sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Pendidikan

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Atasi Sengketa Tanah Meteri ATR/BPN Berharap RUU Pertanahan Disahkan

Menteri ATR/ Kepala BPN menyerahkan SHP an. Kementerian Agama RI untuk digunakan UIN Syarif Hidayatullah di Kantor Kementerian ATR/BPN, pada Jum’at (17/2/17).
Ambon, Laras Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), saat ini menghadapi sejumlah kendala, salah satunya masalah sengketa pertanahan.

Guna mengatasi sengketa pertanahan Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil mengharapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sedang dirumuskan oleh Pemerintah dengan DPR RI, dapat segera di sahkan menjadi UU Pertanahan.

Menurut Sofyan jika RUU Pertanahan disahkan menjadi Undang-Undang Pertanahan, nantinya dapat mencegah terjadinya konflik pertanahan.

Dalam UU Pertanahan, lanjut Sofyan, nantinya akan memuat bahwa hak-hak lama tidak bisa dikonversi serta akan kembali ke Tanah Negara. “Lalu kita akan membuat Badan Arbitrase Pertanahan yang bertujuan agar masalah pertanahan nantinya akan di mediasi sebelum masuk ke Pengadilan. Jika masyarakat tanahnya bersengketa, cukup datang ke Kantor Pertanahan agar dilakukan mediasi, namun jika tidak tercapai kesepakatan dapat ke Pengadilan,” ujarnya.

Selain masalah sengketa pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga memiliki kendala lain seperti, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya peralatan pengukuran serta juru ukur.

Sofyan mengungkapkan, untuk mengatasi kekurangan SDM, pihaknya akan merekrut pegawai melalui sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

Ia menjelaskan, pegawai dengan sistem PKWT ini nantinya akan dikontrak dalam durasi 5 tahun. “Aturannya sedang dibuat di Kementerian PAN-RB,” ungkapnya.

Selain itu Sofyam mengatakan, diperlukan kerja keras yang luar biasa dari seluruh Kementerian ATR/BPN, agar pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar. Sedangkan sampai saat ini seluruh tanah yang bersertipikat baru 45%.

Menyangkut kekurangan kurangnya peralatan pengukuran Sofyan mengusulkan agar Kanwil dapat berkoordinasi dengan Direktorat Infrastruktur Keagrariaan.

Selain itu, kata Sofyan guna menutup kekurangan juru ukur, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan Kantor Jasa Surveyor Pertanahan (KJSP).

Sementara itu, mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sofyan berharap agar Kantor Pertanahan di Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah menggunakan anggaran APBD.

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, Jeconias Walalayo mengemukakan, beberapa kendala yang dialami oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peralatan pengukuran, PTSL serta sengketa pertanahan.

Kunjungan Sofyan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku merupakan salah satu rangkaian kegiatan Menteri ATR/Kepala BPN di Provinsi Maluku. 

Sebelumnya, pada hari yang sama Menteri ATR/Kepala BPN bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja menghadiri Pembukaan Tanwir Muhammadiyah, yang di buka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dan menandatangani MoU dengan Muhammadiyah terkait percepatan pengurusan aset tanah Muhammadiyah di Ambon Islamic Centre, Ambon. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda