sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Pendidikan

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » “PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017"

Publikasi Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor TAHUN 2017
Bogor,Laras Post - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor berubah nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta memiliki fungsi:


  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  4. Penyelenggaraan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  5. Pemantauan dan evaluasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah; dan 
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Kabupaten Bogor adalah daerah yang terus tumbuh maju, potensi wisata beragam dengan bentang alam yang indah, masyarakat yang ramah adalah pilihan yang tepat destinasi wisata domestik dan mancanegara, dengan sebelas ribu Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai industri kreatif bernilai internasional menjadikan Kabupaten Bogor sebagai tujuan investasi yang strategis. Keamanan dan kemudahan berinvestasi serta ketersediaan sumber daya manusia yang terampil sangat memadai untuk menjadi kawasan yang ramah lingkungan.

Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu perangkat Daerah Kabupaten Bogor dibentuk dalam upaya deregulasi dan debirokratisasi perizinan penanaman modal.

Hingga saat ini, berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Perangkat Daerah, maka kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) jenis, yaitu:

Perizinan:
  1. Izin Lokasi;
  2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
  3. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) terhadap:
  4. Izin Gangguan (HO);
  5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi:
  6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  7. Izin Penyelenggaraan Reklame, selain izin spanduk dan umbul-umbul di luar ruang dan izin reklame dalam ruang;
  8. Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Penebangan Pohon;
  9. Izin Pemesanan Kavling Makam Cadangan;
  10. Izin Usaha Pembangunan atau Penembokan Makam di Tempat Pemakaman Bukan Umum;
  11. Izin Usaha Jasa Pengelolaan Rumah Duka;
  12. Izin Usaha Jasa Pengelolaan Mobil Jenazah;
  13. Izin Usaha Jasa Pengelolaan Peti Jenazah;
  14. Izin Usaha Pelayanan Penyimpanan Abu Jenazah atau Krematorium;
  15. Izin Penguburan Jenazah/ Kerangka Jenazah di Tempat Pemakaman Bukan Umum; 
  16. Izin Kremasi; 
  17. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
  18. Persetujuan Prinsip Industri;
  19. Izin Usaha Industri (IUI);
  20. Tanda Daftar Industri (TDI);
  21. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kecil Menengah dan Besar;
  22. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  23. Izin Perluasan Usaha Industri; 
  24. Persetujuan Prinsip Kawasan Industri;
  25. Izin Usaha Kawasan Industri;
  26. Izin Perluasan Kawasan Industri;
  27. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Menengah dan Besar;
  28. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
  29. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
  30. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
  31. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
  32. Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia;
  33. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 
  34. Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN); 
  35. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK Swasta);
  36. Izin Pendirian Lembaga Latihan Perusahaan;
  37. Izin Salon Tipe C dan D;
  38. Izin Praktik Dokter Umum/Gigi/Spesialis;
  39. Izin Praktik Tenaga Kesehatan;
  40. Izin Kerja Tenaga Kesehatan
  41. Izin Unit Transfusi Darah (UTD);
  42. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan masyarakat;
  43. Izin Pengendalian Hama;
  44. Izin Optikal;
  45. Izin Klinik Radiologi;
  46. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
  47. Izin Toko Obat;
  48. Izin Mendirikan Klinik;
  49. Izin Operasional Klinik
  50. Izin Apotek;
  51. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
  52. Izin Usaha Obat Hewan;
  53. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH);
  54. Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan;
  55. Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri dan Bersama;
  56. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan;
  57. Izin Pemakaian Alat Angkut Produk Peternakan;
  58. Izin Berdagang Daging;
  59. Izin Usaha Peternakan;
  60. Izin Usaha Perikanan;
  61. Izin Usaha Perbenihan Tanaman Pangan;
  62. Izin Usaha Budidaya dan Pascapanen Tanaman Pangan;
  63. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura;
  64. Izin Usaha Budidaya dan Pascapanen Hortikultura;
  65. Izin Usaha Perkebunan;
  66. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya;
  67. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan;
  68. Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Damija);
  69. Izin Pengelolaan Parkir;
  70. Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta;
  71. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta;
  72. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
  73. Izin Penggabungan Sekolah (Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta);
  74. Izin Perubahan Nama dan/atau bentuk Sekolah (Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta);
  75. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  76. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  77. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  78. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  79. Izin Usaha Penggabungan (merger) Penanaman Modal; 
  80. Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
  81. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.
Nonperizinan:
  1. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Pangan;
  2. Persetujuan Perluasan Tanaman Pangan;
  3. Persetujuan Penambahan Kapasitas Produksi Tanaman Pangan;
  4. Persetujuan Perubahan Jenis Hortikultura;
  5. Persetujuan Perluasan Hortikultura;
  6. Persetujuan Penambahan Kapasitas Produksi Hortikultura;
  7. Tanda Daftar Produksi Benih Hortikultura;
  8. Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura;
  9. Tanda Daftar Penangkar Benih Tanaman Pangan;
  10. Persetujuan Perubahan Luas Lahan Perkebunan;
  11. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan;
  12. Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengolahan Perkebunan;
  13. Persetujuan Diversifikasi Usaha/Tanaman;
  14. Rekomendasi Pembuatan, Perpanjangan dan                    Pembaharuan Hak Guna Usaha;
  15. Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan;
  16. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
  17. Tanda pendaftaran Perikanan Rakyat;
  18. Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup;
  19. Rekomendasi Pendaftaran Pakan;
  20. Rekomendasi Pemasukan/  Pengeluaran Bibit (DOC, Straw, Bibit Ternak/ Ternak);
  21. Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan;
  22. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Provinsi;
  23. Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan antar Provinsi;
  24. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Negara;
  25. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner;
  26. Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan (Produsen, Importir, dan Eksportir);
  27. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan;
  28. Rekomendasi Pemasukan Hewan/ Ternak antar Provinsi;
  29. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/ Ternak antar Provinsi;
  30. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak antar Negara;
  31. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak antar Negara;
  32. Persetujuan Prinsip Budidaya Ternak;
  33. Persetujuan Prinsip Budidaya Pembibitan;
  34. Persetujuan Prinsip Budidaya Rumah Potong Hewan;
  35. Sertifikat Laik Sehat Hotel;
  36. Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang;
  37. Sertifikat Laik Sehat Kantin;
  38. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang;
  39. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
  40. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
  41. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga    (SPP-IRT);
  42. Sertifikat Penyehat Tradisional (HATTRA);
  43. Surat Keterangan Penyimpanan Barang; dan
  44. Surat Pengantar Pengalihan Kepemilikan Asing.
“PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017”
Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan potensi, promosi dan kerjasama penanaman modal serta pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tealh menetapkan 13 progran dan 68 kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja 2017 (Renja 2017) untuk mendukung pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah, dengan program utama penanaman modal dan pelayanan perizinan, antara lain:


I. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, melalui kegiatan:
  1. Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
  2. Promosi Inventasi Melalui Media Elektronik;
  3. Penyelenggaraan Eksibisi Investasi; dan
  4. Bogor Expo.
II. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, melalui kegiatan:
  1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
  2. Penyusunan Direktori Perusahaan.
III. Program  Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana, melalui kegiatan:
  1. Pembuatan Profil Potensi Investasi; dan
  2. Penyusunan Potensi Investasi Daerah.
IV. Program Pelayanan Perizinan, melalui kegiatan:
  1. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Perizinan Pemanfaatan Ruang;
  2. Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyerahan Administrasi Perizinan Operasional;
  3. Pelayanan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Perizinan Operasional; dan
  4. Pelayanan Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan Pemanfaatan Ruang.
V.  Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan, melalui kegiatan:
  1. Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal;
  2. Evaluasi dan Penyusunan SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  3. Penyusunan Pedoman Tata Kerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan.
VI. Pengembangan Pelayanan Perizinan, melalui kegiatan:
  1. Pelayanan Perizinan 4 Jam Selesai; dan
  2. Safari Pelayanan Perizinan DPMPTSP .
VII. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, melalui kegiatan:
  1. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal;
  2. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal; 
  3. Penilaian PMA / PMDN;
  4. Penyusunan Bahan Evaluasi Pengaduan atas Kinerja Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
  5. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan;
  6. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan Teknis LKPM;
  7. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan;
  8. Workshop Manajemen Stratgei Pelayanan Perijinan; dan
  9. Penerapan dan Pemeliharaan ISO.
VIII.  Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan, dengan melaksanakan :
  1. Pengelolaan Manajemen Kearsipan Dokumen Perizinan dan Penanaman Modal;
  2. Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan;
  3. Pengelolaan Data Investasi;
  4. Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Data Perizinan dan Non Perizinan;
  5. Pengembangan Sistem Jaringan; dan
  6. Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Data Penanaman Modal.
(david/Adv)



«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda