sponsor

sponsor
Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Nasional

Polkam

Karikatur_Kementerian ATR/BPN RI Redistribusi Tanah Pada 2018


Bisnis

Megapolitan

Agraria

Laras Jatim

Regional

Olah Raga

Hukrim

Seni Budaya dan Hiburan

Kesehatan

» » Presiden Jokowi : Tidak Ada Kekuasaan Absolut

Presiden Jokowi saat menjawab wartawan di Cikarang Kabupaten Bekasi
Bekasi, Larast Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Ada berbagai lembaga dan institusi yang melakukan pengawasan, bahkan rakyat pun bisa mengawasi.

“Ada pers, media, LSM, dan DPR yang mengawasi. Bahkan rakyat juga bisa mengawasi langsungm,” kata Presiden kepada wartawan usai menyaksikan peluncuran vokasi kejuruan, pada Jumat (28/7/2017) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu, menanggapi pesan yang disampaikan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/7/2017) malam, bahwa para pemegang kekuasaan tidak boleh tanpa batas menyalahgunakan kekuasaannya.

“Power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power,” kata SBY.

SBY menambahkan, banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara.

Perppu Produk UU

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, harus melalui mekanisme demokrasi.

Presiden Jokowi menegaskan, Perppu tersebut adalah produk Undang-Undang, yang dikeluarkan melalui mekanisme yang demokratis. Setelah pemerintah mengeluarkan Perppu, ada mekanisme lagi di DPR, dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi yang entah setuju dan tidak setuju. “Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada,” tegasnya.

Sebagai negara demokratis dan negara hukum, kata Presiden Jokowi, Indonesia membuka luas proses-proses seperti itu.  “Kalau masih ada yang tidak setuju. Kembali lagi bisa ke MK (Mahkamah Konstitusi). Inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki,” ujarnya. (her, sg, ram)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Silahkan berikan komentar anda