sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Pemerintah Lakukan Penertiban Aset

Petugas Satpol PP, Polri dan TNI foto bersama usai penertiban
Jakarta, Larast Post – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan penertiban aset berupa tanah yang dikuasai warga, di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada Jum’at (28/4/2017).

Meski sempat mendapat penolakan dari warga, penertiban berlangsung dengan lancar dan aman. Penertiban dilakukan oleh Satpol PP dengan dibantu pihak Polsek Metro Cipayung dan Danramil 07/Cipayung, Jakarta Timur.

Danramil 07 Cipayung Kapten Mulyoto melalui juru bicara, Pelda (Inf) Iwan menyebutkan, pihaknya dalam hal ini membantu Satpol PP atas perintah pimpinan. “Alhamdulilah penertiban berjalan dengan tertib, aman dan terkendali tanpa ada kendala yang berarti,” ujarnya kepada Larast Post, usai penertiban dilakukan pada Jum’at (28/4/2017) di lokasi.

Saat penertiban hendak dilakukan, warga sempat mempertanyakan bukti kepemilikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun Camat Cipayung Iin Mutmainah tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan.
Ketua Umum NCW C Herry SL, berbincang-bincang dengan anggota Polres Metro Jakarta Timur bersama seorang warga

Sebelumnya Iin Mutmainah menyebutkan, tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pakai.

Sementara salah seorang warga, Gunawan menyebutkan, tanah tersebut merupakan tanah adat milik warga, dengan bukti girik. Selain itu, warga juga mengaku tidak pernah menjual atau mengalihkan kepemilikan tanah kepada pihak manapun. 

“Kami memiliki bukti kepemilikan tanah adat berupa girik dan keterangan tidak sengketa. Hingga kini kami juga tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun,” ungkapnya saat penertiban dilakukan.
Proses pemagaran sesaat setelah dilakukan penertiban

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Net Work for Corruption Watch (NCW)  C Herry SL menyarankan, agar kedua belah pihak melakukan mediasi menyangkut perkara tanah ini. “Jika dalam mediasi tidak ada titik temu, maka seyogyanya baru ditempuh upaya hukum,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, bagaimanapun kedua-belah pihak yang mengklaim kepemilikan masing-masing memiliki dasar. “Pemerintah memiliki sertipikat dan warga memiliki girik, sehingga perlu diuji keabsahan bukti kepemilikan masing-masing,” pungkasnya. (her, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda