sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Megapolitan

Polkam

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Bisnis

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

» » Presiden Jokowi : Tidak Ada Kekuasaan Absolut

Presiden Jokowi saat menjawab wartawan di Cikarang Kabupaten Bekasi
Bekasi, Larast Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Ada berbagai lembaga dan institusi yang melakukan pengawasan, bahkan rakyat pun bisa mengawasi.

“Ada pers, media, LSM, dan DPR yang mengawasi. Bahkan rakyat juga bisa mengawasi langsungm,” kata Presiden kepada wartawan usai menyaksikan peluncuran vokasi kejuruan, pada Jumat (28/7/2017) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu, menanggapi pesan yang disampaikan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/7/2017) malam, bahwa para pemegang kekuasaan tidak boleh tanpa batas menyalahgunakan kekuasaannya.

“Power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power,” kata SBY.

SBY menambahkan, banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara.

Perppu Produk UU

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, harus melalui mekanisme demokrasi.

Presiden Jokowi menegaskan, Perppu tersebut adalah produk Undang-Undang, yang dikeluarkan melalui mekanisme yang demokratis. Setelah pemerintah mengeluarkan Perppu, ada mekanisme lagi di DPR, dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi yang entah setuju dan tidak setuju. “Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada,” tegasnya.

Sebagai negara demokratis dan negara hukum, kata Presiden Jokowi, Indonesia membuka luas proses-proses seperti itu.  “Kalau masih ada yang tidak setuju. Kembali lagi bisa ke MK (Mahkamah Konstitusi). Inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki,” ujarnya. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda