sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Selebrity

Olah Raga

Update Hasil Pertandingan Piala Dunia 2018

Klasemen Piala Dunia 2018

» » Sejumlah Peraturan Jadi Kendala Reforma Agraria

Jakarta, Larast Post - Ke­ber­adaan kawasan marga satwa (konservasi) di sejumlah daerah menjadi kendala pelaksanaan reforma agraria.

Berdasarkan UU 5/90 tentang Konservasi Sum­ber Daya Alam kawasan konservasi, tidak boleh untuk kepentingan lain kecuali untuk kelestarian satwa dan tumbuhan yang ada di dalamnya.

Seperti yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, selama ini terjadi konflik kepentingan, yakni kawasan margasatwa Dangku II, Sumatera Selatan, ternayata sejak 1985 sudah dirambah jadi kebun sawit  oleh 4 perusahaan dan banyak masyarakat mendiami lokasi itu.

Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro mengharapkan penyelesaian kasus tanah kawasan Dangku II Sumatera Selatan perlu dilakukan, sehingga dapat mendukung program reforma agraria.

Ia menyebutkan, sesuai informasi yang diterimanya, lahan seluas 70 ribu hektar, sebagian besar telah menjadi kebun sawit, karet, ada transmigasi dan pengeboran minyak oleh Conoco. 

Darori menyatakan, kawan tersebut yang sudah dikuasai rakyat agar dapat dimasukan kedalam program reforma agraria. “Kalau untuk rakyat perlu dipertimbangkan, jangan mengusir rakyat. Kalau mengusir harus dipindahkan ke lokasi yang lebih layak dan lebih baik,” ujarnya, pada Jumat (28/4/2017) di Palembang.

Lebih lanjut ia menyatakan, mendukung program reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun ia menginggatkan agar lahan yang dibagikan tidak diperjual belikan. “Saya setuju, tapi tanah ini jangan hak milik tapi hak pakai nanti dijual, harus dipakai turun temurun,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah belum memasukkan reforma agraria (redistribusi tanah) dalam rencana kerja pembangunan (RKP)  2017, karena terkendala oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Kepala Sub Seksi Perenca­naan dan Perubahan Perubahan Penggunaan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Cilacap, Soimah mengatakan redistribusi lahan perlu usulan dari penerima manfaat yang harus ditindaklanjuti, baik di DPRD maupun di dinas terkait lainnya

Ia mengakui, sebagian kawasan hutan dalam penguasaan Perum Perhutani, sejak beberapa waktu lalu sudah digarap masyarakat, sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan Perum Perhutani.

Disebutkan, hingga saat ini ada 11 kasus  sengketa tanah, terutama yang berada di kawasan hutan dalam penguasaan Perhutani   belum ditindaklanjuti. “Sengketa tersebut hingga kini belum dapat diselesaikan karena adanya PP Nomor 104 tahun 2015,” ungkap Soimah, saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi dan Konsolidasi Percepatan Reforma Agraria, pada Selasa (25/4/2017), di Cilacap.

Menurutnya, perubahan fungsi hutan tak bisa dilakukan jika luasan hutan di sebuah provinsi kurang dari 30 persen. “Jawa Tengah merupakan provinsi dengan luasan hutan  kurang dari 30 persen. Itu sebab, pelepasan tanah akan terkendala,” terangnya.

Namun demikan, anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Yahya menyatakkan. redistribusi tanah bisa dilakukan di mana saja, termasuk pelepasan kawasan hutan. Sebab, lanjut Yahya, Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) Tahun 1960,   mengandung maksud  seluruh warga Indonesia berhak atas tanah dan mengelolanya.

Yahya menegaskan, undang-undang tersebut berdasar sejarah kelahirannya adalah untuk memengurangi ketimpangan ekonomi sosial di tengah masyarakat. “Redistribusi tanah tersebut merupakan salah satu upaya negara untuk memberikan hak hidup kepada petani,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan, dilakukan penelitian menyeluruh mengenai asal usul tanah, karena tak semua kawasan hutan berasal dari hutan pada zaman penjajahan. 

Menurutnya, dari lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan itu, ada sebagian tanah masyarakat yang dicaplok oleh penguasa saat itu. “Tidak semua tanah itu tadinya hutan. Ada juga tanah-tanah rakyat yang dikuasai dan kini sudah menjadi kawasan hutan,” tegas Yahya.

Yahya menegaskan, dari asal-usul tanah, ada sebagian tanah yang kini sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan dan dalam penguasaan Perhutani, dulunya adalah tanah adat atau tanah perorangan sebuah kelompok masyarakat yang hidup dan mengelola tanah itu jauh hari sebelum Indonesia merdeka. “Jadi memang masyarakat berhak untuk mendapat redistribusi tanah,” jelasnya. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda