sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Olah Raga

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Selebrity

E-Papper

» » Banyak Pengaduan Pelanggaran Kode Etik PPAT

Menteri ATR / Kepala BPN RI Sofyan Djalil ketika memukul gong tanda pembukaan Rakernas II Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Hotel Patra Jasa Bali, Denpasar, pada Rabu (29/4/2017)
Jakarta, Larast Post – Banyak pengaduan yang masuk terkait pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengingatkan, PPAT memiliki kode etik yang telah disepakati bersama Kementerian ATR/BPN. “PPAT harus mentaati kode etik,” tegasnya, saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), pada Rabu (29/4/2017), di Hotel Patra Jasa Bali, Denpasar.

Disebutkan, banyak pengaduan yang masuk terkait pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPAT, seperti contohnya, dokumen sertipikat hilang di Kantor PPAT, PPAT sering tidak melakukan pengecekan sertipikat yang akan dijadikan obyek perbuatan hukum dalam akta, banyak PPAT yang menerima pembuatan akta peralihan yang obyeknya tidak terletak di daerah kerjanya yang kemudian menggunakan format akta dengan Kop PPAT lain di tempat letak tanah, dan masih banyak PPAT yang belum tertib dan patuh melaksanakan kewajiban sebagai PPAT. “Saya sangat menyambut baik dengan akan dibentuknya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, mari kita berantas PPAT yang masih melakukan pelanggaran,” tegas Sofyan.

Sofyan menyatakan, Rakernas II IPPAT sangat penting dan bersifat strategis dalam suatu Organisasi khususnya  bagi Organisasi Profesi IPPAT. “Rakernas selain dapat membangun kebersamaan sesama pengurus juga dalam rangka mengevaluasi program kerja,“ tegasnya.
Menurutnya, kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dan IPPAT harus lebih ditingkatkan guna mengatasi persoalan yang saat ini mengemuka, seperti meningkatkanya jumlah sengketa tanah.

Menurutnya, permasalahan pertanahan saat ini sudah sangat kompleks, hampir 70 persen perkara pengadilan adalah masalah tanah, karena itu Kementerian ATR/BPN terus berupaya mencegah terjadinya sengketa tanah. “Kita harus melibatkan IPPAT untuk dapat membantu kami mencegah sengketa dari hulu, yang salah satunya adalah akta yang dibuat oleh PPAT,” jelas Sofyan.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku mengatakan, PPAT dalam melaksanakan kewajiban dituntut selalu bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum serta selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian yang berintikan kebenaran dan keadilan sesuai dengan sumpah/janji jabatannya. 

“PPAT berperan penting dalam pembuatan akta sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya dalam sambutan tertulis dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun.

Rakernas II IPPAT ini diikuti oleh 1.200 orang anggota, dengan mengangkat tema, Melalui Rakernas II IPPAT kita Tingkatkan Semangat Berorganisasi yang Beretika dan PPAT Profesional guna Mewujudkan IPPAT Baru dan Besar. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda