sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Selebrity

Olah Raga

Update Hasil Pertandingan Piala Dunia 2018

Klasemen Piala Dunia 2018

» » Segera Rampung Draf Perpres Bank Tanah

Jakarta, Larast Post – Kemen­terian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), segera merampungkan draf rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengelola Bank Tanah, agar dapat segera dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonominan.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya akan segera merampungkan draf rancangan Prespres Bank Tanah dan akan menyerahkan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution.

Sofyan menjelaskan, setelah draf diserahkan ke Menko Perekonomian, draf akan dibahas dengan seluruh pihak terkait, setelah disepakati kemudian diteruskan ke Presiden.

“Mudah-mudahan dalam dua minggu akan ada rapat koordinasi untuk menyetujui,” jelasnya, pada Rabu (17/5/2017) di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Selain soal bank tanah, Menteri ATR juga menyebutkan pentingnya sejumlah peraturan untuk mempercepat proses proses reforma agraria.

Menurut Sofyan, beberapa kebijakan terkendala lantaran belum adanya regulasi yang bisa mengikat masyarakat untuk menjalankan suatu kebijakan. 

Ia mencontohkan, masalah sertipikat tanah, selain kendala anggaran, proses sertipikasi tanah terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung sertipikasi tanah. 

“Kami memerlukan instruksi presiden yang mewajibkan sertifikat, karena banyak juga orang gak mau mengeluarkan sertifikat walau di kota bagus sekali tapi di wilayah desa tak mau mereka gak mau memberikan batas,” ujarnya.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah Ketua Tim Teknis Pembentukan Bank Tanah, Himawan Arief Sugoto menyatakan, draf awal rancangan Perpres tersebut akan segera diserahkan kepada Kemenko Bidang Perekonomian sekitar awal Juni mendatang, untuk selanjutnya dibahas di level kementerian. 

Diharapkan, kira-kira tiga bulan setelah pembahasan itu, draf rancangan Perpres tentang Badan Pengelola Bank Tanah bisa segera disahkan.

“Kita harapkan tiga bulan dari kita submit ke Presiden. Saya harapkan dalam tiga bulan,” tegas Himawan saat ditemui di sela-sela acara 2nd Property & Mortgage Summit 2017, pada  Selasa (16/5/2017) di Jakarta.

Draf rancangan Perpres tersebut, lanjut Himawan, mengatur sejumlah poin penting, diantaranya terkait bentuk badan pengelola bank tanah, tugas pokok dan fungsi badan pengelola bank tanah, kewenangan badan pengelola bank tanah, serta sejumlah klausul yang memandatkan aturan-aturan yang lebih teknis. 

Empat poin itu, nantinya akan dibahas bersama dengan Kemenko bidang Perekonomian saat pembahasan awal Juni mendatang.

Pertama, bentuk badan pengelola bank tanah menerapklan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian ATR/BPN dan bertanggung jawab kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan. Dulunya, bentuk badan ini masih dibahas intens apakah akan berbentuk korporasi atau bentuk lainnya seperti BLU.

Akhirnya, beberapa kali dibahas disepakati bentuk yang sesuai adalah BLU yang nantinya tetap punya kekhususan sebagaimana diatur dalam rancangan Perpres. Selain itu, kata Himawan, BLU Badan Pengelola Bank Tanah ini nantinya akan mendapatkan pendapatan dari pemanfaatan tanah yang dikelolanya. Dari pemanfaatan tanah itulah menjadi penopang operasional BLU, meskipun dalam hal tertentu misalnya ada tugas percepatan langsung dari Presiden dimungkinkan dapat menggunakan dana dari APBN.

“Dalam Perpres, di atas bank tanah itu ada Komite. Komite ini terdiri dari Menteri Agraria dan Menteri Keuangan sehingga lebih efisien menata kebijakan dan implementasi,” kata Himawan.

Kedua, tugas pokok dan fungsi badan pengelola bank tanah dalam rancangan Perpres pada prinsipnya mengatur sejumlah hal teknis terkait perolehan tanah. Himawan menjelaskan, ada tiga proses perolehan tanah yang diberikan secara yuridis oleh BLU Badan Pengelola Bank Tanah, yakni dari potensi tanah terlantar, peningkatan hak atas perubahan tata ruang, dan pelepasan kawasan hutan. Nantinya, tanah-tanah yang diperoleh tersebut akan punya alas status Hak Pengelolaan (HPL).

Himawan menjelaskan peman­faatan tanah HPL itu dapat diperuntukan tak hanya untuk pembangunan. Setidaknya, ada lima pemanfaatan tanah antara lain untuk lahan perumahan dan kota baru, infrastruktur, industri dan tourism, pertanian dan pangan, serta untuk penanganan bencana. Pemanfaatannya harus disesuaikan dengan tata ruang dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), serta hak pakai di atas HPL bank tanah.

“Bank tanah dapat melakukan memberikan untk program pembangunan atau pemanfaatan umum,” kata Himawan.

Ketiga, kewenangan badan pengelola bank tanah sejauh ini akan diatur terkait perannya dalam pemanfaatan tanah-tanah perolehan untuk selanjutkan dijual atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan alas hak-hak tertentu sesuai peruntukannya. Misalnya tanah itu dipergunakan untuk pembangunan pemukiman bagi masyarakat berpengasilan rendah (MBR), Badan Pengelola Bank Tanah berwenang menyesuaikan harga pelepasan tanah kepada pihak ketiga di bawah harga atau lebih rendah dibandingkan tanah itu untuk kepentingan yang lain.

Badan tersebut juga dapat melakukan seleski terhadap proposal yang diajukan pihak ketiga, misalnya pengembang (developer) apakah konsep yang ditawarkan sesuai atau tidak dengan tanah-tanah yang dituju. Soal kriteria proposal tersebut nantinya akan diatur lebih teknis misalnya lewat Peraturan Kepala BPN. Ambil contoh, Badan Pengelola Bank Tanah bisa saja mempertimbangkan proposal dengna melihat harga rumah yang akan dibangun apakah terjangkau buat MBR, atau secara kuantitas bisa lebih banyak, atau lain sebagainya.

“Ada kriteria yang kita atur, sesuai tupoksi. Kalau untuk menengah atas, maka hunian berimbangnya harus bagus. Kalau kawasan industri, dia bisa menyerap tenaga kerja atau investasi. Nanti diatur di peraturan badan (Kepala BPN) yang mengatur teknis, masih jauh. Jadi misinya bisa dua, misi komersial dan misi untuk mendukung pemanfaatan,” kata Himawan menjelaskan.

Keempat, rancangan Perpres ini memandatkan sejumlah aturan teknis. aturan teknis itu bisa diatur melalui Peraturan Kepala BPN atau bisa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ambil contoh, misalnya terkait pelepasan tanah-tanah perolehan beralas hak HPL kepada pihak ketiga bisa diatur lebih teknis untuk tarif atau harganya lewat PMK. “Nanti Permenkeu mengatur tarifnya (atau) nanti ada Peraturan Kepala Badan yang transaksional dan operasional,” kata Himawan mencontohkan. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda