sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Tinggi Potensi Konflik Polisi Larang Kegiatan HTI

Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Jakarta, Larast Post – Polisi melarang kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di berbagai daerah, karena HTI dalam sejumlah kegiatannya mengusung konsep khilafah. Seperti diantaranya kegiatan yang rencananya dilakukan HTI, pada Minggu (23/4/2017) di Balai Sudirman Jakarta, urung terlaksana karena kepolisian tak mengizinkan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), sedangkan tanpa STTP sebuah acara keramaian masyarakat dianggap tidak berizin sehingga bisa dibubarkan secara paksa, jika tetap digelar. “Memang tidak keluarkan izin STTP-nya, karena banyak potensi konfliknya. banyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, yang anti,” kata Tito, pada Jumat (28/4/2017) di Mabes Polri.

Tito menyebutkan, pihaknya bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terus berkoordinasi terkait perkembangan HTI. “Sebab konsep Khilafah yang terus dikemukakan oleh HTI bertentangan dengan ideologi Pancasila,” tegasnya.

Sebelumnya agenda HTI di beberapa daerah pun batal digelar. Sebabnya, polisi tidak mengeluarkan STTP dan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) diantaranya Front Pembela Indonesia (FPI), GP Ansor dan Banser NU. 

Di Bogor, gabungan sejumlah Ormas justru menolak keberadaan HTI di wilayahnya. “Event konferensi Internasional HTI pada tanggal 23 April 2017 di Jakarta dengan didahului prakondisi pemunculan masif HTI di beberapa wilayah Indonesia, antara lain Makasar, Surabaya, Semarang, Bandung, Bogor, telah menunjukkan eksistensi mereka,” ujar ketua FPI Sugeng Teguh Santoso, pada Sabtu (22/4/2017) di Tugu Kujang, Kota Bogor.

Situasi ini, kata Sugeng, membuka mata masyarakat Indonesia yang mendambakan persatuan dan kesatuan bangsa di dalam sistem NKRI atas dasar Pancasila dan UUD 1945. “Pemerintah seperti kedodoran menghadapi gerakan anti Pancasila dan gerakan menggoyahkan sendi,” sambungnya.

Menurut pernyataan resmi yang diterima wartawan, FPI bersama elemen masyarakat cinta NKRI menolak keberadaan HTI di Indonesia serta underbouw-underbouwnya yang menentang NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Gerakan HTI yang masif telah memasuki banyak elemen-elemen bangsa, karena itu Front Pembela Indonesia mendorong pemerintah aktif untuk mengantisipasi bahkan membubarkan HTI,” ujar Sugeng. (sg, david)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda