sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Megapolitan

Polkam

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Bisnis

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

» » Pelaksanaan One Map Policy Masih Terkendala

Menteri ATR/Kepala BPN RI Sofyan Djalil ketika melakukan jumpa pers.
Jakarta, Larast Post - Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan one map policy (kebijakan satu peta), guna  mempermudah penyelesaian konflik dan membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia.

Terkait kebijakan one map policy perlu dirampungkan pembuatan peta tematik sebanyak 85 peta, namun hingga Juni lalu baru terdapat 26 peta tematik yang telah lengkap.

Menanggapi hal ini, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya saat ini memprioritaskan Kebijakan Satu Peta di Pulau Kalimantan, Provinsi Riau dan Jambi

Disebutkan, untuk pulau Kalimantan masih terdapat 2 peta tematik yang belum selesai dari target 80 peta tematik pada kawasan ini. “Untuk Kalimantan tinggal dua yang belum beres dari 80 tematik,” jelas Sofyan. 

Menurut Sofyan, dengan kebijakan satu peta, maka dapat dikatahui jika terjadi tumpang-tindih antara kawasan hutan dengan perkebunan, antara perkebunan dengan pertambangan. 

Ia mengakui, masih terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan, diantaranya masalah tata ruang dan batas wilayah. “Misalnya soal batas wilayah, ada tumpang tindih dengan batas kabupaten. Kemudian soal tata ruang, ada wilayah yang masih kosong, belum masuk tata ruang,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini di Istana Presiden di Jakarta.

Sofyan menegaskan, dengan kebijakan one map policy diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan terkait lahan dan sektor lainnya, dan nantinya 

tumpang-tindih data terkait peta tematik dapat diselesaikan. “Dengan kebijakan ini semua peta kehutanan, Kemendagri dan ATR akan jadi satu,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 tahun 2016 dirinya telah minta untuk dilakukan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, one map policy.

Presiden menegaskan, kebijakan satu peta ini sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. 

“Akan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan,” jelasnya, saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) membahas Kebijakan Satu Peta, pada Selasa (13/6/2017) sore, di Kantor Presiden, Jakarta.

Kebijakan satu peta, kata Presiden Jokowi, akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia. “Pada Rapat Terbatas siang hari ini saya ingin mendengar laporan dari Menko mengenai perkembangan implementasi dari kebijakan satu peta ini di lapangan,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres Nomor 9 tahun 2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia.

“57 peta lainnya masih dikompilasi dan 2 peta tematik masih belum ada. Dan saya juga mengingatkan pada ratas tanggal 7 April 2016, saya minta untuk terlebih dahulu difokuskan di pulau Kalimantan,” tegasnya.

Hadir dalam ratas itu, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mentan Amran Sulaiman, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menkominfo Rudiantara. 

Progres Selama Setahun
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Darmin Nasution mengatakan, Presiden Jokowi meminta laporan perkembangan setelah setahun lebih dilaksanakan.

“Presiden itu kan minta pertama itu Kalimantan, baru Sumatra, dan lain-lain. Kenapa memilih ini itu, karena persoalannya banyak di situ,” kata Darmin, usai mengikuti ratas, pada Selasa (13/6/2017),  di Kantor Presiden, Jakarta.

Darmin menyebutkan, bahwa dalam ratas dilaporkan seperti apa pencapaiannya kepada Presiden. “Laporannya sangat teknis, saya tidak bisa ingat satu per satu, tetapi intinya adalah memang meminta apa namanya arahan Presiden untuk beberapa hal, terutama kalau tumpang tindih siapa yang dimenangkan,” tambah Darmin.

Sebagai contoh, lanjut Darmin, misalnya tambang tumpang tindih dengan hutan, tumpang tindih dengan apalagi, dengan apa, lima macam misalkan, kemudian siapa yang menang?

“Ini memang harus ada aturan mainnya, kalau enggak, BIG (Badan Informasi Geospasial) itu enggak bisa menyelesaikannya. Dia bisa bikin peta, tapi kalau sudah tumpang tindih, dari kewenangannya dia akan minta, kewenangannya gimana ini? Mana yang menang,” ujar Mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Memang tidak mudah juga, menurut Darmin, untuk bilang kementerian ini kewenangannya karena ada prinsip sebelumnya siapa duluan, dia yang menang.

“Mana yang duluan dikeluarkan dia yang menang, tapi apa hak begitu? Memang Presiden masih minta coba dikaji dulu deh, jangan nanti sudah maju kemudian terpaksa dirombak lagi,” ujar Darmin. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda