sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » Guna Tuntaskan RUU Pertanahan, DPR Desak Kementerian ATR/BPN

Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri, saat melakukan Kunjungan Kerja di Lombok, NTB, pada Senin (27/2/2017).
Jakarta, Laras Post – Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk membahas lebih lanjut pembentukan Undang-undang Pertanahan.

“Kita mendesak Kementerian Agraria untuk segera menyerahkan DIM agar bisa diproses, karena itu merupakan suatu standar kita untuk mengambil berbagai kebijakan,” ujar anggota Komisi II DPR RI Tamanuri, saat melakukan Kunjungan Kerja di Lombok, NTB, pada Senin (27/2/2017).

Menurut Tamanuri, Undang-Undang Pertanahan bertujuan untuk mengganti dan memperbaharui Undang-Undang Pokok Agraria yang sudah tidak relevan untuk mengatasi masalah pertanahan.

Ia menjelaskan, UU Pertanahan akan mencakup secara keseluruhan dan menjadi penghubung antara undang-undang sektoral yang berkaitan dengan pertanahan. 

Selain itu, kata Tamanuri, UU Pertanahan juga menyangkut distribusi tanah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanah-tanah terlantar akan diambil alih oleh negara untuk diredistribusikan kepada masyarakat, khususnya para petani dan yang tidak memiliki tanah untuk mendirikan tempat tinggal.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan, dalam RUU Pertanahan harus ada kepastian terkait hak batas tanah.

Menurut Hetifah UU Pertanahan nanti perlu menetapkan pembatasan penguasaan tanah untuk menghindari pengusaan tanah secara berlebihan oleh pihak tertentu. 

“RUU nantinya harus memberikan kepastian hak batas tanah. Jangan hanya dikuasai mafia tanah,” tegasnya, saat Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri  Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, pada Rabu (22/2/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selain itu, politisi Golkar ini menyampaikan, pembahasan RUU Pertanahan perlu melibatkan beberapa kementerian. “Harmonisasi RUU Pertanahan antara Kementerian ATR/BPN dengan kementerian lain menjadi kunci pembahasan RUU ini,” terangnya. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda