sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Sofyan Djalil Warkah Harus Dijaga Dengan Baik

Menteri ATR / Kepala BPN RI Sofyan Djalil
Jakarta, Larast Post - Jumlah sengketa tanah relatif banyak, bahkan tujuh puluh persen perkara di pengadilan adalah masalah tanah. Sebab itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengintruksikan agar warkah dijaga dengan baik.  

Sofyan menyebutkan, salah satu faktor yang dapat menjadi pemicu sengketa tanah adalah menyangkut warkah yang hilang, seperti ditemukannya kasus warkah hilang di Kantor Pertanahan beberapa waktu lalu.

Padahal, lanjut Sofyan, warkah harus dipelihara dengan baik. “Kenapa warkah bisa hilang? Warkah harus dijaga dengan baik karena dokumen ini bisa membantu kita menyelesaikan sengketa,” ujarnya. 

Sofyan menegaskan, guna mengantisipasi sengketa, Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN ditugaskan untuk terus perbaikan sistem pelayanan pertanahan. 

“Penyelesaian yang bisa kita lakukan di Kantor kita adalah secara holistik. Saya ingin ditiap ruangan Eselon I ada meja bundar sehingga kita bisa membahas hal-hal yang akan menimbulkan sengketa,” ungkapnya saat Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktrorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, pada Kamis (20/4/2017),  di Hotel Century, Jakarta.

Rakernis Ditjen Penanga­nan Masalah Agraria, Peman­faatan Ruang dan Tanah diselenggarakan pada Rabu-Jumat (19-21/4/2017) dengan tema Cegah dan Tuntaskan Sengketa/Konflik Pertanahan Secara Cerdas, Cermat dan Kreatif dengan Semangat Senang Memudahkan.

Lebih lanjut Menteri ATR/BPN mengatakan, penanganan sengketa tanah selama ini dilakukan dari muara bukan dari hulu, padahal sengketa tanah harus dicegah dari hulunya. Hulunya adalah pemetaan, pengukuran, serta sertipikat tanah yang kita terbitkan,” ujarnya.

Sofyan juga meyakini, melalui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang saat ini sedang dilaksanakan, persoalan sengketa tanah dapat dicegah sejak awal.

PTSL merupakan program kerja Kementerian ATR/BPN untuk menerbitkan 5 juta sertipikat tanah pada 2017 dan melakukan pemetaan tanah yang belum terdaftar di Indonesia. “Apabila selama ini sertipikat yang dibagikan semuanya secara sporadis, melalui PTSL tidak. Sehingga dapat meminimalisir sengketa pertanahan,” terang Sofyan.

Menurutnya, PTSL juga dapat memberikan kepastian hukum atas tanah. Saat ini banyak orang takut membeli tanah untuk investasi karena tidak ada kepastian hukum atas tanah tersebut. “Sertipikat yang dikeluarkan hasil PTSL tidak boleh diganggu gugat minimal 5 tahun setelah dikeluarkan,” tegas Sofyan. 

Kepastian hukum dalam ekonomi, lanjut Sofyan, menjadi sangat penting karena kepastian hukum dapat mendorong terciptanya investasi serta iklim usaha yang kondusif. “Kepastian hukum harusnya dijamin oleh negara. Kepastian hukum atas tanah merupakan kunci dari   pertumbuhan ekonomi negara kita karena dengan kepastian hukum orang jadi tidak takut berinvestasi,” imbuhnya.

Disebutkan, saat ini 70 persen perkara pengadilan adalah masalah tanah, karena itu Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk mencegah terjadinya sengketa tanah. “Penyelesaian yang paling baik adalah tidak ada sengketa,” tegas Sofyan. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda