sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Genjot Reforma Agraria Pemerintah Bentuk Sekretariat

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil
Jakarta, Larast Post – Guna mempercepat pelaksanaan program reforma agraria, pemerintah membentuk sekretariat pada lima kementerian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, supaya reforma agraria bisa efektif, maka dibentuk sekretariat yang dikontrol oleh kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Inikan bukan pekerjaan kecil, menyangkut pekerjaan yang melibatkan banyak pihak. Jadi, diputuskan nanti ada sekretariat dan PMO, project management office. Sekretariat yang mengontrol di kantor Menko. Di kantor saya akan ada PMO untuk mensupervisi masalah sertifikasi, percepatan sertifikasi,” ungkapnya, pada Rabu (17/05/2017) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dijelaskan, sekretariat yang khusus menangani reforma agraria itu, akan berada di lima kementerian, yakni kementeriannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Koperasi dan UMKM. 

Pembentuan sekretariat itu, kata Sofyan, untuk mempermudah penyelesaian masalah yang mengganjal reforma agraria, dengan membebankan penanganan masalah pada kementerian yang membidangi. Untuk Kementerian ATR/BPN akan menyelesaikan masalah terkait sertipikasi dan redistribusi lahan. 

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keberadaan sekretariat menjadi penting agar ada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah mengenai reforma agraria.

Darmin menegaskan, pihaknya akan mengkoordinasi sekretariat yang berunsur 5 kementerian tersebut. Namun tetap harus ada PMO. “Saya menganggap harus ada PMO-nya, pejabat yang bertanggung jawab mengenai masing-masing program, area, apa pun itu,” kata Darmin pada Rabu (17/05/2017) di kantornya.

Menurutnya, dengan pembentukan sekretariat, maka akan bisa memecahkan masalah secara cepat, karena dikerjakan oleh pejabat yang memang bertanggung jawab. 

Darmin menegaskan, persoalan agraria yang selama ini berlangsung dan demikian banyaknya akibat tak ada koordinasi antar pemangku kepentingan. Misalnya, pelepasan lahan hutan untuk transmigran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun pengurusan sertipikatnya tak ditindaklanjuti oleh kementerian yang membidangi transmigrasi. 

Lebih lanjut Darmin mengatakan, kebijakan reforma agraria harus memiliki prinsip dasar dan standar yang jelas, termasuk siapa yang akan menjadi prioritas untuk diberikan lahan. 

Reforma agraria adalah proses restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. 

Program ini dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkaittujuanitu, pada dasarnya subjek reforma agraria adalah penduduk miskin di perdesaan baik petani, nelayan, maupun nonpetani/nelayan. 

Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain (perdesaan dan perkotaan). (her, sg, Ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda