sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Warga Sesalkan Penertiban Atas Tanah Sengketa

Petugas Satpol PP, Polri dan TNI foto bersama usai penertiban
Jakarta, Larast Post – Samin Suminta Cs ahli waris Kamin bin Nean, menyesalkan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, atas tanah seluas kurang lebih tujuh ribu meter persegi, yang terletak di Jln Mini I, RT 4 RW 3 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, pada Jum’at (28/4/2017).

Gunawan yang mengaku sebagai salah satu pemilik sebagian tanah tersebut, berdasarkan Akta Hibah dari Samin Suminta Cs mengungkapkan, pihaknya merupakan pemilik atas tanah adat tersebut berdasarkan girik C No 129 Persil 59 Blok D II atas nama Kamin bin Nean.

“Kami belum pernah menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak mana pun,” ujarnya saat penertiban, pada pada Jum’at (28/4/2017), di Bambu Apus Cipayung.

Gunawan menyebutkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim tanah yang terletak di Jln Mini I, RT 4 RW 3 Kelurahan Bambu Apus itu, merupakan aset Pemprov, berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 4, yang merupakan bekas tanah adat C No 1462 dan terletak di RT 7 RW3. “Lokasi tanah yang ditertibkan itu, sesungguhnya bukan objek tanah sebagaimana yang dimaksud Sertipikat Hak Pakai Nomor 4,” jelasnya.

Ketua Umum NCW C Herry SL, berbincang-bincang dengan anggota Polres Metro Jakarta Timur bersama seorang warga.
Namun meski sempat mendapat penolakan dari Samin Suminta Cs, penertiban terus berlangsung. Penertiban dilakukan oleh Satpol PP dengan dibantu pihak Polsek Metro Cipayung dan Danramil 07/Cipayung, Jakarta Timur.

Camat Cipayung Iin Mutmainah menyebutkan, penertiban dilakukan atas tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 4. 

Sementara itu, Danramil 07 Cipayung Kapten Mulyoto melalui juru bicara, Pelda (Inf) Iwan menyebutkan, pihaknya dalam hal ini membantu Satpol PP atas perintah pimpinan. “Alhamdulilah penertiban berjalan dengan tertib, aman dan terkendali tanpa ada kendala yang berarti,” ujarnya kepada Larast Post, usai penertiban dilakukan pada Jum’at (28/4/2017) di lokasi.

Proses pemagaran sesaat setelah dilakukan penertiban
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Net Work for Corruption Watch (NCW)  C Herry SL menyarankan, agar kedua belah pihak melakukan mediasi menyangkut perkara tanah ini. “Jika dalam mediasi tidak ada titik temu, maka seyogianya ditempuh upaya hukum,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, bagaimanapun kedua-belah pihak yang mengklaim kepemilikan masing-masing memiliki dasar. “Pemerintah memiliki sertipikat dan warga memiliki girik, sehingga perlu diuji keabsahan bukti kepemilikan masing-masing,” pungkasnya. (her, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda