sponsor

sponsor
Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Polkam

Agraria

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Hukrim

Laras Jatim

Olah Raga

Regional

Seni Budaya dan Hiburan

Laras Jatim

Kesehatan

» » Wagub Jatim Ingatkan Potensi Pungli Di Dunia Pendidikan

Wakil gubernur jawa timur H.Saifullah Yusuf 
Surabaya, Larast Post – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, H Saifullah Yusuf mengingatkan, beberapa potensi pungutan liar di dunia pendidikan. 

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri Se-Jawa Timur 2017, pada Jumat (11/8/2017), di Surabaya.

“Kita tidak ingin satupun diantara bapak ibu yang berurusan dengan hal yang menyulitkan dan menyusahkan seperti diproses hukum. Sesuatu yang sebelumnya tidak kita duga,” kata Wagub yang akrab disapa Gus Ipul dihadapan sebanyak 216 Kepala SMA/SMK. 

Ia menjelaskan, kurang lebih ada sebanyak 58 jenis pungutan liar di sekolah. Beberapa diantaranya bantuan insidental, SPP, pendaftaran masuk, daftar ulang, ujian, try out, bimbingan belajar, denda tidak mengerjakan PR, uang seragam, uang administrasi dan bentuk pungutan liar lainnya.  

Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan untuk menghindari tuduhan pungutan liar maka kepala sekolah harus memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan komite sekolah. Segala bentuk pungutan atau sumbangan perlu dimusyarahkan dengan para orang tua. “Jangan sampai terjadi lagi seperti di Probolinggo. Setelah disepakati ternyata ada orang tua yang tidak terima dan melapor ke polisi,” ujarnya. 

Tugas utama Satgas Saber Pungli, adalah upaya pencegahan. Satgas ini juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Partisipasi dari semua kalangan sangat dibutuhkan agar langkah pencegahan berjalan optimal.  

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, Saiful Rahman menuturkan, sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di Pemerintah Kabupaten dan Kota, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.  Seluruh Kepala SMA/SMK perlu memahami bahwa saat ini pengawasan pengelolaan dana yang tercantum dalam  RKAS sangat ketat.  

Satgas Saber Pungli, selalu memonitor potensi penyelewengan sebuah institusi, termasuk di  SMA/SMK. Ia kemudian mencontohkan kasus yang terjadi di sebuah sekolah di Jember. Setelah diturunkan tim penyelidikan akhirnya beruntut panjang hingga berujung penahanan kepala sekolah. “Ini (sosialisasi penyusunan RKAS, red) untuk kepentingan bapak ibu kepala sekolah dan kepentingan provinsi. Jangan sampai ada pungutan liar di dunia pendidikan,” tandasnya. (muji)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Silahkan berikan komentar anda