sponsor

sponsor
Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Polkam

Agraria

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Hukrim

Laras Jatim

Olah Raga

Regional

Seni Budaya dan Hiburan

Laras Jatim

Kesehatan

» »Unlabelled » Mantan Danramil Cibitung Jadi Saksian Perkara Tanah

Mantan Danramil Cibitung saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim
Bekasi, Larast Post - Sidang lanjutan sengketa lahan dengan nomor perkara. 108/pdt.g/2017/PN. BKS digelar di Pengadilan Negeri Bekasi,  pada Selasa, (29/8/2017).

Ketua Majelis Hakim Rachman Rajaguguk sebelum sidang dimulai mengingatkan kepada saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan serta berkata sejujurnya dan benar. “Saksi telah disumpah serta tidak boleh memberikan keterangan yang tidak benar atau bohong, kalau keterangan itu tidak benar, berarti sumpah palsu dan saksi akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku,” tegasnya.  

Dalam sidang perkara sengketa lahan yang diatasnya didirikan tower Saluran Tengggangan Tinggi (SUTET), Mantan Danramil 05 Cibitung, Pardyana  yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan, bahwa dirinya tidak ada hubungan apa - apa dengan H. Dayat maupun atau Cikarang Listrindo dan atau pun PJT II Jatiluhur.

“Saya tahu PT (perusahaan – red) nya tapi tidak kenal dengan orang-orangnya dan saya tidak ada permasalahan dengan Cikarang Listrindo dan sama H. Dayat  kenal saat ada kejadian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mengetahui ada satu peristiwa di Pasar Pamor Wanasari Cibitung, setelah mendapat telepon atau laporan dari anggota Babinsa, pada pukul 14.30. Namum hari dan tanggalnya tidak ingat.

Selaku Danramil 05 Cibitung saat itu, setelah mendapat laporan dari anggota Babinsa, dirinya kemudian datang ke lokasi dan saat itu sudah ada diantarannya, Waka Polsek, Kasat Reskrim dan Kasat Bimas serta kemudian 1 (satu) orang yang tidak kenal dan satu orang lagi yaitu Mardiano.
Ketika itu, para pihak yang ada di dalam menyampaikan  masalah pekerjaan yang belum beres dari Cikarang Listrindo dan untuk negoisasi pekerjaan di dalam kantor pasar. “Waktu itu dari pihak pak Mardiano dan CL yaitu pak Yapi membicarakan hal lahan tersebut tidak ada penyelesaian dan sebetulnya apa yang  jadi pokok prmasalahan dan waktu saat itu nego-nego yang pada intinya dari Cikarang Listrindo (CL) pekerjaan  tetap berjalan, namun dari pak mardiano  di stop pekerjaan itu,” ujarnya.

Ia menyatakan, saat itu dirinya menanyakan apa yang menjadi pokok pemasalahannya, dari  pihak CL atau Yapi menayakan surat-suratnya dan dari Mardiano menyampaikan, bahwa pihaknya mempunyai hak atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

“Kemudian saya menanyakan permasalahan yang sulit atas pengurusan surat tanah dan para pihak menyapaikan kesulitan masalah tentang ingin mengurus surat tanah ke BPN dan saya selaku Danramil Cibitung saat itu hanya menjabati bersama dengan Waka Polsek, Kasat Reskrim dan Kanit Bimas,” ucapnya.

Pardyana menyebutkan, karena dari pagi hingga sore tidak ada titik temunya, ia dengan inisiatifnya mendamaikan dan untuk mendampingi, mengantar serta menuntaskan permohonan surat-surat yang akan diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi.

Saat itu juga disepakati dan dirinya diminta membuatkan pernyataan yang isinya diantaranya, besok akan meneruskan penggurusan surat tanah kekantor BPN untuk dibuat sertifkat hak kepemilikan dan dari pihak CL memberikan biaya sebesar Rp. 25 Juta Rupiah untuk kelancaran pekerjaan supaya proyek tetap berjalan.

“Hanya itu kesepakatan yang dibuat kedua bela pihak, serta sambil menunggu proses sertfikat jadi, untuk pemberian uang Rp. 25 Juta itu saya juga tidak tahu penyerahan uang itu yang mulia,” jelasnya kepada Majelis Hakim.

Menurutnya, uang sebesar Rp. 25 juta itu hanya  untuk kelancaran pekerjaan. Dan pekerjaan membangun menara atau tower yang digunakan untuk menarik kabel SUTET agar terhubung dari tower/ tiang satu  ke tiang satu lainnya, supaya tersambung. “Untuk mengenai surat pernyataan itu dibuat tertulis dan saya tidak tahu persis. Pak Mardiano  itu sebagai apa dan menurut informasi hanya sebagai kuasa dari pak Hidayat, itu saja yang saya dengar,” tuturnya.

Mengenai ke Kantor BPN itu, hanya menyerahkan permohonan surat-surat tanah yang diurus untuk dijadikan sertifikat. “Saya hanya menjembatani ketemu kepala BPN di City Work, untuk memohon pembuatan surat tanah agar bisa cepat selesai,” jelasnya.

Pardyana melanjutkan keterangannya, bahwa selanjutnya dirinya tidak tahu lagi perkebangannya masalah itu. “Pernah saya dapat telepon dari pak Mardiano, bahwa pihaknya (Mardiano-red) akan menyetop pekerjaan itu (Bangunan Tiang Sutet milik CIkarang Listrindo-red) dan saya tegaskan pak Mardiano jangan telepon saya, sebab itu tidak ada urusannya dengan Koramil Cibitung, silahkan saja telepon ke Cikarang Listrindo (CL) langsung dan jangan ke saya. Karena saya hanya sebagai monitoring wilayah sesuai tugas menjaga keamanan wilayah,” tegasnya dalam persidangan.
Mengenai masalah tanah, ia tidak tahu, karena dirinya sebagai pengamanan wilayah saja.

“Apalagi sekarang saya tidak bertugas di Cibitung lagi, dan sampai sejauh mana masalahnya saya tidak tahu, sekarang  saya bertugas sebagai Danramil Lemahabang,” jelasnya.

Dia juga menyebutkan, tahu lahan itu sengketa setelah ada keributan saat itu, lokasinya ternyata bukan masuk wilayah Cibitung, tetapi masuk wilayah Tambun Selatan, sesuai keterangan surat tanah.

“Sebab saya tidak tahu persis awalnya dan kalau pasar pamor itu masuk wilayah Waasari Cibitung, namun pasar pamor perbatasan dengan lokasi tanah yang sengketa itu dan masuk Tambun Selatan,karena itu bukan masuk wilayah saya, maka saya tidak pernah menanyakan hal itu, karena bukan wilayah saya (Cibitung –red), untuk luaspun saya tidak tahu, jaraknya pun dengan sungai saya juga tidak, dan lokasinya memang dekat dengan sungai dan saya tahu lokasi itu saat kejadian ribi-ribut, sayapun tidak masuk kewilayah itu, karena itu bukan wilayah Cibitung dan itu masuknya Tambun selatan,”jelasnya berulang kali diruang  sidang terbuka untuk umum.

Sebelum menutup persidangan Ketua Majelis Rachman Rajaguguk memberikan ketegasan kepada para pihak yang berperkara, agar tergugat 1, terguat 2 dan tergugat 3 diminta harus menyiapkan para saksi yang menghadiri sidang pada Selasa (5/9/2017) nanti dan harus bisa  menghadirkan semua saksi – saksi.

Seusai sidang mantan Danramil Cibitung. Pardyana mengaku binggung  setelah dapat SMS dari Dandim, mengenai panggilan untuk jadi saksi. “Dengan izin surat dari Pimpinan maka saya datang Ke Pengadilan ini, dalam sidang saya jelaskan apa adanya, dan sekarang saya bertugas di Koramil Lemahabang,” terangnya kepada para awak media.

Sementara itu Kuasa dari tergugat 2 (dua) PJT II Jatilhur, Hendri saat dikonfirmasi seusai siding mengatakan, PJT II nanti akan mengahdir saksi 1 orang saja. “Sebab orang tersebut yang tahu betul mengenai kekayaan Negara,  dan itu adalah petugas pencatat kekayaan Negara atau yang berwenang,” jelasnya.

Mengenai surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan (SPPL), kata Hendri, tergugat 1 sudah mengajukan, maka pihaknya tidak mengajukan lagi dan sudah cukup. “Karena sudah ada maka saya tidak mengajukan lagi,” tegasnya. (Ruslan )

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Silahkan berikan komentar anda