo,  Tiongkok  pada  8–12  November  2019. Pameran ini digelar bersamaan dengan pelaksanaan The 2nd China International Impor Expo (CIIE) 2019 di Shanghai, Tiongkok.

Pada pameran ini, Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) mengoordinasikan dan memfasilitasi 32 perusahaan Indonesia untuk turut serta. Perusahaan tersebut berasal dari berbagai perusahaan mamin dan jasa pariwisata kuliner Indonesia.

Dalam pameran ini, Pavilun Indonesia diresmikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Dody Edward, Duta Besar RI untuk Beijing Djauhari Oratmangun, dan Konsul Jenderal Shanghai Deny W. Kurnia.

“Indonesia  akan  terus  melakukan  penetrasi  pasar  Tiongkok  dengan  merek  yang  telah  ada  di  pasar Tiongkok maupun maupun produk-produk andalan lainnya. Diharapkan kegiatan ini berkontribusi juga pada peningkatan ekspor Indonesia,” ungkap Dody, dalam siaran pers yang Laras Post terima, Kamis (14/11/2019) di Jakarta.

Selain pameran, Indonesia juga turut serta dalam kegiatan “Ningbo Indonesia Economy and Trade Forum”. Kegiatan ini diselenggarakan Biro Perdagangan Kota Ningbo dan HIPPINDO. Acara yang dihadiri 320 perusahaan asal Indonesia dan Tiongkok ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang kerja sama perdagangan, investasi, dan pariwisata antara Kota Ningbo dan Indonesia.

Sementara itu Djauhari menyampaikan, menurut Wakil Wali Kota Ningbo Li Guangding, pertukaran investasi Ningbo dengan Indonesia berada dalam kondisi positif. “Pada akhir September 2019, Ningbo telah mendirikan 36 perusahaan di luar negeri termasuk di Indonesia,” katanya.

Pada forum ini, Indonesia mengoordinasikan beberapa area investasi seperti minyak olahan, manufaktur bubur kertas, aksesori perangkat keras, bahan industri elektronik, dan broker perdagangan.

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, nilai ekspor impor kedua negara mencapai USD 33,02 miliar pada Januari–Juni 2019. Aktivitas perdagangan dengan Tiongkok juga menyumbang 20,4 persen dari total keseluruhan kegiatan ekspor dan impor Indonesia. (her, sg, wan)

Presiden Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2020

Presiden Joko Widodo ketika menyalami para Gubernur seusai menyerahkan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11). 
Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020. Acara penyerahan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11). 

Dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, para pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah di dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju.

"Sebagaimana kita ketahui, bahwa tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sehingga APBN 2020 memiliki peran yang sangat strategis bagi pemerintah dan untuk secara bertahap mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional di dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045 yaitu, insyaallah, 100 tahun Indonesia Merdeka," kata Sri Mulyani.


Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, lanjut Sri, pemerintah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut. Kelima program prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan _policy_, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.

"Perwujudan strategi APBN 2020 tentu memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para menteri dan pimpinan lembaga serta kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah yang menjadi penanggung jawab program-program pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2020," jelasnya.

Sri merinci belanja negara untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun. Dari keseluruhan belanja negara tersebut, Rp909,6 triliun dialokasikan untuk 87 kementerian dan lembaga. Sementara untuk TKDD, nilainya mencapai Rp856,9 triliun.


"Kami juga sampaikan bahwa DIPA kementerian/lembaga yang diserahkan Bapak Presiden hari ini adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020," imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar setelah DIPA diserahkan, seluruh pihak bergerak cepat dan melakukan perubahan pola pikir dengan meninggalkan pola-pola lama dari jajarannya. Ia juga ingin agar para pemangku kepentingan bisa segera menggunakan anggaran, terutama belanja modal bagi kementerian/lembaga yang DIPA-nya telah diserahkan.

"Belanja secepat-cepatnya, kita harapkan sekali lagi yang kemarin saya sampaikan bulan November masih ada Rp31 triliun dalam proses e-tendering. Padahal ini proyek konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan ini penggunaannya belanja APBN itu," kata Kepala Negara.


Selain itu, Presiden juga menyerahkan daftar alokasi TKDD kepada para gubernur. Alokasi tersebut berupa Dana Alokasi Umum (DAK) sebesar Rp427,1 triliun, Dana Bagi Hasil Rp117,6 triliun, Dana Transfer Khusus sebesar Rp202,5 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp15 triliun, Dana Otonomi dan Keistimewaan DIY sebesar Rp22,7 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp72 triliun.

"Dengan semakin meningkatnya transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2020 diharapkan agar dapat dipergunakan dengan efektif dan akuntabel di dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," tutur Sri Mulyani. (her/sg)

Presiden Jokowi : Belanja Anggaran Harus Disertai dengan Peningkatan Realisasi Anggaran yang Berkualitas

Presiden Joko Widodo ketika memberikan pengarahan kepada kementerian dan lembaga serta daerah, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/12).
Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 kepada kementerian dan lembaga serta daerah, Kamis (14/12), di Istana Negara, Jakarta.

Setelah penyerahan tersebut, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk bersegera merealisasikan belanja negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah.


Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa belanja negara tersebut harus benar-benar mendatangkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sebab, pola lama biasa ditemuinya acap kali hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.

"Karena yang dulu itu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat merasakan atau tidak dari belanja-belanja itu?" ujarnya Presiden Jokowi, saat memberikan pengarahan.


Maka itu, Presiden menekankan bahwa saat ini yang juga tak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa anggaran dibelanjakan untuk barang berkualitas baik dan dikucurkan untuk program yang juga berjalan dengan kualitas yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Jangan hanya _sent_ yang diurus, tapi (juga memastikan) _delivered_. Artinya apa? Menteri, kepala-kepala lembaga, gubernur, dan wali kota pastikan bahwa bukan hanya realisasi belanjanya yang habis, tapi dapat barangnya, dan rakyat dapat manfaatnya. Itu yang paling penting," tuturnya.


Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk terus meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan. Namun, peningkatan penerimaan tersebut hendaknya juga diikuti dengan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas.

"Berkali-kali saya sampaikan, memang kita penting _collect more_, tapi _spend better_ juga harus itu. Fokus dan harus lebih baik," tandasnya. (her/sg)

Hari Ini, Pembukaan Kongres Nasional KAI III

Para advokat delegasi DPD KAI Jawa Barat, pagi tadi, beristirahat di perjalanan menuju Kota Batu untuk mengikuti Kongres Nasional (KAI). 
Malang, Laras Post - Kongres Advokat Indonesia (KAI) akan menggelar Kongres Nasional III di Dendrobium Hall Kusuma, Agrowiata Kota Batu, Kamis - Sabtu (14-16/11/2019), sejumlah delegasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI dari seluruh Indonesia, mulai berdatangan dan melakukan registrasi, pada Kamis (14/11/2019). 

Kongres yang salah satu agendanya adalah pemilihan presiden dan Sekretaris Jenderal KAI periode 2019-2024 itu, akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Ditengarai, salah satu kandidat calon Presiden KAI periode 2019-2024 adalah advokat Siti Jamailah Lubis yang saat menjabat sebagai Plt. Presiden KAI. (ram)

Kementerian PAN & RB, Apresiasi Birokrasi Melayani & Berintegrasi Badiklat Kejagung

Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi dan Asisten Deputi Penanganan Pengaduan Aparatur Kemenpan RB, Agus Udji Hantara ketika memberikan keterangan kepada awak media, di Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta, Rabu (13/11).
Jakarta, Laras Post - Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi memaparkan tentang tupoksi dan profil Badan Diklat Kejaksaan melalui audio video diruang Komand Center Kaban Diklat Kejaksaan RI.

Hal ini dilakukan untuk mempresentasikan kepada Tim Survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan survey penilaian Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Asisten Deputi Penanganan Pengaduan Aparatur Kemenpan RB, Agus Udji Hantara menjelaskan bahwa, kehadirannya adalah menilai kemajuan Badan Diklat Kejaksaan RI dalam menjalankan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.


“Ada peningkatan dari WBK ke WBBM, terus ada inovasi inovasi yang arahnya adalah membangun terwujudnya sebuah  budaya Birokrasi yaitu ada Birokrasi Integritas tinggi, Birokrasi berkinerja tinggi dan Birokrasi yang melayani,” jelas Agus Uji Hantara pada Wartawan.

Agus berharap, terwujudnya WBBM akan berdampak luas terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya.

"Itulah harapan kita, sehingga tadi Reformasi Birokrasi itu adalah bisa segera terwujud dengan baik dan didasarkan dengan stakeholder, dampaknya luas ini nanti di Badan Diklat karena dalam mendidik untuk seluruh aparatur jajaran Kejaksaan yang nanti mereka itu akan melakukan fungsinya di masing masing tugasnya kearah mendidik pelayanan terhadap masyarakat di dalam bidang penegakan hukum,” tegasnya.


Agus sendiri menilai, Badan Diklat Kejaksaan RI sudah berbasih IT (Informasi Teknologi) sehingga memperudah dalam berkomunikasi. Badan Diklat sudah berbasis IT banyak juga IT nya, baik itu di Komand Centernya, semua bisa terlihat pimpinan bisa melihat, terus ada komunikasi langsung dengan siswa (peserta Diklat) komunikasi dengan Widyaiswara, komunikasi dengan Stakeholder yang lain itu sudah banyak menggunakan IT,” terangnya sembari menambahkan banyak juga pesan moral yang membangun. Pihaknya menilai Badan Diklat Kejaksaan RI sudah mempunyai SBBE (Sistem Bangun Berbasis dengan Elektronik).

“Ini adalah salah satu contoh cara penggunaan IT dan kita juga sudah punya SBBE (Sistem Bangun Berbasis dengann Elektronik) nah ini saya kira di Badan Diklat sudah tercermin dan sudah menggunakan IT.Dokumen dokumen sudah tidak manual lagi,” kata Agus sembari menyarankan terus di tingkatkan terutama ada kesiapan dari SDM untuk memanfaatkan IT yang sudah ada. (Red)

Ketua Dewan Pers : Kebersamaan Lini Dunia Pers Sangat Penting

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, (kedua dari kiri) ketika menerima kunjungan Panitia HPN 2020 yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Rabu, (13/11/).
Jakarta, Laras Post - Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, menyambut baik rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional 2020 yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dari tanggal 5 - 10 Februari 2020 mendatang. 

Hal itu disampaikan ketika menerima kunjungan Panitia HPN 2020 yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Rabu, (13/11/2019).

"Ada tiga hal yang harus dipikirkan dalam pelaksanaan Hari Pers Nasional di Banjarmasin. Pertama, ini adalah gawe kita bersama masyarakat pers. Untuk itu kebersamaan lini dunia pers sangat penting," ujar M Nuh yang didampingi Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.


Kedua, lanjut M Nuh, setelah 20 tahun UU Pers, kira-kira apa yang bisa kita dapat? Dari situ kita kombinasikan acara-acara yang bersifat seremoni dengan pemikiran strategis, kritis terhadap dunia pers dan isu di Indonesia.  Jangan sampai hanya mengangkat isu pers juga, karena dunia per itu lintas batas. Harus ada FGD bberapa kali untuk flashback 20 tahun UU pers dan kelanjutannya seperti apa.

Ketiga, dengan dana dari Provinsi Kalsel yang cukup besar, maka kita harus menyiapkan kegiatan yang memberi dampak ekonomi buat masyarakat Kalsel, dan memiliki nilai investasi. Minimal dalam bentuk peliputan-peliputan yang mengangkat potensi daerah kalsel. 

"Menurut saya yang menarik dari Kalsel adalah Culture di Kalsel. Bukan sekedar taria-tarian, termasuk interaksi sosial masyakarakat Banjar. Kemudian potensi kewilayahan, demografi orang Kalsel. Dalam serial diskusi harus dimasukan narasumber dari daerah Kalsel," ujar Ketua Dewan Pers periode 2019-2022.


Sementara itu Ketua HPN yang juga Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari berharap Dewan Pers menjadi penyelenggara konvensi media massa yang akan diikuti seluruh perusahaan pers dan tokoh pers, bicara tentang pers seperti apa, untuk melihat wajah ke depan seperti apa, karena ada kegelisahan pelaku pers saat ini. 

"Apakah ada penggagguran besar-besaran di profesi wartawan. Salah satunya adalah kita ingin mendorong pemerintah membuat regulasi. Misalnya regulasi untuk media sosial," ujar Atal S Depari.

Selain itu, Ketua Panitia Penyelenggara HPN Auri Jaya, berencana mengadakan forum investasi yang akan melibatkan beberapa kementerian dan pengusaha serta duta besar negara sahabat, mengingat Kalsel akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara Indonesia yang baru.


"Kami juga akan undang platform dan start up, karena Banjarmasin Kalsel akan menjadi IKN dan sudah disematkan sebagai smart city," terang Auri Jaya.

Hadir dalam pertemuan yang penuh rasa kekeluargaan itu, Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat Abdul Azis, Ketua Bidang Luar Negeri PWI Nurjaman, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen Pro Suprapto, Bendahara Panitia HPN Dar Edi Yoga. (Hum PWI)

Panglima TNI : Pentingnya Menjaga Stabilitas Keamanan

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat menjadi narasumber pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Bogor, Laras Post - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, sebagai narasumber pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam (13/11/2019).

Di hadapan sekitar 2.693 peserta Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda, mulai dari Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, Kajari dan Kajati se-Indonesia, Panglima TNI menyampaikan tentang pentingnya menjaga stabilitas keamanan agar tetap terjaga dengan baik.

“Berbicara masalah stabilitas keamanan tentunya kita berbicara soal tren aspek ancaman, dimana ancaman saat ini dengan berkembangnya revolusi industri 4.0 begitu mudah,” kata Panglima TNI.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, sifat ancaman di era revolusi industri 4.0 ada tiga. Pertama adalah Eskalatif yaitu tiba-tiba muncul menjadi ancaman yang begitu besar.  Kedua adalah Mixed, bergabung kadang-kadang menjadi dua dan tiga.  Ketiga adalah dalam tempo yang singkat.  “Kita tidak membayangkan apa yang terjadi, tiba-tiba di Medan terjadi bom bunuh diri,” ucapnya.

Panglima TNI juga mengungkapkan bahwa ketika tahun 2019, stabilitas keamanan di Ibukota Jakarta sedang terganggu karena adanya aksi unjuk rasa atau demonstrasi, tiba-tiba Papua bergejolak sedangkan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih berjalan. “Jadi, ada tiga bentuk ancaman yang saat itu harus diselesaikan bersama-sama. Artinya apa, ancaman itu pola bercampur-campur dan dalam tempo yang cepat,” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas keamanan dari ancaman tersebut kuncinya adalah kerja sama yaitu sinergitas TNI dan Polri termasuk dengan Pemerintah Daerah. “Kalau stabilitas keamanan terjaga, pembangunan di wilayah akan dapat dilaksanakan dengan baik,” tegasnya. 
Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan bahwa dengan adanya tren ancaman maka diperlukan satu organisasi yang adaftif dan TNI baru saja meresmikan organisasi baru yaitu Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang isinya terdiri dari tiga matra. Kogabwilhan I berkedudukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Kogabwilhan II di Balikpapan; dan Kogabwilhan III di Biak, Papua.

“Dulu apabila ada krisis atau masalah, maka TNI membentuk komando bentukan yang saat ini sifatnya permanen, sehingga apabila ada ancaman dimana saja, Panglima langsung bisa bertindak dalam melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” pungkas Panglima TNI. (her, sg)

Sultra Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2021

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra ketika menyerahkan surat permohonan secara resmi serta surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pengurus PWI Pusat, sebagai bukti keseriusan Sultra untuk menjadi Panitia HPN 2021, di Kantor PWI Pusat jalan kebon sirih Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Jakarta, Laras Post - Provinsi Sulawesi Tenggara siap menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021. 

HPN merupakan agenda tahunan yang puncak peringatannya dilaksanakan setiap 9 Februari.

Kesiapan Sultra menjadi tuan rumah tersebut disampaikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra bersama Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Syaifullah kepada Pengurus PWI Pusat, Rabu (13/11) siang di Kantor PWI Pusat jalan kebon sirih Jakarta Pusat.

Adapun bukti keseriusan Sultra untuk menjadi Panitia HPN 2021 tersebut ditandai dengan penyerahan surat permohonan secara resmi dari PWI Sultra serta surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Ali Mazi dan juga rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra yang ditandatangani Abdurrahman Shaleh selaku ketua.

“Kami mendapat dukungan serius dari Pemprov Sultra dan DPRD Sultra agar Sultra menjadi tuan rumah HPN 2021. Surat rekomendasi tersebut bahkan sudah ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD pada saat pelaksanaan HPN 2019 di Surabaya Februari lalu,” ujar Ketua PWI Sultra, Sarjono saat diterima Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari yang didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Mirza Zulhadi, Wasekjen Suprapto,Ketua Bidang Luar Negeri Abdul Aziz,Direktur CAJ Dar Edi Yoga dan Ketua Panitia HPN 2020 Auri Jaya serta sejumlah pengurus PWI lainnya di Sekretariat PWI Pusat.

Sementara itu Plt Kadis Kominfo Syaifullah dalam pertemuan tersebut mengatakan, jika dipercaya dan ditunjuk sebagai penyelenggara peringatan HPN dua tahun mendatang, maka Sultra sudah siap. Dia menyebutkan,Sultra telah beberapa kali menjadi tuan rumah pelaksanaan event berskala nasional bahkan internasional. Salah satunya peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2019 yang beberapa hari lalu sukses dilaksanakan di Sultra. Jadi kami tidak ragu lagi untuk membuat dengan kegiatan berskala besar.

Mengenai akomodasi hotel, khususnya di Kendari, Syaifullah meyakinkan kepada pengurus PWI Pusat bahwa tidak perlu kuatir akan kekurangan kamar hunian bagi peserta HPN, sebab pada peringatan Hari Pangan Sedunia  yang diikuti ribuan peserta semua terlayani dengan baik." Kata dia.

Demikian pula kesiapan teknis lainnya semua bisa dipersiapkan dengan baik jika Sultra ditunjuk sebagai tuan rumah HPN. (Hum PWI)

Indonesia-Kolombia Segera Rencanakan Studi Kelayakan Bersama Perjanjian Dagang

Direktur Perundingan Bilateral, Ni Made Ayu Marthini, saat Perundingan Review on Border Trade Agreement 1970 Indonesia-Malaysia, beberapa waktu lalu.
Jakarta, Laras Post  –  Indonesia  dan  Kolombia  akan  segera  memulai studi  kelayakan bersama (Joint Feasibility Study/JFS) dalam rangka penjajakan pendalaman akses pasar sejumlah produk   Indonesia   ke   Kolombia.   

Kesepakatan tersebut dicapai pada Pertemuan Persiapan Perjanjian Perdagangan Masa Depan (Preparatory Meeting of Indonesia-Colombia Future Trade Agreement) Indonesia-Kolombia di Bogota, Kolombia, Selasa (12/11/2019).

Pertemuan berlangsung antara Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan RI, Made Marthini dengan Wakil Menteri untuk Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Industri, dan Pariwisata Kolombia Laura Valdivieso Jimenez. "Studi kelayakan bersama dilakukan untuk menjajaki pendalaman akses pasar untuk sejumlah produk Indonesia ke Kolombia," jelas Made, dalam siaran pers yang Laras Post terima pada Kamis (14/11/2019).

Selain itu, lanjut Made, untuk melakukan studi kelayakan bersama, Indonesia dan Kolombia juga menyepakati Kerangka Acuan Kerja (ToR) Studi Kelayakan Bersama. Kedua negara menargetkan Studi Kelayakan Bersama selesai pada bulan Juni 2020.

"Kerangka Acuan Kerja Studi Kelayakan Bersama ini merupakan  bentuk dari komitmen tinggi kedua delegasi. Hasil dari studi ini nantinya akan memberikan rekomendasi kepada kedua Menteri Perdagangan untuk melakukan perjanjian dagang Indonesia-Kolombia," ungkapnya.

Made menegaskan, capaian ini merupakan langkah positif dalam rangka pendekatan aktif Pemerintah  Indonesia  ke  pasar  tradisional  di  wilayah  Latin  Amerika.  Capaian  ini  didukung Kedutaan Besar RI di Bogota dan Kedutaan Besar Kolombia di Jakarta yang menindaklanjuti komunikasi antara para Menteri Perdagangan kedua negara.

Ia juga menyampaikan, Pertemuan Persiapan Perjanjian Perdagangan Masa Depan Indonesia dan Kolombia berlangsung sebagai bentuk tindak lanjut rencana kedua negara dalam membentuk kerja sama perdagangan bilateral di masa depan. Upaya ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi peningkatan perdagangan ke dua negara.

Selain kesepakatan studi kelayakan bersama dan pembahasan kerangka acuan kerja, dalam pertemuan tersebut kedua negara juga bertukar informasi mengenai kebijakan perdagangan terkini, yaitu perkembangan dan status perundingan bilateral masing-masing negara, bertukar contact point, dan menentukan langkah ke depan. 

Sekilas Mengenai Hubungan Dagang Indonesia-Kolombia

Menurut data BPS yang diolah Kemendag, nilai ekspor Indonesia ke Kolombia tahun 2018 tercatat USD 141,1 juta. Sedangkan, impor Indonesia dari Kolombia tercatat USD 18 juta. Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar USD 123 juta.

Di tahun 2018, ekspor utama Indonesia ke Kolombia mencakup benang dari serat sintetis; karet alam; monitor dan proyektor; bagian dan aksesori kendaraan; mobil dan kendaraan lain untuk pengangkutan orang. Sedangkan, impor utama Indonesia dari Kolombia di tahun 2018 mencakup paduan ferro, selulosa, sentrifugal, biji kakao, dan asam karboksilat.

Pada tahun yang sama, investasi Kolombia di Indonesia mencapai USD 245,8 ribu dengan total empat proyek. Nilai ini meningkat 64,4 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar USD 149,5 ribu. Investasi Kolombia di Indonesia berlokasi di Provinsi DKI Jakarta dan Bali yang bergerak di sektor perdagangan dan reparasi, hotel dan rumah makan, serta pertambangan. (her, sg, wan)

Untuk Menjalin Hubungan dan Menjalankan Roda Organisasi, Pengurus PWI Jaya Melakukan Kunjungan dengan Wartawan Walikota Jakarta Utara

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya ketika melakukan pertemuan dengan wartawan dan anggota PWI Jaya yang bertugas melakukan peliputan di Kantor Walikota Jakarta Utara, di Lt 5 Ruang Rapat Kominfotik, Jakarta Utara, Rabu (13/11). 
Jakarta, Laras Post - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya melakukan pertemuan dengan wartawan dan anggota PWI Jaya yang bertugas melakukan peliputan di Kantor Walikota Jakarta Utara.

Pertemuan yang difasilitasi oleh Sudin Kominfotik Jakarta Utara, dimana pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jaya Irmanto, Sekretaris I Iqbal Irsyad serta Bendahara Kadirah. Sedangkan dari pihak Sudin Kominfotik diwakili oleh Hadi R. Soemarno, pertemuan berlangsung di Lt 5 Ruang Rapat Kominfotik, Jakarta Utara, Rabu (13/11/2019). 

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jaya Irmanto mengatakan, wartawan sebaiknya masuk organisasi wartawan seperti PWI. 

Irmanto, juga menjelaskan, jika terjadi permasalahan menyangkut profesi kewartawanan, PWI dapat membantu mencari solusi dan menyelesaikannya. Irmanto mencontohkan, seperti halnya terjadi PHK,  PWI akan memberikan pembelaan sehingga wartawan tersebut bisa mendapatkan hak-haknya. 


“Kalau wartawan dalam tugas jurnalistiknya, mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari aparat keamanan,  PWI dapat memberikan advokasi dan pembelaan,” ujarnya.

Bahkan Irmanto juga menyebutkan, menjadi anggota PWI itu dapat menambah pergaulan. Tidak hanya di tingkat wilayah,  tapi bisa pula di tingkat nasional, bahkan internasional. Seperti halnya dalam kegiatan Hari Pers Nasional, kita bisa bersama sama ikut memperingatinya, paparnya.

Selanjutnya Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jaya juga menyinggung mengenai pemilihan Ketua Koordinatoriat Jakarta Utara, yang menurutnya  bersifat terbuka.

“Siapa saja boleh memilih dan dipilih, sepanjang memenuhi persyaratan. Untuk menjadi Ketua Koordinatoriat, harus anggota PWI biasa. Sedangkan hak memilih minimal anggota PWI muda,” jelas Irmanto, menambahkan.


Ia juga mengajak para wartawan yang belum menjadi anggota PWI, tentunya bisa mengikuti orientasi wartawan yang diadakan PWI Jaya, sebagai syarat untuk menjadi anggota PWI muda, tambah Irmanto. 

Sementara itu Kasudin Kominfotik Jakarta Utara, V. Christian Anthony menyebutkan, pihaknya mewadahi semua elemen dari temen-temen media yang ada di Jakarta Utara.

“Kegiatan pertemuan antara Pengurus PWI Jaya dengan wartawan dan anggota PWI Jaya, kita hanya memfasilitasi saja. Tidak ada intervensi ke rekan-rekan media,” tandasnya.

Menurut Christian, semua rekan-rekan media merupakan mitra dari Pemerintah Kota Jakarta Utara, tambahnya. (her)

Satgas Batalyon Gerak Cepat TNI Konga Gelar Kesiapan Personil dan Perlengkapan

Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito saat memeriksa personil dan perlengkapan di PMPP TNI Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Bogor, Laras Post - Satgas Batalyon Gerak Cepat TNI Konga XXXIX-B MONUSCO TA 2019 menggelar persiapan personel dan perlengkapan di PMPP TNI Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito menjadi pemimpin acara yang dihadiri Wadan PMPP TNI Kolonel Pnb Aldrin P Mongan, pejabat PMPP TNI, pejabat dari Mabes TNI, serta pejabat dari tiga matra (TNI AD, TNI AL, TNI AU).

Personel Satgas yang terdiri dari 850 personel TNI 3 Matra dengan Main Body dari Batalyon Para Raider 503/Mayangkara dengan Dansatgas Kolonel Inf Daniel Lumban Raja, nampak mengikuti acara dengan khidmat.


Komandan PSOPP Kolonel Inf Herman Harnas dalam arahannya mengungkapkan bahwa ada beberapa penekanan yang disampaikan. Penekanan tersebut adalah;

1.  Laksanakan tugas dengan niat, tekad, dan kerja keras.

2. Jadikan disiplin sebagai napas bagi Prajurit Garuda.

3.  Pahami ancaman yang akan dihadapi di daerah misi baik dari aspek iklim, cuaca, wabah penyakit dan ancaman milisi yang ada di rah misi.

4. Tetap ingat kepada yang Tuhan Yang Maha Esa dan tingkatkan ibadah. (Her)

Sambangi Partai NasDem, Pimpinan MPR RI Bahas Amandemen Terbatas NRI 1945

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didampingi beberapa Wakil Ketua MPR bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Jakarta, Laras Post  - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR RI lainnya bersilaturahim dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan jajaran pengurus pusat Partai Nasdem. 

Selain untuk mempererat ikatan kebangsaan antara lembaga MPR RI dengan partai politik, silaturahim ini juga untuk membahas agenda MPR RI ke depan. Khususnya, terkait perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara.

"Sesuai hasil Kongres Partai Nasdem ke-2 beberapa waktu lalu, Partai Nasdem memiliki perhatian khusus terkait wacana amandemen UUD 1945. Partai Nasdem sebagaimana juga MPR RI, sepakat untuk sama-sama mendengarkan masukan rakyat terkait perubahan terbatas UUD NRI 1945 tersebut," ujar Bamsoet saat memimpin rombongan pimpinan MPR RI silaturahim ke kantor DPP Partai NasDem, di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI yaitu Lestari Moerdijat (F-NasDem), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Asrul Sani (F-PPP). Sedangkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh didampingi Ketua DPP Charles Meikyansah, Willy Aditya, Hermawi Taslim, Suyoto, dan Zulfan Lindan.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, pandangan dan dukungan Surya Paloh sebagai salah satu senior dalam perpolitikan Indonesia dengan jam terbang yang tinggi, sangat diperlukan untuk mempermudah kinerja MPR RI dalam perubahan terbatas UUD NRI 1945. Sehingga bisa terjadi konsensus antar berbagai elemen bangsa. Khususnya, dari partai politik yang merupakan tulang punggung demokrasi.

"Perubahan terbatas UUD NRI 1945 bukanlah semata-mata perhitungan matematis sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UUD NRI 1945, tetapi memerlukan konsensus politik seluruh kekuatan politik. Tidak boleh ada voting dalam urusan hukum dasar ini.  Dan, yang jauh lebih penting adalah seluruh rakyat Indonesia memang membutuhkannya," tutur Bamsoet dalam siaran persnya.

Usai bertemu jajaran pengurus pusat Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menargetkan hingga akhir tahun 2019 ini pimpinan MPR RI bisa silaturahim dengan para pimpinan partai politik lainnya. Selain juga akan silaturahim dengan organisasi sosial keagamaan seperti PBNU, PP Muhammadiyah, Wadah Kebersamaan Organisasi Umat Budha (Walubi), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta (Parisa Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

"Sebagai bangsa yang memegang teguh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama Pancasila, perkumpulan organisasi sosial keagamaan di Indonesia memiliki kekuatan sosial yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, MPR RI menilai konsensus dalam perubahan terbatas UUD NRI 1945 juga perlu melibatkan para pemuka agama. Sehingga hasil perubahan tersebut selain memiliki kekuatan politik, juga memiliki kekuatan sosial keagamaan," pungkas Bamsoet.

Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menaruh harapan sekaligus keyakinan, di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo, MPR dapat melahirkan negarawan-negarawan baru. MPR diharapkan dapat menjaga marwah sebagai lembaga perekat bangsa, dengan mengoptimalkan peran di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. (wan)