sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Selebrity

Olah Raga

Update Hasil Pertandingan Piala Dunia 2018

Klasemen Piala Dunia 2018

» » Redistribusi Tanah Salah Satu Pilar Pemerataan Ekonomi

Presiden Jokowi saat menyerahkan sertipikat
Jakarta, Larast Post – Pemerintah meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang bertumpu pada tiga pilar yaitu redistribusi tanah, kesempatan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mengetahui betul keinginan masyarakat kecil, baik buruh tani, petambak kecil, dan nelayan kecil, yaitu mendapatkan ekonomi nasional dengan baik.

“Oleh sebab itu, kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi yang isinya mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, kemudian yang kedua mengenai kemitraan,” kata Presiden Jokowi saat Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017, pada Sabtu (22/4/2017) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Presiden menyebutkan, saat ini pemerintah telah mengumpulkan 21,7 hektar lahan, terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan, ada 9 juta juga lahan yang nantinya akan dibagikan.

Mengenai skema pembagiannya, Presiden meminta agar dibicarakan secara rinci. “Kita harus tahu, produktif atau tidak produktif nantinya tanah itu, tidak bisa dibiarkan terlantar menjadi tidak produktif atau malah perjual-belikan. Ini yang tidak boleh terjadi,” tuturnya.

Presiden menegaskan, skema ini harus betul-betul sebuah skema yang produktif untuk rakyat, produktif untuk umat, produktif untuk semua pihak, sehingga betul-betul bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.

Adapun yang berkaitan dengan kemitraan, Presiden Jokowi mengaku sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada pengusaha-pengusaha besar agar mereka mau untuk bermitra dengan pelaku ekonomi mikro, ekonomi kecil, dan ekonomi menengah, dalam sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. Tetapi yang besar untungnya kecil, yang mikro untungnya besar.

“Ini yang akan saya paksa, bukan saya ajak lagi. Karena ini menyangkut nantinya kemitraan yang betul-betul besar dan rakyatlah nantinya yang diuntungkan,” tegas Presiden.

Serahkan Sertipikat
Sebelumnya, Presiden membagikan 10.055 sertipikat kepada masyarakat yang berasal dari kota/kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Penyerahan sertipikat dilakukan secara simbolis kepada sejumlah perwakilan warga, pada Jumat (21/4/2017), di Alun-alun Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, pemerintah menyadari bahwa masyarakat sangat merindukan hadirnya keadilan sosial dan keadilan ekonomi di Tanah Air.

“Pemerintah terus bekerja menghadirkan terobosan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, memperkecil ketimpangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin,” ujarnya saat menyerahkan Sertipikat Tanah secara simbolis kepada sejumlah perwakilan warga, pada Jumat (21/4/2017), di Alun-alun Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

Disebutkan, sebelumnya pemerintah telah menyerahkan sejumlah sertipikat kepada masyarakat di berbagai daerah di Tanah Air, dan akan terus ditingkatkan.  

Jumlah sertipikat yang dibagikan pemerintah akan terus meningkat pada tahap selanjutnya. Setelah ini, misalnya dibagikan 15.000 sertipikat, tahap berikutnya 30.000 sertipikat. “Saat ini di Indonesia terdapat 126 juta bidang, tetapi baru 46 juta bidang yang disertifikatkan,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Presiden, pemerintah akan terus meningkatkan jumlah sertifikat tanah yang akan dibagikan, mulai dari tahun 2017 sebanyak lima juta sertifikat, tahun 2018 meningkat menjadi tujuh juta sertifikat dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifkat yang akan dibagikan.

Menurut Presiden penyerahan sertipikat ini bukan hanya sekadar program bagi-bagi tanah, tapi tanah yang diberikan harus menjadi modal ekonomi yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, yang diutamakan menerima program ini, adalah buruh pertanian, petambak, pekebun dan peternak yang tidak memiliki lahan.

“Buruh pertanian, petambak, pekebun dan peternak yang lahannya terbatas yang lahannya sempit. Buruh berpenghasilan rendah, penduduk pada area rawan bencana dan pengangguran,” tegas Presiden.

Sementara itu, target sasaran reforma agraria yang akan dilakukan mencakup luas lahan sembilan juta hektar. “Inilah yang akan terus kita bagikan. Saya  muter terus karena ini adalah hak properti yang harus dimiliki rakyat. Rakyat harus miliki semuanya,” kata Presiden.

Di samping itu reforma agraria juga mencakup perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Namun Presiden meminta agar lahan tersebut harus produktif, dan bisa ditanami apapun.

Hadir pada Pembukaan Kongres Ekonomi Umat itu Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin, para ulama, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda