sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Olah Raga

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Selebrity

E-Papper

» » SPDP Yang Berlanjut Hingga Pengadilan Hanya 10 Persen

Gedung Kejati Jakarta (foto : ilustrasi)
Jakarta, Laras Post – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Metro Jaya yang diterima Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, terkait kasus perkara tindak pidana umum, yang dapat berlanjut hingga menjadi berkas dan dilimpahkan hingga ke pengadilan hanya sepuluh persen.

Salah seorang jaksa yang enggan disebutkan namanya  membenarkan, bahwa memang hanya sepuluh persen saja SPDP yang masuk. “Ya, memang dari jumlah penerimaan SPDP dari Polda Metro Jaya yang berakhir menjadi berkas dan dapat dilimpahkan ke pengadilan hanya sepuluh persen saja,” ujarnya, belum lama ini. 

Ia menyebutkan, jumlah sepuluh persen tersebut pun juga karena didesak oleh pelapor dan akhirnya tim penyidik segera mengurus berkasnya. “Kalau tidak ada yang mempertanyakan ke Kejati DKI Jakarta, maka masalah berkas dipastikan tidak ada kelanjutannya lagi,” sambungnya lagi.
Jaksa sendiri merasa tidak etis jika mempertanyakan berkas perkara kepada penyidik di Polda Metro Jaya meskipun sudah ada SPDP-nya. 

Pihak jaksa saat ini hanya bisa menunggu kelanjutan berkas perkara tersebut. “Hanya saja pada umumnya, pihak pelapor atau saksi korban mencurigai jaksa yang ditunjuk pimpinan untuk mengurus dan menangani perkara itu,” jelas jaksa. 

Sumber menegaskan, kalau dilihat di buku surat masuk cukup banyak SPDP dari polisi. “Namun, jika dilihat di buku tanda penerimaan berksa P21 dari penyidik, maka sangat menyedihkan hanya sepuluh persen saja,” terangnya.

Lebih disesalkan lagi, berkas perkara yang ditunggu-tunggu tiba-tiba sudah dihentikan penyidikannya melalui surat yang masuk. Jaksa tersebut mengaku bahwa ia sering menerima surat pemberhentian penyidikan dengan diiringi alasan yang menjadi dasar hukum oleh tim penyidik sendiri. “Mereka kan seorang penyidik, kami hanya penuntut umum, lantas jika tidak ada berkas perkara yang ingin diperiksa, bagaimana kami membuat surat dakwaannya,” tutupnya. (Tuti)


«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda