sponsor

sponsor
Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Nasional

Agraria

Karikatur

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Hukrim

Laras Jatim

Olah Raga

Regional

Seni Budaya dan Hiburan

Laras Jatim

Kesehatan

» » Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kementerian ATR/BPN Jalankan Empat Program

Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil saat memberikan arahan dalam program Pemetaan, Registrasi dan Sertipikasi,
Jakarta, Laras Post –  Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan empat program, yakni Pemetaan, Registrasi dan Sertipikasi; Reforma Agraria; Pendirian Bank Tanah; dan Penguatan Peran Tata Ruang.

Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil mengatakan, dalam program Pemetaan, Registrasi dan Sertipikasi, Kementerian ATR/BPN memiliki target 100% bidang tanah terdaftar atau telah bersertipikat pada tahun 2025 nanti.

Menurut Sofyan, saat ini baru sekitar 44,5 juta bidang tanah yang bersertipikat dari sekitar 110-130 juta bidang yang ada di Indonesia di luar kawasan hutan. “Kita mempunyai program bagaimana mensertipikatkan, memetakan paling sedikit, mendaftarkan seluruh tanah pada tahun 2025,” ungkapnya, pada Kamis (2/3/2017) di Jakarta.

Ia menyebutkan, Program Sertipikasi memiliki tujuan lain, yakni menciptakan kepastian hukum atas tanah serta menghindari konflik pertanahan.

Lebih lanjut Sofyan menyatakan, konflik pertanahan sering terjadi dan luar biasa tinggi. “Ada studi dilakukan bahwa 72% perkara di pengadilan itu menyangkut tanah. Begitu tinggi jumlah konflik pertanahan,” tegasnya.

Untuk menekan ketimpangan penguasaan tanah yang selama ini menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah, maka pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan program Reforma Agraria.

Sofyan menyebutkan, pemerintah berusaha untuk memperbaiki gini ratio dalam penguasaan tanah dengan cara redistribusi tanah. Selain itu, lanjutnya, penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat juga menjadi perhatian pemerintah. 

Di sisi lain, pemerintah tidak dapat mengesampingkan peran korporasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi menguasai tanah dengan jumlah yang besar. Tanah yang dikuasai oleh korporasi jika diutilisasi, diberdayakan, dan digunakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Corporation is the most effective engine for welfare,” tegasnya. Sehingga dibutuhkan kecermatan untuk menyeimbangkan ketimpangan penguasaan tanah.

Menyangkut, program Penguatan Peran Tata Ruang, Sofyan mengatakan, dalam penyusunan RTRW Nasional harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan. Perumusan tata ruangpun harus berdasarkan pada peta digital dan peta kadastral. 

Sofyan menyebutkan, paradigma dimana masyarakat menengah ke bawah hidup di pinggiran kota akan diubah oleh pemerintah. “Pemerintah akan mendorong pengembangan permukiman menengah ke bawah di perkotaan, salah satunya dengan konsolidasi vertikal, yang terkoneksi baik dengan pusat aktivitas, sumber ekonomi dan transportasi public,” terangnya.

Sofyan A. Djalil menegaskan, ada dua fungsi yang melekat pada Kementerian ATR/BPN yakni sebagai regulator dan sebagai manager/pengelola. 

Sebagai regulator, lanjut Sofyan, Kementerian ATR/BPN mengatur terkait administrasi pertanahan seperti penerbitan sertipikat. Sedangkan sebagai manager/pengelola, Kementerian memiliki peran untuk menjamin kedaulatan negara atas tanah, mengontrol harga tanah, menjamin pemanfaatan terbaik atas tanah dan menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. “Hanya saja, dari kedua fungsi tersebut baru fungsi sebagai regulator yang sudah terlaksana meskipun perannya belum optimal,” ucapnya. (her)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Silahkan berikan komentar anda