sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » NCW Temukan Keganjilan, Keberadaan Objek dan Subjek Pajak Tidak Jelas

Lokasi Jalan Belimbing No 3 Pancoran Mas RT 002 RW 01, Depok.
Jakarta, Larast Post - Network for Corruption Warch (NCW) menemukan keganjilan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.72.011.003.001-0181.0. Pasalnya, objek pajak maupun subjek pajak pada SPPT tersebut, nampak rancu dan tidak jelas sehingga terkesan fiktif.

Ketua NCW C Herry SL mengungkapkan, pada SPPT atau NOP : 31.72.011.003.001-0181.0 itu, tertulis letak objek pajak, Jalan Setapak RT 000 RW 00 Ciracas, Jakarta Timur.

“Mana ada RT 000 RW 00? di belahan bumi mana saja tidak ada RT 000 RW 00,” ujarnya setengah bertanya, pada Jumat (25/8/2017) di kantornya di Jakarta.

Menurutnya, demikian juga dengan subjek pajak yang tertera pada SPPT No 31.72.011.003.001-0181.0 atas nama Piu Peter Sondak dengan alamat Jalan Belimbing No 3 Pancoran Mas RT 002 RW 01, Depok, diduga fiktif. 

Pasalnya, kata C Herry SL, berdasarkan keterangan Ketua RT 002 RW 01, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Ida Farida, di wilayahnya tidak pernah ada warganya bernama Piu Peter Sondak. 

Ketua RT 002/RW 01 yang ditemui Larast Post di Pancoran Mas, Depok.

“Sejak dulu hingga sekarang tidak ada warga kami yang bernama Piu Peter Sondak,” ujar C Herry SL menirukan ucapan Ida Farida.

Lebih lanjut C Herry SL menyatakan, dengan demikian NOP : 31.72.011.003.001-0181.0 itu, rancu dan ganjil  karena objek dan subjek pajak tidak jelas.

Menurutnya, Kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPD) Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, harus melakukan klarifikasi atau penelitian atas NOP : 31.72.011.003.001-0181.0 tersebut. “Hal ini bisa menimbulkan ketidak-sesuaian antara jumlah NOP dengan objek pajak maupun subjek pajak,” lanjutnya

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB, lanjut C Herry SL, perlu mendapat dukungan warga selaku Wajib Pajak (WP). 

Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan akurasi data, menyangkut objek maupun subjek pajak. “Jangan seperti main-main, masa objek pajak terletak di RT 000 RW 000,” pungkasnya. (tim)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda