sponsor

sponsor
Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Nasional

Agraria

Karikatur

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Hukrim

Laras Jatim

Olah Raga

Regional

Seni Budaya dan Hiburan

Laras Jatim

Kesehatan

» » NCW Sesalkan Penangkapan Aparat Desa Terkait Pungli

Ketua Umum NCW, C Herry SL
Jakarta, Laras Post – Network for Corruption Watch (NCW) menyesalkan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terancam mandeg. Pasalnya, sejumlah Kepala Desa menolak melaksanakan PTSL, karena khawatir terjerat kasus hukum.

Ketua Umum NCW C Herry SL mengatakan, kendala pada pelaksanaan Program PTSL timbul, karena tidak dianggarkan biaya pengurusan dokumen persyaratan permohonan pendaftaran tanah melalui Program PTSL. 

Sementara itu, lanjut C Herry SL, pengurusan dokumen yang diperlukan, sebelum mengajukan pendaftaran pada program PTSL membutuhkan biaya. “Biaya pengurusan dokumen itu, tidak ditanggung pemerintah,” ujar C Herry SL kepada Laras Post, pada Sabtu, (4/3/2017) di kantornya, di bilangan Jakarta Timur.

C Herry menegaskan, para Kepala Desa merasa terbebani karena volume kerja menjadi meningkat dengan adanya program PTSL, sehingga mereka memungut biaya kepada warga yang mengurus dokumen untuk PTSL.

Disisi lain, lanjut C Herry SL, Tim Saber Pungli menilai, pungutan biaya pengurusan dokumen pendukung PTSL, masuk katagori Pungutan Liar. “Akibatnya sejumlah Kepala Desa menolak pelaksanaan PTSL karena khawatir terjerat hukum,” ungkapnya.

Penggiat anti korupsi yang juga pemerhati masalah agraria ini menilai, biaya pengurusan dokumen dan hal lain yang berkaitan dengan syarat permohonan sertipikasi tanah melalui PTSL, yang tidak dianggarkan dalam APBN maupun APBD, dengan demikian menjadi tanggung-jawab masyarakat. “Tidak termasuk kategori Pungli, jika masyarakat secara sukarela memberikan imbalan kepada aparat desa, selama tidak berlebihan. Terlebih jika uang tersebut untuk biaya pemasangan patok pada tanah yang hendak didaftarkan,” ungkapnya.

C Herry SL menjelaskan, masalahnya jika biaya tersebut dibebankan atau ditanggung oleh Dana Desa, justru dapat menimbulkan masalah hukum.

Lebih lanjut ia menyarankan, Pemerintah Daerah untuk duduk bersama Tim Saber Pungli di masing-masing daerah, untuk merumuskan hal ini, agar aparat desa dapat bekerja dengan tenang dalam mendukung pelaksanaan program PTSL, dan masyarakat tidak terhambat untuk mengikuti program PTSL. 

“Saya prihatin dengan adanya aparat desa yang ditangkap Tim Saber Pungli, terkait pungutan biaya pelayanan dokumen pendukung pendaftaran tanah melalui PTSL,” pungkasnya.
Saber Pungli Tangkap Aparat Desa

Sebelumnya, Tim Saber Pungli mengamankan 4 orang perangkat Desa Cukur Godang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka diamankan karena diduga melakukan Pungli pengurusan sertipikasi tanah melalui program PTSL. 

Bahkan Tim Saber Pungli telah menetapkan Sekretaris Desa Cukurgondang, Abdul Kholem sebagai tersangka pada perkara tersebut.

Ketua Unit Pemberantasan Pungli Kota Pasuruan Kompol Herlina mengatakan, ada unsur korupsi dalam praktik pengurusan sertipikat pada program PTSL di Cukur Gondang.

Ia menjelaskan, aparat desa setempat memungut biaya Rp 500 ribu per pemohon, dengan alasan untuk biaya patok, materai, honor panitia, foto kopi, dan konsumsi petugas. “Padahal biayanya gratis dari BPN,” kata Herlina. 

Sementara itu, seperti diberitakan, sejumlah Kepala Desa di Situbondo mengembalikan berkas program PTSL tahun 2017 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Situbondo, pada Jumat (3/3/2017).

Para Kades mengembalikan berkas PTSL karena mereka khawatir terjerat kasus hukum, sebab tidak ada ketentuan pembiayaan dalam program tersebut. Padahal dalam prakteknya ada biaya yang harus dikeluarkan, khususnya pengurusan dokumen persyaratan pada program PTSL. 

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Situbondo H Juharto mengatakan, desa tidak memiliki anggaran untuk biaya pengurusan PTSL.  “Desa tidak ada anggaran untuk itu, kalau kami menarik biaya, khawatir terjerat hukum. Makanya kami kembalikan sementara, sambil menunggu petunjuk dan ketentuan dari BPN,” ujarnya, pada Jumat (3/3/2017) di Kantor BPN Situbondo. 

Bersurat Pada Presiden
Selain mengembalikan berkas, para Kepala Desa melalui 12 orang perwakilan kepala desa di Jawa Timur, pada Kamis (2/3/2017) sengaja ke Jakarta, untuk menyampaikan surat kepada Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, untuk memberikan diskresi kepada beberapa Kades yang sementara ini telah terkena masalah hukum.

Selain itu, mereka juga memohon Presiden Jokowi agar menganggarkan biaya pengurusan dokumen dan pendukung lainnya dalam program PTSL, pada APBN sehingga tak ada lagi biaya yang dibebankan kepada pemohon. (her, sg, ram)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Silahkan berikan komentar anda