sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

INFO BOLA

Hadiri Ulang Tahun Megawati, Presiden Jokowi Doakan Sehat dan Bahagia

Presiden Joko Widodo ketika menghadiri acara perayaan hari ulang tahun ke-72 Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, (23/01).
Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo menghadiri acara perayaan hari ulang tahun ke-72 Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Acara ini digelar di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, (23/01). 

Tiba di lokasi pukul 14.27 WIB, Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Megawati. Keduanya bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemudian berjalan memasuki ruangan dan duduk di barisan paling depan.

Megawati ketika memotong tumpeng dan kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Dalam acara yang bertajuk 'Bangun Pemudi Pemuda' tersebut, ditampilkan sejumlah pagelaran seni dan budaya, antara lain tarian Alam Nirmala, adegan Gempita Millenial, dan nyanyian Tunas Bangsa. Selain itu ditampilkan juga adegan 'Pemuda Kok Gitu?', tarian Merah Putih, hingga adegan Mahadaya Cinta.

Pada kesempatan ini, Megawati juga memotong tumpeng. Potongan tumpeng kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla.

Selepas acara, di hadapan para jurnalis Presiden menyampaikan selamat ulang tahun untuk Megawati sekaligus mendoakannya.

Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan selamat ulang tahun kepada Megawati di hadapan para jurnalis.
"Saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarnoputri. Dan dalam hari yang berbahagia ini, saya tadi menyampaikan selamat ulang tahun yang ke 70 plus 1 plus 1. Dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Presiden.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Ibu Herawati Boediono, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, serta sejumlah tokoh nasional. (Her/sg)

Polres Purbalingga Juguran Kamtibmas Dengan Warga

Kapolres Purbalingga AKBP Kholilur Rochman, SH, SIK, MH 
Purbalingga, Laras Post - Kapolres Purbalingga AKBP Kholilur Rochman, SH, SIK, MH menggelar Juguran Kamtibmas dengan masyarakat Kecamatan Bobotsari. Kegiatan digelar di Pendopo Martareja Desa Majapura, Kecamatan Bobotsari, Purbalingga, Selasa (22/01).

Juguran Kamtibmas diikuti oleh para Kasat dan Kapolsek Jajaran Polres Purbalingga. Hadir dalam kegiatan Forkopincam Bobotsari, para kepala desa di Kecamatan Bobotsari, para tokoh serta ratusan warga masyarakat Kecamatan Bobotsari.

Acara Juguran Kamtibmas dikemas secara nonformal memberi kesan akrab antara Polisi dan masyarakat. Banyak warga yang menyampaikan aspirasi dan pertanyaan, baik terkait tugas kepolisian sampai bidang pemerintahan.

Suasana yang akrab tersebut menjadikan warga tidak canggung berkomunikasi. Sejumlah pertanyaan yang disampaikan warga diantaranya terkait pembuatan SIM, tilang, keamanan lingkungan, sampai minimnya penerangan jalan desa.

Pada kesempatan itu, kapolres juga memberikan nomer teleponnya kepada masyarakat. kapolres menyarankan untuk melaporkan jika mendapati oknum polisi yang menyalahi aturan. Sehingga bisa ikut mengawasi untuk menciptakan kondisi Purbalingga yang aman dan nyaman.

Kapolres Purbalingga AKBP Kholilur Rochman, SH, SIK, MH menyampaikan bahwa hari ini kita melaksanakan Juguran Kamtibmas dilaksanakan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang saya canangkan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Kedepan kita akan libatkan pemerintah daerah untuk mengikuti kegiatan ini. Harapannya selain berkomunikasi dengan polri juga bisa bekomunikasi dengan pemerintahan daerah. Dengan demikian bisa untuk membangun polri maupun pemerintah daerah di Purbalingga ini menjadi lebih baik lagi," kata kapolres.

Sementara itu, Camat Bobotsari Bambang Triono menyampaikan apresiasi atas program Polres Purbalingga. Melalui kegiatan tersebut, banyak aspirasi yang digali dari masyarakat. Sehingga bisa menjadi kritik membangun bagi kepolisian maupun pemerintahan.

"Kegiatan yang bagus, acaranya santai jadi masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya, tentunya ini juga memberikan masukan bagi kami sehingga bisa untuk kebaikan bersama," ujarnya.

Dalam kegiatan Juguran Kamtibmas dilaksanakan juga pemberian bantuan beras dari Kapolres Purbalingga untuk warga kurang mampu. Selain itu, digelar pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga. Diadakan juga sosialisasi safety riding bagi masyarakat. (Agus.P)

Presiden Tegaskan Pentingnya RUU Migas Untuk Perkuat Ketahanan Dan Kemandirian Energi Nasional

Preaiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika memimpin rapat terbatas membahas RUU Migas. di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/01). 
Jakarta, Laras Post - Minyak dan gas bumi adalah sumber daya pembangunan yang strategis tapi merupakan sumber daya alam tidak terbarukan. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) harus mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas membahas RUU Migas. Rapat tersebut digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/01). 

"Tujuan pembentukan RUU ini harusnya bukan saja mendorong peningkatan produksi migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri, dan investasi SDM kita di industri migas," ucap Presiden.

Presiden Joko Widodo ketika melaksanakan rapat terbatas tentang RUU Migas.
Di awal pengantarnya, Presiden menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi adalah inisiatif dari DPR.

“Kita harus kaji dengan cermat, dengan hati-hati agar rancangan undang-undang ini tidak bertentangan dengan konstitusi," ujar Presiden.

Selain itu, Kepala Negara menekankan agar pembentukan undang-undang ini menjadi momentum untuk reformasi tata kelola migas. "Sehingga lebih efisien, lebih transparan, tidak berbelit-belit, sederhana, dan bisa berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional kita," kata Presiden. (Her/sg)

Satlantas Polres Bogor Utamakan Kenyamanan Bagi Pemohon SIM

Kasatlantas Polres Bogor AKP Hasby.
Bogor, Laras Post - Satpas SIM Polres Bogor terus melakukan inovasi demi kenyamanan masyarakat pemohon SIM (Surat Izin Mengemudi). 

Hal itu dikatakan Kasatlantas Polres Bogor AKP Hasby saat ditemui di ruang kerjanya, di kantor Satpas SIM Polres Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (21/1/19).

"Ya kami terus lakukan inovasi agar para pemohon SIM dapat nyaman ketika menunggu panggilan pendaftaran, dengan kenyamanan yang kami berikan pemandangan di kantor Satpas SIM tidak seperti pasar,” ucap Kasatlantas.

Hasby menyebutkan, bahwa Pelayanan SIM bagi pemohon harus didaftarkan sehari sebelumnya melalui situs resmi Satlantas Polres Bogor, nantinya pihak petugas membuat daftar antrian bagi pemohon SIM yang akan melakukan Ujian.

Pihak Satpas SIM Polres Bogor juga menempatkan aparat yang berpakaian preman di samping kantor Polres untuk menimalisir calo dan oknum yang mencoba menawarkan jasa pembuatan SIM.

Para Pemohon SIM saat menulis Formulir.
Di tempat yang sama salah seorang warga Cibinong, Siregar ketika dimintai tanggapannya terkait pelayanan SIM mengatakan, dirinya mengapresiasi tata cara mekanisme pembuatan SIM di Satpas SIM Polres Bogor. 

"Di sini tertib sekali, antara perpanjangan dan membuat baru dibedakan tempatnya, dan pelayanannya pun cukup memuaskan,” aku Siregar.

Sekadar informasi untuk alur pembuatan SIM di Polres Bogor masyarakat dapat mendaftar online melalui handphone Android, selesai mendaftar pemohon esok harinya datang untuk mengecek kesehatan, lalu pemohon akan dipanggil sesuai waktu yang ditentukan. (david)

Yayasan Jalakanya Beri Bantuan Beasiswa Bagi Putra-Putri Purnawirawan TNI AL

Ketua Umum Yayasan Bakti Jalakanya Ny. Tetty Agus Suhartono ketika menyampaikan sambutan di Mess Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Selasa (22/01).

Jakarta, Laras Post - Guna membantu putra-putri Purnawirawan TNI Angkatan Laut yang mengalami kesulitan agar tidak putus sekolah serta dapat meraih cita-citanya, Ketua Umum Yayasan Bakti Jalakanya Ny. Tetty Agus Suhartono memberikan bantuan beasiswa kepada 300 putra-putri Purnawirawan TNI AL yang berprestasi, bertempat di Mess Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Selasa (22/01).


Demikian siaran pers yang dilansir oleh Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Rabu (23/01).

Ketua Umum Yayasan Bakti Jalakanya Ny. Tetty Agus Suhartono memberikan bantuan beasiswa kepada 300 putra-putri Purnawirawan TNI AL yang berprestasi.
Bantuan beasiswa tersebut diperoleh dari para donatur diantaranya dari para keluarga besar TNI AL dan para sahabat yang memberikan perhatian terhadap Yayasan Bakti Jalakanya. Pada tahun 2019 ini, bantuan diberikan kepada 169 mahasiswa Perguruan Tinggi, 126 siswa SLTA dan 5 siswa SLTP yang tersebar di beberapa kota seperti di Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung dan beberapa kota di luar Pulau Jawa dengan biaya total Rp. 425.000.000.

Ketua Umum Yayasan Bakti Jalakanya dalam sambutannya mengatakan sesuai tujuan pendirian Yayasan Bakti Jalakanya yang berkonsentrasi pada pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada putra-putri Purnawirawan TNI AL yang mengalami kesulitan dalam meneruskan pendidikannya.

Ketua Umum Yayasan Bakti Jalakanya Ny. Tetty Agus Suhartono foto bersama dengan putra putri penerima bantuan beasiswa.
“Anak-anakku yang hadir disini, sudah sepatutnya bersyukur karena telah melalui berbagai pertimbangan sehingga terpilihlah kalian sebagai penerima beasiswa dan manfaatkan bantuan beasiswa ini untuk kepentingan pendidikan hingga cita-cita kalian dapat tercapai”, ujar Ny. Tetty Agus Suhartono. 

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan ceramah kesehatan tentang narkoba yang disampaikan oleh dr. Rudihord, Sp.KJ., dari Satuan Kesehatan (Satkes) Koarmada I Jakarta. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Yayasan Bakti Jalakanya Ny. Widodo AS., Wakil Ketua Yayasan Jalakanya Ny. Endah Ade Supandi, Ketua dan anggota Dewan Pengurus Yayasan, serta para pengurus Yayasan Bakti Jalakanya. (Her)

Wakil Bupati Bogor Hadiri Sinegritas PD Pasar Pasar Tohaga

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan ketika memberikan sambutan dalam acara sinergitas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga, di Gunung Mas, Cisarua, Rabu (23/01).
Bogor, Laras Post - Wakil Bupati Bogor,  Iwan Setiawan menghadiri sinergitas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga yang diikuti oleh para pegawai, pedagang dan pembeli, bertempat di Gunung Mas, Cisarua, Rabu (23/01).

Demikian siaran pers yang dilansir Dinas Kominfo Kebupaten Bogor, Rabu (23/01).

Dalam amanatnya Wakil Bupati Bogor mengatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya yang menata, mengatur dan mengelola pasar yakni PD Pasar Tohaga memiliki fungsi strategis dalam kontribusinya membangun Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu program-program kerja PD Pasar Tohaga harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah agar terjadi sinergitas yang baik dalam mencapai sasaran tujuan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Bogor ketika melakukan pengundian hadiah umroh bagi para pegawai, pedagang dan pembeli.
Iwan Setiawan juga menambahkan PD Pasar Tohaga harus menuangkan ide-ide kreatif dan inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan pendapatan PD Pasar Tohaga yang nantinya berimbas pada peningkatan PAD. 

“Harus dengan pengelolaan yang professional dengan manajemen yang terus diperbaiki, sehingga PD Pasar Tohaga berkembang dan berujung pada peningkatan pendapatan yang pada akhirnya target yang ditetapkan pemerintah daerah akan tercapai,” kata Iwan Setiawan, Wakil Bupati Bogor, itu.

Wakil Bupati Bogor juga berharap PD Pasar Tohaga mengelola pasar secara sosial karena pasar merupakan pengerak ekonomi wilayah tanpa pasar susah mengerakkan ekonomi dan juga meningkatkan jual beli masyarakat Kabupaten Bogor yang masih kurang. 

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan ketika memberikan hadiah umroh gratis kepada pegawai PD Pasar Tohaga.
"saya meminta agar PD Pasar Tohaga mengelola pasar tradisional dengan serius karena dapat meningkatkan ekonomi wilayah, kalau ekonomi nya maju pasarnya maju," ujarnya. 

Ia juga meminta PD Pasar Tohaga untuk menata atau merevitalisasi kembali pasar tradisional cisarua agar sama dengan pasar pasar lain di Kabupaten Bogor, karena saat ini keberadaan pasar tradisional cisarua mulai tergerus oleh pasar milik swasta yang lokasinya tidak begitu jauh dengan pasar tradisional. 

"coba PD Pasar Tohaga melakukan koordinasi dengan dinas terkait masalah keberadaan pasar swasta yang lokasi tidak jauh dengan pasar tradisional agar tidak menjadi polemik ditengah masyarakat," ujarnya lagi menambahkan.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan goto bersama dengan para pemenang hadiah umroh.
Wakil Bupati Bogor juga berjanji untuk membantu PD Pasar Tohaga mengembangkan sayapnya sehingga pembangunan 40 pasar di Kabupaten Bogor dapat terlaksana, dengan terbangunnya setiap pasar di Kecamatan akan meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten Bogor yang bersumber dari PD Pasar Tohaga.

Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, Romli Eko Wahyudi melaporkan kepada Wakil Bupati Bogor bahwa target PD Pasar Tohaga sudah memenuhi target bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan terus melakukan mengkampanyekan kepada masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Bogor karena akan mendapatkan hadiah umroh. 

Dalam kesempatan tersebut PD Pasar Tohaga melakukan pengundian hadiah umroh bagi para pegawai, pedagang dan pembeli. (Andi/her)

Terkait Perkara Meikarta, KPK Selesik Keterlibatan Anggota Dewan

Tersangka mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah 
Jakarta, Laras Post – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik perkara dugaan gratifikasi proyek Meikarta kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga mendapatkan biaya plesiran ke Thailand. "Ini terus kami klarifikasi dan kami perdalam," ungkapnya kepada wartawan, pada Selasa (22/1/2019) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Selain anggota DPRD, menurut Febri, keluarga anggota Dewan dan sejumlah staf Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bekasi diduga juga ikut menikmati plesiran ke Thailand, pada tahun 2018 lalu.

Mereka diduga mendapat paket wisata 3 hari 2 malam, dan berkunjung ke sejumlah lokasi wisata di Thailand dengan menggunakan jasa travel perjalanan wisata.

Menurut Febri, beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga menerima gratifikasi proyek Meikarta, telah diperiksa. “Beberapa di antaranya yang sudah diperiksa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya. Ada yang sudah mengembalikan uang, ada yang berencana kembalikan uang,” ujarnya. 

Hingga kini, KPK telah menerima pengembalian uang sebesar Rp 180 juta dari dua anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Selain itu, lanjut Febri, pihaknya juga telah menerima pengembalian uang dari anggota DPRD yang sejauh ini diketahui hanya mendapatkan fasilitas perjalanan wisata ke Thailand sejumlah Rp 9 juta-Rp 11 juta per orangnya.
Lebih lanjut Febri menghimbau anggota DPRD Bekasi yang diperiksa KPK, bersikap kooperatif dan jujur dalam memberikan keterangan. “Sebab, jika bohong dalam memberikan keterangan, ada risiko pidana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara,” tegasnya

Sebelumnya, terkait kasus Meikarta, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, diantaranya Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas (PUPR) Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Dari pihak perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni, petinggi Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, serta pegawai Lippo Henry Jasmen.

Selain itu, untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memeriksa puluhan saksi diantaranya sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi, hingga mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. (her, ram)

Iwan Setiawan Inginkan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Terus Meningkat

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat memimpin rapat kordinasi khusus dengan Dinas Kesehatan dan direksi empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), di ruang rapat Pendopo Bupati, Cibinong, Senin (21/01).
Bogor, Laras Post - Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan memimpin rapat kordinasi khusus dengan Dinas Kesehatan dan direksi empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),bertempat di ruang rapat Pendopo Bupati, Cibinong, Senin (21/01).

Demikian keterangan pers yang dilangsir oleh Dinas Kominfo Kabuoaten Bogor.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta dinas dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) tersebut untuk pelayanan kesehatan masyarakat ditingkatkan.

"Saya minta pelayanan kesehatan ditingkatkan dan semua kendala seperti kurangnya ruang rawat inap, belum lengkapnya alat kedokteran, kurangnya jumlah kamar inap kelas III, belum imbangnya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah masyarakat, kurang sejahteranya tenaga kesehatan dan profesionalnya mereka itu disampaikan agar bisa dicari solusinya," ucapnya

Ia juga menambahkan Dinas Kesehatan maupun RSUD harus menambah jumlah dokter spesialis, karena beberapa RSUD masuk dalam kategori rumah sakit rujukan maupun pendidikan.

"Kebutuhan akan dokter spesialis ini harus dipenuhi, selain itu saya meminta mobil siaga di setiap desa dikembalikan fungsimya seperti awal yaitu untuk mengantar pasien ke puskesmas atau rumah sakit," tambahnya.

Iwan juga menlanjutkan hasil kajian terkait perbandingan dokter dan jumlah  pasien yang harus dilayani menyimpulkan bahwa Kabupaten Bogor masih kekurangan banyak tenaga kesehatan.

"Idealnya jumlah tenaga kesehatan di Bumi Tegar Beriman mencapai 5.000 orang dan saat ini Kabupaten Bogor masih kekurangan lebih dari 2.400 tenaga kesehatan,harus ada upaya upaya menutup permasalahan itu,"tuturnya. 

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan Dinas Kesehatan dan direksi empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), saat melaksanakan rapat kordinasi khusus.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Erwin Suriana menjelaskan kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis akan diantisipasi dengan langkah memberikan beasiswa lendidikan dan lainnya.

"Kalau penerimaan tenaga kesehatan seperti bidan, apoteker, administrasi dan dokter umum itu tergantung kebijakan pemerintah pusat, sementara untuk dokter spesialis kami mengambil langkah memberikan beasiswa bersyarat agar para dokter umum bisa menjadi dokter spesialis dan tetap bertugas di Kabupaten Bogor," jelas Erwin.

Dia menerangkan agar masyarakat cepat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, disamping dituntut profesional personil tenaga kesehatannya pihak rumah sakit juga diminta inovatif seperti membenahi ruang tunggu.

"Manajemen rumah sakit kami minta inovatif dan mempercepat akses pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, jangan sampai ada pasien yang terlantar dan ditolak oleh pihak rumah sakit," terangnya. 

Terkait masih kurangnya kamar inap kelas III, selain menambah kamar tersebut di rumah sakit. Dinas Kesehatan juga terus mengembangkan fasilitas pelayanan rawat inap di puskesmas-puskesmas.

"Empat RSUD terus menambah jumlah kamar inap kelas III, selain itu Puskesmas di 40 Kecamatan saat ini sudah dilengkapi Dengan Tempat Perawatan (DTP) maupun fasilitas Pelayanan Obstetri Neotanus Essensial Dasar (PONED)," pungkas Erwin. (Andi)

Wakil Bupati Bogor Pimpin Rapat Dengan Jajaran Disdik Kabupaten Bogor

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan ketika pimpin rapat program kerja, di Ruang rapat Pendopo Bupati Kabupaten Bogor, Senin (21/01).
Bogor, Laras Post - Bertempat di Ruang Rapat Pendopo Bupati Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan (Disdik) mengadakan ekspose program kerja yang dihadiri langsung Wakil Bupati, Iwan Setiawan, Senin (21/01).

Demikian siaran pers yang dilansir oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Luthfie Syam menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran, terkait berbagai hal serta program yang menjadi kegiatan kerja Disdik di tahun anggaran 2019.

“Selain penjabaran prihal berbagai program kerja. Melalui ekspose ini Disdik juga memaparkan langkah-langkah teknis, serta kebutuhan pengambilan kebijakan demi mendukung 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Dipaparkan Luthfie, setidaknya penjabaran program meliputi kegiatan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, kebijakan struktural, hingga wacana pengimpelentasian Pancakarsa.

Namun, terdapat beberapa paparan program kerja yang dinilai memerlukan, langkah serta kebijakan cepat dari Pemerintah Daerah (Pemda).

“Diantaranya kebijakan tersebut yakni, pembenahaan dan revisi pembubaran UPT Pendidikan, penerbitan SK lokasi bagi empat SMP negeri yang akan dibangun, dan pengisian kursi kepala sekolah,” katanya

Wakil Bupati dan Dinas Pendidikan ( Disdik) saat melaksanakan rapat.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, Didi Kurnia mengatakan, hingga saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Disdik. Terutama prihal penerbitan SK lokasi bagi empat SMP negeri.

“Ke empat SMP negeri tersebut yakni, SMPN 2 Tajurhalang, SMPN  3 Jonggol, SMPN 4 Gunungputri, dan SMPN 3 Megamendung,” ungkapnya.

Sementara, Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mengemukakan, dirinya berharap persoalan yang ditemukan dalam realisasi program kerja Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD). Mampu diatasi bersama tanpa harus berbenturan dengan payung hukum.

“Dari program yang dijabarkan Disdik sangat menggugah antusias kita untuk meralisasikan. Terlebih, terdapat program baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pendidikan masyarakat,” ucapnya.

Sambung Iwan, guna melihat progres kerja pasca penjabaran program hari ini. Pihaknya berencana melakukan agenda rapat pembahasan dalam kurung waktu tiga bulan kedepan.

“Hal tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana program sudah berjalan. Selain itu sebagai identifikasi apa saja kendala yang ditemui, agar bisa diselesaikan secepat mungkin tanpa memakan waktu lebih lama,” pungkasnya.(Andi) 

Presiden Ajak Nelayan Manfaatkan Bank Mikro

Presiden Jokowi saat menerima sejumlah anggota perkumpulan nelayan dan pembudidaya ikan
Jakarta, Laras Post - Bank Mikro Nelayan adalah bank mikro yang disiapkan secara khusus oleh pemerintah untuk memberikan bantuan modal kerja dan modal investsi bagi para nelayan dan pembudidaya ikan. 

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika bersilaturahmi dengan sejumlah perkumpulan nelayan dan petambak di seluruh Indonesia. Silaturahmi tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta,  Selasa (22/1/2019).

Lebih lanjut, Presiden meminta agar para nelayan betul-betul memanfaatkan keberadaan program ini. "Sejauh ini yang sudah tersalur itu baru Rp132 miliar. Target kita tahun ini Rp975 miliar. Jadi masih jauh sekali. Tolong ini dimanfaatkan," ujarnya.

Bank Mikro Nelayan memberikan akses dan bantuan bagi para nelayan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidupnya. Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan untuk melakukan kalkulasi usaha sebelum melakukan peminjaman.

"Ini memberikan peluang, tapi saya titip juga hati-hati penggunaannya. Harus dihitung, harus dikalkulasi," ucap Presiden.

Presiden ingin agar para nasabah Bank Mikro Nelayan memanfaatkannya untuk modal kerja, bukan untuk hal yang bersifat konsumtif semata.

"Kalau pinjam misalnya Rp300 juta, yang Rp150 juta jangan untuk beli mobil atau Rp15 juta untuk beli motor, untuk gagah-gagahan. Enam bulan gagah selanjutnya enggak bisa nyicil, bank ya tarik," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan kesempatan kepada sejumlah perwakilan nelayan dan pembudidaya ikan untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satunya ialah Nur Hidayah yang mewakili Jaringan Perempuan Nelayan.

Ia menjelaskan bahwa kaum perempuan dalam kesehariannya di sektor perikanan bekerja dalam rantai produksi pengolahan hingga pemasaran ikan yang dikumpulkan oleh para nelayan. Namun, profesi ataupun kegiatan tersebut dalam sejumlah kesempatan belum tercakup oleh sejumlah layanan yang diberikan kepada pemerintah seperti layanan Bank Mikro Nelayan dan asuransi nelayan.

"Ada kesulitan perempuan untuk mengakses yang salah satunya asuransi nelayan. Identitas di KTP itu pekerjaannya harus nelayan. Sementara perempuan rata-rata identitasnya ibu rumah tangga," tuturnya.

Kepala Negara yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa dirinya memahami keluhan yang disampaikan oleh Nur Hidayah dan para perwakilan lainnya. Ia berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini agar para nelayan perempuan dapat mengakses bantuan permodalan untuk para nelayan di kemudian hari. "Setuju. Nangkap (paham) saya," kata Presiden.

Sementara itu, perwakilan nelayan lainnya, Iin Rohimin menyampaikan apresiasi atas kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan juga pembudidaya ikan.

"Di antara program-program yang sangat kami rasakan manfaatnya adalah diluncurkannya Bank Mikro Nelayan, asuransi untuk nelayan, kemudian kelompok-kelompok di daerah menerima perhutanan sosial di sekitar pesisir," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam silaturahmi tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki (Her/sg).

Soal Baasyir, Presiden Tegaskan Akan Tetap Taat Hukum

Presiden Joko Widodo ketika menjawab pertanyaan dari wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/01).
Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan tentang pertimbangan aspek kemanusiaan untuk Ustaz Abu Bakar Baasyir. Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya tidak akan bertindak dengan menyalahi prosedur hukum dalam proses yang dilakukan soal Ustaz Abu Bakar Baasyir.

"Ustaz Abu Bakar Baasyir sudah sepuh dan kesehatannya sering terganggu. Ya bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah (sebelumnya) yang saya sampaikan secara kemanusiaan," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (22/01).

Meski demikian, dalam prosesnya, terdapat aspek lain yang harus tetap ditaati, yaitu prosedur hukum yang sesuai dengan perundang-undangan.

"Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Syaratnya itu harus dipenuhi. Contohnya setia pada NKRI, setia pada Pancasila. Itu sangat prinsip sekali," tuturnya.

Saat ini, pembebasan bersyarat Ustaz Abu Bakar Baasyir tengah dikaji oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. Untuk  sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, Presiden menyerahkan kepada Ustaz Abu Bakar Baasyir.

"Ini ada sistem dan mekanisme hukum yang harus kita tempuh. Saya disuruh menabrak (sistem) kan enggak bisa. Apalagi sekali lagi ini sesuatu (persyaratan) yang _basic,_ setia NKRI, setia Pancasila. Itu _basic_ sekali," tandasnya. (Her/sg)

Presiden Jokowi Terima Pengurus LPOI

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat menerima pengurus LPOI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1) sore
Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang diketuai oleh KH Said Aqil Siroj, pada Selasa (22/1/2019) sore, di Istana Merdeka, Jakarta.

Ketua LPOI KH Said Aqil Siroj yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah lama ingin sowan atas nama Lembaga Persahabatan Ormas Islam.

“Ormas Islam yang ada di lembaga ini adalah ormas-ormas lahir sebelum Proklamasi atau sebelum kemerdekaan, minus Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah juga sebelum merdeka, andil dalam kemerdekaan tapi mboten kerso bergabung dalam LPOI ini,” ujar Said Aqil usai memperkenalkan pengurus dan delegasi yang dipimpinnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi pada kesempatan itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sementara para pengurus LPOI yang hadir adalah, Sekretaris Umum Luthfi Tamimi, Aris Banaji (Al-Washliyah), Anwar Sanusi (Persatuan Tarbiyah Islamiy/PERTI), Zukifli (Ittihadiyah), Mohd. Faisal (Persis), Iqbal Sulam (Nahdlatul Ulama), Yantze (Persatuan Umat Islam/PUI), Deni (Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia/PITI), Khaeran M. Arif (Ikatan Dakwah Indonesia/Ikadi), dan Muflich Kholif (Syarikat Islam Indonesia/SII). (her, sg)

Soal Baasyir, Presiden Jokowi: Syaratnya Harus Dipenuhi

Presiden Jokowi menjawab wartawan soal Abu Bakar Baasyir
Jakarta, Laras Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan tentang pertimbangan aspek kemanusiaan untuk Ustaz Abu Bakar Baasyir. 

Kepala Negara menegaskan, dirinya tidak akan bertindak dengan menyalahi prosedur hukum dalam proses yang dilakukan soal Ustaz Abu Bakar Baasyir.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir sudah sepuh dan kesehatannya sering terganggu. Ya bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah (sebelumnya) yang saya sampaikan secara kemanusiaan,” ujarnya usai bersilaturahmi dengan sekitar 300 nelayan dari  seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2019) siang.

Meski demikian, Presiden mengatakan, dalam prosesnya terdapat aspek lain yang harus tetap ditaati, yaitu prosedur hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. “Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Syaratnya itu harus dipenuhi. Contohnya setia pada NKRI, setia pada Pancasila. Itu sangat prinsip sekali,” ujar Presiden.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pembebasan bersyarat Ustaz Abu Bakar Baasyir saat ini tengah dikaji oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. Untuk  sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, Presiden menyerahkan kepada Ustaz Abu Bakar Baasyir.

“Ini ada sistem dan mekanisme hukum yang harus kita tempuh. Saya disuruh menabrak (sistem) kan enggak bisa. Apalagi sekali lagi ini sesuatu (persyaratan) yang basic, setia NKRI, setia Pancasila. Itu basic sekali,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah masih melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif terkait permintaan pembebasan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir.

Ia menyebutkan, sejak tahun 2017, keluarga Abu Bakar Ba’asyir telah mengajukan permintaan pembebasan karena pertimbangan lanjut usia dan kesehatan yang semakin menurun. Dan, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut.

“Namun tentunya masih perlu dipertimbangan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek Ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” kata Wiranto dalam keterangan pada media di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (21/1/2019) sore.

Abu Bakar Ba’asyir sendiri divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011. Pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk membiayai tindak pidana terorisme. (her, sg)

Pemerintah Siapkan Rp975 Miliar Untuk Bank Mikro Nelayan

Presiden Jokowi foto bersama perwakilan nelayan di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2019)
Jakarta, Laras Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menargetkan bisa menyalurkan Rp975 miliar untuk bank mikro nelayan. Namun sejauh ini yang tersalur baru Rp132 miliar.

“Jadi masih jauh sekali,” ujarnya saat bersilaturahmi dengan sekitar 300 nelayan dari  seluruh Indonesia, pada Selasa (22/1/2019) siang, di Istana Negara, Jakarta. 

Para nelayan yang bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi itu termasuk pembudi daya ikan, pengolah ikan, pedagang, pembuat jaring ikan, dan unsur nelayan lainnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta meminta para nelayan agar memanfaatkan bank mikro nelayan untuk modal kerja atau modal investasi. “Tolong ini dimanfaatkan. Tapi ya kalau sudah ngambil ya ngangsur, nyicil. Harus itu,” tegasnya.

Menurut Kepala Negara, bunga yang ada di bank mikro nelayan ini juga sangat kompetitif, hanya 3%, jumlah yang kecil sekali. “Jadi manfaatkanlah bank mikro nelayan ini sebaik-baiknya. Tapi gunakan untuk usaha, gunakan untuk modal kerja, gunakan untuk mudah investasi, gunakan. Ini memang disiapkan untuk para nelayan. Bunganya sangat murah sekali, 3%, murah sekali,” tuturnya.

Namun Presiden Jokowi mengingatkan, jika pinjam misalnya Rp300 juta, yang  Rp150 juta jangan untuk beli mobil. Atau dapat Rp30 juta, Rp15 juta untuk beli motor.  “Hati-hati yang namanya pinjam itu hati-hati. Ada konsekuensi untuk mengangsur, untuk mencicil,” pesannya.

Presiden juga menyampaikan, bahwa pemerintah akan mengembangkan bank mikro ini supaya semakin besar. “Di pesantren itu punya bank wakaf mikro. Nelayan punya bank mikro nelayan. Gunakan. Sangat sayang kalau ini tidak dimanfaatkan,” tegas Presiden seraya menambahkan, apalagi untuk budidaya mestinya ini bisa digunakan, karena jika bunga 3% sangat murah sekali .

Demikian juga untuk industri-industri, pengolah ikan, pedagang-pedagang yang ada, Presiden Jokowi mengimbau agar memanfaatkan bank mikro nelayan.

Asuransi Nelayan

Mengenai asuransi nelayan sebagaimana disampaikan perwakilan nelayan Iin Rohimin, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk ditingkatkan terus, sehingga yang dapat asuransi semakin banyak.

“Bapak ibu ini berada pada pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi. Apalagi sekarang yang namanya cuaca itu tidak bisa dihitung, enggak bisa diprediksi,” terangnya.

Tenggelamkan 488 Kapal

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengungkapkan, sejak 2014 pemerintah sudah menenggelamkan 488 kapal yang terlibat pencurian ikan atau illegal fishing. 

Untuk itu, Presiden berharap produksi ikan tangkap para nelayan juga bisa naik. “Dari angka-angka yang kita dapatkan ya memang naik, tapi mestinya bisa naik drastis karena 7.000 kapal ilegal yang biasanya lalu lalang di seluruh perairan kita ini, sekarang sudah betul-betul dapat dihilangkan, dikurangi sangat banyak sekali,” ujar Presiden.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. (her, sg)

Wujud Sinergitas, Polres Purbalingga Apel Bersama Batalyon 406/CK

Ilustrasi.

Purbalingga, Laras Post - Dalam meningkatkan sinergitas TNI-Polri, Polres Purbalingga menggelar Apel bersama Batalyon 406/Candra Kusuma (CK). Apel Sinergitas TNI-Polri dilaksanakan di Lapangan Apel Batalyon 406/CK, Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (21/1/2019) pagi.

Apel sinergitas dipimpin Kapolres Purbalingga AKBP Kholilur Rochman, SH, SIK, MH bersama Komandan Batalyon 406/CK Mayor Andy Soelistyo. Apel dihadiri pejabat utama polres dan pejabat utama Batalyon. Selain itu, apel diikuti puluhan anggota dari masing-masing instansi tersebut.

Dalam amanat apel, Kapolres Purbalingga AKBP Kholilur Rochman menyampaikan bahwa merupakan kebanggaan baginya pada hari ini berada di Batalyon ini untuk melaksanakan apel sinergitas TNI-Polri. 

“Secara pribadi dan kedinasan saya mengucapkan terima kasih kepada Danyon yang telah memberikan waktu dan tempat untuk bersama melaksanakan apel sinergitas ini,” ujarnya.

Kapolres menyampaikan, sebagaimana tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

“Hal itu harus kita pahami bahwa TNI-Polri mempunyai tujuan negara yang sama.TNI-Polri sebagai garda terdepan demi tegaknya bangsa dan negara kita.”

“Tahun ini adalah tahun politik, akan ada pemilihan baik Presiden maupun Legislatif. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengamankannya.TNI-Polri bersifat netral tidak dipilih maupun memilih,” cetusnya.

"TNI-Polri diharapkan menjadi stabilisator, penjaga keamanan dan wasit yang netral dalam rangka keberlangsungan Pemilihan Presiden dan Legislatif tahun 2019. Kita akan membantu penyelenggara pemilu melalui tugas pokok masing-masing untuk menyukseskan kegiatan tersebut," pesan kapolres.

Terakhir, kapolres berharap apel sinergitas ini sebagai momentum dan komitmen bagi kita untuk bersama menyukseskan Pemilu 2019. Selain itu menjaga Kabupaten Purbalingga untuk tetap aman dan kondusif.

Usai apel sinergitas dilaksanakan ‘Juguran Bersama’ seluruh peserta apel. Baik anggota Polri maupun TNI berbaur menjadi satu, duduk bersama untuk melaksanakan komunikasi dan koordinasi. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan perkenalan pejabat polres dan Batalyon. Selain itu diberikan kesempatan menyampaikan saran dan pendapat.

Sementara, Danyon 406/CK Mayor Andy Soelistyo menyampaikan bahwa pihaknya selaku keluarga besar Batalyon 406/CK mengucapkan terima kasih atas apel sinergitas dan Juguran Bersama TNI-Polri. 

“Kami selaku TNI merasa sebagai saudara dari Polri, karena TNI-Polri merupakaan garda terdepan jangan sampai terpecah belah.”

"Kami mengapresiasi kegiatan ini, di mana bisa terjalin komunikasi secara langsung antara TNI dan Polri. Dengan demikian semaksimal mungkin tidak terjadi misskoordinasi TNI-Polri di Purbalingga," ucapnya.    (agus p)

Musrenbang Digelar di Kelurahan Jatisampurna

Camat Jatisampurna Drs Abi Hurairah dan Lurah Jatisampurna Asep Muharam SE, memberikan pengarahan pada Musrenbang.

Bekasi, Laras Post – Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), Senin (21/1/2019).

Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini untuk pengusulan anggaran pembangunan di tahun berikutnya. 

Musrenbang tersebut dihadiri Camat, Jatisampurna. Drs Abi Hurairah,  Sekretaris Kecamatan M,H M,Syahroni, Lurah Jatisampurna Asep Muharam SE, Badan Perencanaan Pembangunan.(Bapeda) Kota Bekasi, Forum RT/RW, UPTD Puskesmas, Sekolah, LPM, tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas, serta unsur-unsur terkait lainnya. 

Para peserta Musrenbang di Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Lurah Jatisampurna Asep Muharam SE. menyatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan  Jatisampurna pada 2019 ini untuk tahun 2020.  "Musrenbang menginput ke dalam SIPP (sistem informasi pelaporan) sosial budaya  dan ekonomi,” jelasnya.

Menurutnya, sebelum digelar Musrenbang sudah dilakukan pra Musrenbang. 

Camat   Jatisampurna, Drs, Abi Hurairah menyampaikan arahan tentang pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebelum pembangunan fisik. 

Menurutnya, kelurahan  yang ada di Kecamatan Jatisampurna sudah banyak yang meraih penghargaan terkait pemberdayaan masyarakat dan hal lainnya. (egi)

























Tim Saber Pungli Polda Jabar akan Bidik Istri Kadisdik Purwakarta

Ilustrasi 

Purwakarta, Laras Post - Dalam waktu dekat, Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polda Jabar, diagendakan bakal memeriksa kembali Kepala SMA Negeri 1 Campaka dan Kepala SMK Negeri 1 Cibatu. 

Menurut satu tim penyidiknya, setelah dikaji secara mendalam, di dua sekolah itu terbukti telah melakukan praktek pungli.

Dilansir dari newspurwakarta.com, Tim Tindak II Saber Pungli Polda Jabar menegaskan itu, pada Senin (14/01 2019). “Kesimpulan kami setelah kita kaji secara mendalam, di dua sekolah itu terbukti ada pungli. Dalam waktu dekat akan dipanggil kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar satu anggota Tim melalui pesan whatsapp.

Masih menurut penjelasan Tim Tindak II, ada dua kesalahan mendasar. Pertama, saat memutuskan adanya pungutan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan SPP, peran Komite Sekolah hanya sebatas tukang stempel saja. Kesalahan kedua, rekening penampung dana-dana itu ada di Bendahara Sekolah. 

“Mestinya dana-dana itu masuk ke rekening Bendahara Komite Sekolah. Ini melanggar Permendikbud No 75 tahun 2016,” paparnya.

Dari dua unsur temuan itu, jelas Tim Tindak II Saber Pungli, akhirnya disimpulkan terbukti ada tindak pungli. “Kita akan segera periksa ulang,” jelasnya.

Kasus ini bermula, ketika pada 12 Desember 2018 yang lalu,Tim Tindak II Saber Pungli Polda Jabar menerima pengaduan informasi terkait dugaan pungli di SMAN 1 Campaka, Purwakarta. 

Berbekal informasi itu, Tim pada 19 Desember 2018, bertempat di SMAN 1 Campaka, melakukan pemeriksaan hingga pukul 20.09 malam.

Selanjutnya, Tim Tindak II merapat ke sasaran SMAN 1 Campaka Purwakarta dan langsung melakukan klarifikasi terkait dengan adanya dugaan pungli sebagaimana informasi awal yang telah diterima.

Waktu itu ada lima orang yang diperiksa oleh Tim Saber Pungli. Mereka adalah Kepala Sekolah SMA Negeri Campaka Nur Aisah Jamil. Dia adalah istri Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Purwakarta, Purwanto.

Pihak lain yang ikut diperiksa adalah Antoe Abdullah, Ketua Komite Sekolah, Sri Rejeki sebagai Bendahara Sekolah dan dua siswa kelas XII.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh fakta sebagai berikut; Bahwa jumlah murid SMAN 1 Campaka TA 2018/2019 sebanyak 906 orang dengan rincian; kelas X = 288 orang, kelas XI = 288 orang dan kelas XII = 330 orang

Sedangkan jumlah siswa miskin / tidak mampu SMAN 1 Campaka TA. 2018/2019 sebanyak 157 orang dengan rincian: kelas X = 62 orang, Kelas XI = 51 orang dan kelas XII = 44 orang.
Siswa SMAN 1 Campaka TA 2018/2019 dipungut dana sumbangan pendidikan (DSP) per siswa per tahun yaitu; Kelas X Rp800.000, Kelas XI Rp700.000, dan XII Rp1.000.000. Sementara Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp100.000 per siswa per bulan.

Dari hasil pemeriksaan itu, terungkap bahwa uang DSP TA 2018/2019 yang sudah terkumpul sampai tanggal 18 Desember 2018 adalah sebesar Rp191.417.000, dengan rincian;  Kelas X Rp68.155.000, Kelas XI Rp33.682.000, dan Kelas XII Rp89.580.000.

Sementara uang yang sudah dipergunakan Rp174.000.000, dengan rincian; pembelian 25 unit komputer Rp74.000.000, pembuatan pagar melati Rp100.000.000.  Saldo akhir Rp17.417.000 (Rp973.179 di rekening Bank dan Rp16.443.821 tersimpan di dalam brankas sekolah).

Sementara, uang SPP TA 2018/2019 yang sudah terkumpul sampai tanggal 18 Desember 2018 adalah Rp551.225.000, dengan rincian; Kelas X Rp161.950.000, Kelas XI Rp176.250.000, dan Kelas XII Rp213.025.000.

Uang yang sudah dipergunakan Rp587.314.200 (sesuai SPJ terlampir). Dengan saldo akhir Rp36.089.200.

Dalam pemeriksaan itu, Nur Aisah Jamil menjelaskan bahwa dasar diberlakukannya iuran DSP dan SPP adalah hasil rapat orang tua siswa dengan komite sekolah. 

Pada rapat itu diputuskan, peruntukannya iuran DSP kelas X untuk pembangunan pengaspalan, kelas XI untuk pemagaran serta kelas XII untuk pembelian computer, sedangkan iuran SPP untuk menutupi kebutuhan sekolah yang tidak terakomodir oleh dana BOS.

Pada saat itu, Nur juga mengakui, selain DSP dan SPP ada anggaran dari pemerintah yang diterima SMAN 1 Campaka yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (hengki/roy)

Desa Sumber Reja Gelar Musrenbang Tahun Anggaran 2020

Musrenbang Desa Sumber Reja.
Bekasi, Larast Post - Jajaran pemerintah Desa Sumber Reja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun anggaran 2020 di Aula Desa Sumber Reja, Rabu (16/1/19). 

Tema Musrenbandes kali ini, "Dengan semangat Musrenbang kita laksanakan pengembangan infrastuktur yang terintegrasi meningkatkan kualitas pelayanan publik".

Pada kesempatan itu dihadiri Kepala Desa Sumber Reja H. ibong, Sekertaris Desa H Rahmat Sekcam kecamatan pebayuran beserta jajarannya. 

Juga dihadiri Bimaspol Babinsa setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan undangan lainnya. 

H Ibong mengatakan, Musrenbang itu digelar atas dasar hasil Musdus di setiap dusun serta berdasarkan aspirasidan usulan masyarakat, berupa infrastuktur saluran air pertanian, kesehatan, pendidikan dan sarana olahraga agar dapat terwujud. 

"Mudah mudahan program program pemerintah kedepannya menjadi sejahtera dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sumber Reja," tandas H Ibong kepada Larast Post. (kobirudin)

Presiden Jokowi Di Ponpes Al Baghdadi Tegaskan Pentingnya Nurani Dalam Berpolitik

Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan sambutan di acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan Haul Syekh Abdul Qodir Al Jailani, di Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (19/01) malam. 
Karawang, Laras Post - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan Haul Syekh Abdul Qodir Al Jailani, di Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (19/01) malam.

Sekitar pukul 22.15 WIB, Presiden tiba di Ponpes Al Baghdadi setelah menempuh perjalanan darat dari Garut. Kedatangan Kepala Negara disambut langsung oleh Abah Kiai Haji Junaedi Al Baghdadi.

Di hadapan ribuan orang yang hadir, Presiden mengingatkan tentang kebesaran bangsa Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 260 juta jiwa yang hidup tersebar di 17 ribu pulau, 514 kabupaten dan kota, dan 34 provinsi.

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Abah Kiai Haji Junaedi Al Baghdadi.
"Dan pada kesempatan yang baik ini Saya ingin mengingatkan pada kita semuanya, menyadarkan pada kita semuanya bahwa bangsa ini adalah bangsa besar, Indonesia adalah negara besar, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara besar," tuturnya.

Kepala Negara menambahkan, bangsa Indonesia juga dianugerahi oleh Allah berupa keragaman dan kemajemukan. Mulai dari suku bangsa, agama, adat, tradisi, hingga bahasa daerah.

"Beda-beda semuanya, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum Allah kalau memang bangsa Indonesia ini berbeda-beda," lanjutnya.

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo ketika menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan Haul Syekh Abdul Qodir Al Jailani, di Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.
Oleh sebab itu, Presiden mengajak seluruh hadirin untuk terus menjaga, merawat, dan memelihara persatuan, persaudaraan, dan kerukunan bangsa. Ia tidak ingin jika perbedaan-perbedaan itu justru menjadikan bangsa Indonesia tidak seperti saudara.

"Saya kadang-kadang sedih kalau mendengar (perselisihan). Ini biasanya dimulai gara-gara biasanya ini dari pilihan bupati, urusan politik, dimulai dari pilihan wali kota, dimulai dari pilihan gubernur, dimulai dari urusan pilihan presiden," ungkapnya.

Terkait pilihan politik, Presiden mengingatkan agar masyarakat menggunakan hati nurani dan pikiran yang jernih dalam menentukan pilihan. 

Presiden Joko Widodo ketika menyapa dan menyalami jamaah yang hadir.
"Kalau ada pilihan bupati, dilihat ada A, B, C, ya dilihat saja pengalaman punya enggak, prestasinya ada enggak, rekam jejaknya ada enggak, programnya bagus enggak, idenya bagus enggak, gagasan-gagasannya bagus enggak. Dilihat itu saja," ujarnya.

Usai memberikan sambutan, Presiden kemudian turun dari panggung untuk menyapa jemaah yang hadir. Sambil berjalan meninggalkan Ponpes Al Baghdadi, Presiden tampak bersalaman dengan para jemaah ini. (Her/sg)

Caleg DPR RI No 2 Gerindra Dapil 3 Banyuwangi Merakyat


Banyuwangi, Larast Post - Kata sederhana berjuta makna, status tersebut pantas diberikan kepada caleg No. 2 dari Partai Gerindara Dapil 3 RI, H. Eko Susilo N.H, SE, S.kep, MM.

Hal itu tak beralasan, setiap hari Eko selalu turun ke bawah untuk menyapa masyarakat seperti pada Sabtu (19 /01/2019), Caleg No urut 2 Partai Gerindra itu bertatatap muka langsung dengan masyrakat Sumbersari Kecamatan Srono, masyrakat Karangsari kec. Sempu dan msyarakat margomulyo Kecamatan Glenmore. 

Hingga malam tiba Eko berlanjut menemui masyarkat wilayah Glenmore.  

Rutinitas tatap muka atau yang lebih sering disebut sambung rasa tanpa henti hentinya H Eko lakukan. 

Hal itu dilakukannya bukan sekadar ingin menjadi DPR RI, melainkan hendak mengukir sejarah satu-satunya caleg dengan suara terbanyak, itulah yang melatar belakangi Caleg Dapil 3 ini terus menerus melalukan sosialisasi dari tempat satu ketempat yang lain. 

Tak hanya itu dukungan dari masyarakat Dapil 3 DPR RI pun terus mengalir kepada H. Eko hingga saat ini,

Pada salah satu kesempatan, dalam sebuah forum sosialisasi masyarakat pada Sabtu (19/1/19), bahwa dirinya mengatakan, sangat memperhatikan dan mendambakan figur dimana konstituen tidak butuh obral janji melainkan bukti nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas. 

Dilihat dari stetment tersebut sudah terlihat jelas bahwa masyarakat saat ini butuh wakil rakyat yang merakyat dan mengerti betul kebutuhan rakyatnya.(sutik)

Penyegaran Organisasi, Danpusterad Pimpin Sertijab Beberapa Pejabat Penting

Upacara pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Sekretaris Pusterad, Danpusdikter, Para Direktur diantaranya Dirbenter, Dirbinsismet, Dirbindiklat dan penyerahan jabatan Dirbinjiangbang. di Aula Gajah Mada, Mapusterad Jalan Raya Setu No. 27 Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (18/01).
Jakarta, Laras Post - Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad), Mayor Jenderal TNI Hartomo, memimpin langsung pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Sekretaris Pusterad, Danpusdikter, Para Direktur diantaranya, Dirbinter, Dirbinsismet, Dirbindiklat dan penyerahan jabatan Dirbinjianbang, berlangsung di Aula Gajah Mada, Mapusterad Jalan Raya Setu No, 27 Cipayung, Jakarta Timur, Jum'at (18/01). 

Serah terima jabatan yang tentunya mempengaruhi struktur kepengurusan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXIV Pusterad PG Mabesad yang membawahi Ranting-ranting, juga berlangsung di Aula Gedung C Mapusterad berdasarkan surat perintah Danpusterad yang diterima para suami diantaranya, Sekretaris Pusterad Kolonel Inf. Toto Nurwanto, S.I.P., M.Si. menggantikan Danpusdikter Kolonel Kav Prantara Santosa yang mendapat promosi jabatan golongan III sebagai Kapusjarah TNI.

Kolonel Inf Sugiyono dan Kolonel Inf Abdurrahman, S.AN., M.Tr (Han) yang telah terpilih sebagai peserta PPRA LIX TA 2019, jabatannya akan diisi oleh Kolonel Inf Taufiq Shobri sebagai Dirbindiklat Pusterad dan Kolonel Arm Dedi Nurhadiman, S.I.P. sebagai Dirbinter Pusterad.

Ketika menyampaikan sambutan.
Selanjutnya Kolonel Inf Sachono, S.H., M.Si mengisi jabatan Dirbinsismet Pusterad yang ditinggalkan Kolonel Inf Veri Sudijanto Sudin, S.I.P., M.Si yang naik menjadi Sekretaris Pusterad, sedangkan Kolonel Inf Irnando Arnold B. Sinaga mengisi jabatan yang tadinya kosong yaitu sebagai Dirbinjianbang.

Dalam kesempatan Sertijab Pengurus Persit tersebut, Ketua Persit KCK Cabang XXIV Pusterad PG Mabesad, Ny. Merry Hartomo dalam sambutan tertulisnya mengucapkan terimakasih kepada pejabat lama dan selamat kepada pejabat baru.

Ditambahkan pula, Sertijab ini jangan hanya dianggap sebagai rutinitas saja, namun lebih dari itu masing-masing anggota harus bisa mengambil hikmah dan manfaat yaitu dengan terus meningkatkan kiprahnya sesuai dengan tuntutan organisasi, dinamika dan perkembangan yang terjadi dengan tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, harapnya.

Pada hari yang sama, selepas Sholat Jum’at dilaksanakan acara syukuran bertempat di Aula Gajah Mada Mapusterad.

Dalam kesempatan ini, Danpusterad dalam sambutannya mengatakan, "lazimnya didalam suatu organisasi yang dinamis khususnya organisasi dijajaran TNI Angkatan Darat, bahwa pembinaan suatu organisasi tentunya akan disusun secara terencana, terinci dan berjenjang, dengan cara melakukan pergantian jabatan baik itu tour of duty maupun tour of area bagi para Perwira yang bertujuan untuk kepentingan pembinaan satuan yang lebih besar". Kata Danpusterad, Meyjend TNI Hartomo, dalam sambutannya itu.

Serah terima jabatan (Sertijab).
Danpusterad melanjutkan, Pembinaan satuan dalam konteks pembinaan organisasi dimaksudkan bahwa serah terima jabatan diarahkan untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi, sehingga diharapkan akan mencapai kualitas hasil karya nyata yang lebih baik atau satuan diharapkan akan terus dapat meningkatkan kemampuan dari hari ke hari.

"Sedangkan dalam konteks pembinaan", lanjut Danpusterad. "personel adalah di prioritaskan untuk memantapkan kualitas kepemimpinan juga untuk meningkatkan kredibilitas, profesionalisme dan produktivitas dalam membangun sistem kerja yang efektif dan efisien". Tambahnya. 

Lebih jauh Danpusterad mengatakan, dalam rangkaian serah terima jabatan pejabat Pusterad ini yang salah satunya adalah jabatan Komandan Pusdikter, sedikit berbeda dengan serah terima jabatan pejabat yang lain, dimana adanya pelaksanaan sumpah jabatan dan penanda tanganan pakta integritas.

Semua itu dimaksudkan oleh pimpinan, untuk menegaskan komitmen kita dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Penandatanganan pakta integritas.
Sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas ini diwajibkan kepada seluruh pejabat TNI Angkatan Darat, yang akan melaksanakan serah terima jabatan berpangkat Letkol dan Kolonel, khususnya pada jabatan Komando serta Pati pada jabatan Komando dan Staf.

Berkenaan dengan telah berlangsungnya serah terima jabatan Danpusdikter, Sekretaris dan para Direktur, sambung Danpusterad mengatakan, Saya selaku Danpusterad dan pribadi mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada para pejabat lama beserta istri, yang sudah mendharma baktikan diri kepada Pusterad, dengan segala jerih payah, ketekunan dan semangat pengabdian yang tinggi, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab jabatannya dengan baik. Pungkasnya. 

Turut hadir mendampingi Danpusterad memberikan ucapan selamat diantaranya Wakil Komandan Pusterad, Brigjen TNI Joko Warsito, Ir Pusterad, Kolonel Czi Lalu Rudi Irham Srigede, S.T., M.Si, para Staf Ahli, Dansatintelter, Kolonel Inf I Made Riawan, S. Psi., Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXIV Pusterad PG Mabesad beserta Pengurus diikuti seluruh personel jajaran Pusterad. (Red/her)