sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

Jadwal PD 2018

Update Hasil Pertandingan Piala Dunia 2018

Klasemen Piala Dunia 2018

» » Peran Penting KAPTI-AGRARIA Pada Kementerian ATR/BPN

Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil,  saat Buka Puasa dan Dialog Interaktif tentang Pelaksanaan  Percepatan Sertipikasi Lima juta bidang tahun 2017 bersama KAPTI-AGRARIA 
Jakarta, Larast Post – Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-AGRARIA) menjadi penentu keberhasilan kinerja Kementeria Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pasalnya sebagian besar pegawai Kementerian ATR/BPN adalah anggota KAPTI-AGRARIA.

Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengungkapkan, separuh lebih pegawai Kementerian ATR/BPN adalah anggota KAPTI-AGRARIA. “Jadi, maju mundurnya Kementerian ini adalah tergantung KAPTI AGRARIA,” kata Sofyan saat Buka Puasa dan Dialog Interaktif tentang Pelaksanaan  Percepatan Sertipikasi Lima juta bidang tahun 2017 bersama KAPTI-AGRARIA , pada Sabtu (17/6/2017) di Jakarta.

Sofyan menghimbau, agar anggota KAPTI-AGRARIA dapat mengambil peran dalam mesukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Menurutnya, banyak agen perubahan dalam organisasi KAPTI-AGRARIA, seperti J.B. Lona yang merupakan anggota KAPTI-AGRARIA dan juga Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT telah berhasil melaksanakan PTSL di Provinsi NTT. “Saat ini Kanwil Provinsi NTT telah menyelesaikan 11.000 sertipikat Tahap I anggaran tahun 2017,” ujarnya.

Sofyan menyebutkan, untuk tahap II, Kanwil BPN Provinsi NTT mendapat alokasi untuk mensertipikatkan 120.000 bidang. “Saya cukup kaget ketika diberitahu bahwa saat ini sesungguhnya Kanwil BPN NTT sudah siap untuk mensertipikatkan 312.900 bidang dan bukan hanya 120.000 bidang,” ungkapnya.

Cerita sukses terkait PTSL juga datang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang telah menyelesaikan target sertipikasi tanah sebanyak 17.000 bidang dan sudah diserahkan oleh Presiden sebanyak 7.000 bidang pada April lalu. 

Sofyan menyatakan, dibutuhkan strategi khusus dan tidak bisa biasa-biasa saja dalam rangka mensukseskan PTSL. “Kita bisa mencontoh Kanwil BPN NTT dan Kantor Pertanahan Boyolali yang tidak bekerja sendiri dan melibatkan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kegiatan PTSL,” terangnya.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan, salah satu kendala dalam percepatan sertipikasi tanah adalah BPHTB, dengan Kebijakan BPHTB terhutang tentu banyak Kepala Daerah yang menolak. “Akan tetapi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para Kepala Daerah, kebijakan BPHTB terhutang dapat dilaksanakan dan percepatan sertipikat dapat dipercepat,” ujarnya. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda