sponsor

sponsor
Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Polkam

Agraria

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Hukrim

Laras Jatim

Olah Raga

Regional

Seni Budaya dan Hiburan

Laras Jatim

Kesehatan

» » Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sepakat Bangun Ulang Rusun

Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil di temani Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama saat memberikan keterangan Pers
Jakarta, Laras Post – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, guna membahas soal pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menteri ATR/BPN Sofjan Jalil mengatakan, dalam pertemuan tersebut, disepakati pembangunan kembali Rusun dengan Model Konsolidasi Tanah di Kemayoran. 

Sofyan menjelaskan, Rusun akan dibangun untuk menggantikan Rusun lama yang kondisinya sudah tidak bagus. Rusun dibangun di atas tanah milik Perumnas, seluas 21 Hektar. 

Menurut Sofyan, Rusun yang berdiri saat ini kondisinya sudah tidak bagus. “Akan kita bangun ulang dengan model Konsolidasi Tanah dan akan menjadi model percontohan Rumah Susun,” jelasnya, setelah Rapat bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, dan Direktur Utama Perumnas Bambang Triwibowo, pada Jumat (3/3/2017), di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta.

Konsolidasi Tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan pengunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menambahkan, nantinya akan dibangun 43 tower di atas tanah tersebut dan pembangunan akan dimulai pada Mei 2017. 

Pada tahap awal, lanjut Ahok, Pemprov DKI akan meminjam Wisma Atlet Kemayoran untuk dijadikan tempat relokasi warga yang tinggal di Rusun Kemayoran yang akan dibangun ulang.

Selain Rumah Susun, pertemuan Sofjan Jalil dan Ahok juga membahas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ada di Provinsi DKI Jakarta. 

Seperti diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggratiskan biaya BPHTB bagi tanah yang nilainya dibawah dua milyar rupiah melalui Peraturan Gubernur No 193 Tahun 2016.

Menurut Ahok, awalnya selain BPHTB pihaknya juga akan membiayai prosses pengukuran pada pendaftaran tanah pertama kali, tetapi pada saat cuti kampanye kemarin dalam perumusan APBD tidak dianggarkan. “Untuk itu nanti bagi masyarakat yang mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali akan dibebankan biaya sebesar 300 ribu rupiah untuk biaya pengukuran dan sudah dapat sertipikat,” terangnya. (her)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Silahkan berikan komentar anda