sponsor

sponsor
Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Nasional

Agraria

Karikatur

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Hukrim

Laras Jatim

Olah Raga

Regional

Seni Budaya dan Hiburan

Laras Jatim

Kesehatan

» » Sengketa Tanah Meningkat Akibat Tanah Belum Terdaftar

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo, menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Badung Provinsi Bali, pada Senin (27/2/2017) lalu di Badung, Bali.
Badung, Laras Post – Seiring dengan laju pembangunan, harga tanah mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun pendaftaran tanah belum dilaksanakan dengan baik, sehingga kerap memicu konflik pertanahan terjadi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo mengatakan, di tengah tingginya nilai atas tanah dan permintaan untuk pengembangan, pendaftaran tanah belum sepenuhnya dilakukan, padahal dimulai dari hal tersebutlah konflik pertanahan muncul.

Ia menyatakan, untuk mengantisipasi konflik dan sengketa tanah semakin meningkat, maka pihaknya akan dorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan pendaftaran tanah pada daerah tertentu.  

“Misalnya, sekarang Badung sudah mulai ada 40-50 kasus sengketa tanah, baik yang masuk pengadilan maupun yang tidak masuk pengadilan,” katanya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Badung Provinsi Bali, pada Senin (27/2/2017) lalu di Badung, Bali.

Selanjutnya, kata Fandi, daerah lain contohnya di Danau Toba jika mulai dikembangkan maka akan punya kesempatan yang sama dengan Badung. 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Badung Provinsi Bali ini menegaskan, pemerintah memiliki prioritas nasional pendafataran seluruh bidang tanah secara nasional selesai pada tahun 2025. “Maka kita akan dorong dengan pendekatan prioritas,” tegasnya. 

Fandi menjelaskan, pendekatan secara prioritas dibutuhkan agar daerah-daerah yang memiliki kasus sengketa tanah dapat memiliki prioritas. Desa, kecamatan, daerah mana yang harus didahulukan untuk selesai, sambil melakukan pendekatan pengusulan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang mulai dilaksanakan pada tahun ini oleh Kementerian ATR/BPN.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Rufinus Hotmaulana Hutahuruk mengatakan, inti dari setiap persoalan sengketa tanah tidak terlepas dari kurang atau belum adanya secara lengkap pendaftaran tanah. 

Rufinus menyatakan, masalah sengketa pertanahan menjadi semakin ruwet, karena penanganan secara hukum berlangsung tumpang tindih.

“Sebenarnya yang memperkeruh persoalan adalah, adanya putusan-putusan pengadilan yang tumpah tindih terhadap satu objek persoalan, ada putusan TUN terhadap objek yang satu, ada putusan perdata dan pidana, dimana ini tumpang tindih. Nah ini memang perlu pembenahan secara yuridikasi. Jadi kami dengan Komisi III memanggil MA untuk bisa membicarakan masalah ini, supaya tidak terjadi lagi,” ucap Rufinus.

Ia juga mengatakan, dalam konteks RUU Pertanahan, Komisi II DPR RI akan membangun sistem peradilan pertanahan yang beradab, dimana hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus sengketa tanah maupun tata kelola ruang.

Lebih lanjut Rufinus mengungkapkan, sengketa tanah yang belum terselesaikan di Kabupaten Badung ada sekitar 40 kasus. Itu ada teridentifikasi ambang batas, dan kepemilikan yang tidak jelas.  

Demikian juga persoalan tata kelola ruang ada persoalan, lahan pariwisata, industri dan pertanian belum jelas, sehingga tata ruang Kabupaten Badung masih perlu perbaikan. (her, sg, ram)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Silahkan berikan komentar anda