sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Kementerian ATR/BPN Kerja Keras Selesaikan 5 Juta Sertipikat

Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil saat memberikan sambutan
Jakarta, Larast Post – Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), perlu kerja keras guna penyelesaian target Pendaftaran Sistematik Lengkap (PTSL) sepanjang tahun 2017, sebanyak lima juta bidang sertipikat tanah.

Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, target penyelesaian 5 juta sertipikat melalui program PTSL pada tahun 2017, merupakan janji pemerintah kepada masyarakat. 

Sofyan menegaskan, penyelenggaraan PTSL merupakan mandat yang telah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Kementerian ATR/BPN. 

“Kita harus menjawab tantangan dari Presiden. Perlu kerja keras untuk mencapai target itu,” kata Sofyan saat pembukaan Konsultasi Teknis Prona Tahun 2017 Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, pada Kamis (20/4/2017), di Hotel Royal Kuningan Jakarta.

Konsultasi Teknis Prona ini, diselenggarakan pada tanggal 20-22 April 2017 dengan tema, Evaluasi dan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematik Lengkap Tahun 2017.

Sofyan menyatakan, kegiatan  konsultasi penting dilaksanakan agar terdapat kesamaan visi dan apa yang menjadi ketidak-jelasan agar dapat dibahas. 

Menurutnya jika ada peraturan yang kurang tepat dan menghambat sertipikasi maka perlu dilakukan perubahan “Kalau ada Peraturan Menteri yang perlu diubah, mari kita ubah,” kata Sofyan.

Sofyan mencontohkan, misalnya pajak Pajak Penghasilan (PPh) yang bisa menghambat pekerjaan sertipikasi. 

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah meminta supaya dibuatkan opsi seperti Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan  (BPHTB) terhutang sehingga sertipikat tetap bisa dikeluarkan. “Kita laporkan ke kantor pajak bahwa sertipikat sudah dikeluarkan tapi ada PPh terhutang sekian, nanti biar Kantor Pajak yang menangani,” terangnya.

Lebih lanjut Sofyan menyinggung pelaksanaan PTSL, yakni perlu dibuat strategi kreatif dengan melihat kelengkapan infrastuktur pemetaan yang dapat mendukung kegiatan, misalnya dengan melihat peta bidang yang sudah bersertipikat di suatu Desa. 

“Kita bisa lihat desa mana yang sudah ada sebagian sertipikatnya, sehingga kita bisa pilih desa yang paling mudah dulu kita kerjakan,” ujarnya.

Konsultasi Teknis Prona ini dihadiri oleh 87 peserta baik pusat dan daerah, dengan tujuan menciptakan satu penafsiran dan persepsi terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan petunjuk teknis PTSL Tahun 2017 yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di seluruh Indonesia. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda