sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Megapolitan

Polkam

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Bisnis

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

» » Kejari Jakbar: Tak Ada Aset Yang Diperjualbelikan

waduk bojong
Jakarta, Larast Post – Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah menindak-lanjuti kasus dugaan peraktik jual beli lahan waduk bojong milik (aset) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga dilakukan WA. Khadir KN yang diketahui seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada 10 warga dan oknum pengusaha aneka alat berat setelah resmi dilaporkan dua warga Jakarta Barat.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) melalui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Teguh Ananta SH mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti laporan. “Laporan langsung kita tindaklanjuti,” tegasnya, baru-baru ini kepada Larast Post.

Menurut Teguh, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para pihak (unsur pemerintah) menyebutkan bahwa waduk saat ini tidak berkurang seperti yang dilaporkan kedua warga. “Tidak ada (aset) yang diperjualbelikan. Karena lahan itu masih calon aset Pemda. Jadi belum diserahkan karena pengembang mengalami bangkrut,” ujarnya.

Sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang dimiliki kejaksaan dalam pemeriksaan kasus, pihaknya telah meminta keterangan dari para pihak (unsur pemerintah) termasuk keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat menyebutkan bahwa lahan waduk tidak ada yang berkurang jika dibuka didata googlemaap.

“Saya baru saja dari BPN meminta informasi. Sesuai data di googlemaap tidak ada yang diperjualbelikan (berkurang). Keterangan Kepala Kelurahan (Rawa Buaya) juga begitu, lahan waduk tidak ada yang berkurang, ” ujarnya.

Kejaksaan saat ini hanya berpatokan pada keterangan para pihak (unsur pemerintah) yang menyatakan lahan waduk tidak ada yang diperjualbelikan (berkurang) sesuai dengan data googlemaap. Kejaksaan tidak melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan melakukan pengukuran untuk memastikan keterangan dari para pihak (unsur pemerintah).

“Tidak segampang membalikan tangan melakukan olah TKP. Kita mengkaji (olah) data dulu dalam penyelidikan kasus sesuai SOP yang kita miliki,” kata Teguh yang mengaku sudah pengalaman puluhan tahun menangani kasus termasuk perkara korupsi.

Sesuai data Akta Jual Beli (AJB) yang saya minta dari pelapor, lanjut Teguh tidak ada yang salah karena lahan yang dikuasai pengusaha alat berada berada di samping (luar) waduk. “Ini (AJB) nya sah. Tadinya saya berpikir waduk itu ditempati, ternyata sesuai AJB disebelah waduk masih ada jalan batasnya. Berarti di luar waduk,” ujar Teguh menerangkan sambil menunjuk peta lampiran AJB.

Maka berdasarkan keterangan yang diperoleh Kejaksaan dari para pihak yang menyatakan bahwa lahan waduk tidak ada yang berkurang sesuai data googlemaap, Teguh menyimpulkan bahwa kasus yang dilaporkan kedua warga Jakarta Barat itu tidak memiliki cukup bukti, “Jika ada bukti-bukti lain dari pelapor tetap kita proses,” kata Teguh.

Aris, salah satu pelapor kecewa atas statemen Kasi Intel, Teguh Ananta yang menyatakan lahan waduk tidak berkurang berdasarkan google maap, “Menurut saya data googlemaap tidak dapat jadi acuan. Itu data kapan? Jika data yang dimasukan 10 tahun yang lalu, jelas tidak berubah dan seharusnya dilakukan tapal batas (pengukuran),” ujar Aris.

Menyangkut pengalaman Teguh yang sudah 16 tahun sebagai penyidik sebagaimana yang diakuinya, Aris mengatakan semestinya Teguh tidak secepat dan segampang itu menyimpulkan kasus yang kami laporkan tidak cukup memiliki bukti, “Laporan kami masuk 17 Mei 2017, terhitung sampai saat ini berarti dalam tempo 17 hari kerja semua para pihak telah rampung diperiksa. Apa iya, begitu para pihak dipanggil langsung datang? Hal yang sangat mustahil,” kata Aris dengan kesal.

Lahan waduk bojong yang diduga diperjualbelikan tersebut merupakan aset Pemda DKI Jakarta berupa fasos-fasum yang telah diserahkan oleh PT. Bojong Permai (pengembang) kepada pemerintah dalam hal ini yang menerima Wali Kota Jakarta Barat pada bulan Januari 2004.

Penyerahan lahan fasos-fasum tersebut sebagai kewajiban pengembang (PT. Bojong Permai) kepada pemerintah yang tertuang dalam SK. Gubernur DKI Jakarta / SIPPT No. 1144/A/k/BKD/1997 tanggal 21 Mei 1997.

Selanjutnya aset lahan fasos-fasum tersebut telah tercatat dalam BAP No. 8740/077.73 tanggal 2 Agustus 2005 yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Bojong Permai kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2007.

BAST tersebut ditandatangani Ir H. Ismail Sofyan selaku Direktur PT. Bojong Permai (Pengembang) dan Ir. Sutiyoso selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam BAST Pasal 3 menyebutkan bahwa Pihak Pertama menjamin yang diserahkan dalam keadaan baik, tidak dalam sengketa, bebas dari segala tuntutan/gugatan, demikian juga tidak pernah diperjualbelikan/dialihkan kepada pihak lain , bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai agunan, tidak disewakan serta bebas dari beban lain dan/atau semacam itu dan apabila ada tuntutan/gugatan dan/atau sengketa dari pihak ketiga baik sekarang maupun dikemudian hari, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Pertama (PT. Bojong Permai).

Kendati pihak PT. Bojong Permai telah menjamin sesuai pasal 3 dalam BAST tersebut, sesuatu hal yang sangat luar biasa WA Kadir KN dapat membeli lahan tersebut untuk dimilikinya dari Djangkung pada tahun 2004 dengan akta jual beli (AJB) No. 411 Th 2004 tertanggal 5 Maret 2004. Djangkung memiliki lahan seluas 4792 meter dengan surat hak milik adat C Persil 132 Blok S.IV Kohir Nomor C 287.

Aneh dan bin ajaib memang, AJB bisa muncul pada tanggal 5 Maret 2004 sementara lahan aset telah diserahkan pada Januari 2004 kepada Wali Kota Jakarta Barat. Yang saat itu merupakan penyerahan tahap II (dua).

Jika melihat dalam AJB, WA. Kadir KN lah pemilik lahan yang saat ini ditempati pengusaha alat berat namun sejak kasus dugaan praktik jualbeli lahan ini terungkap ke publik hal yang sangat aneh terlihat di lokasi yakni adanya papan/plank bertuliskan “Tanah Milik PT. Bojong Permai”. Patut diduga pemasangan plank tersebut merupakan suatu modus untuk mengelabui para pihak agar tidak ada yang mengganggu kenyamanan pengusaha alat berat dan WA. Kadir KN menguasai lahan aset Pemprop DKI Jakarta. (David Marpaung)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda