sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Percepat Sertipikasi Tanah Guna Atasi Sengketa


Tangerang, Larast Post - Guna mengatasi sengketa tanah yang kerap terjadi, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanah, melalui berbagai program dan inovasi layanan sertipikasi tanah oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Presiden Joko Widodo bahkan menjadikan program sertipikasi tanah menjadi salah satu prioritas kerjanya, guna mengantisipasi persoalan sengketa lahan dan sengketa tanah yang kerap terjadi.

Sebab itu, Presiden Jokowi terus berkomitmen untuk meningkatkan jumlah sertipikat tanah yang diterima masyarakat selama periode kepemimpinannya.

Pembagian sertipikat kepada masyarakat oleh Presiden dimulai sejak 10 Oktober 2016, di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan membagikan 3.023 sertifikat. Kini, setahun kemudian, pada Rabu, (11/10/2017) Presiden kembali menyerahkan 10.100 sertifikat kepada masyarakat di lokasi yang ke-38, yakni Lapangan Bola Kampuse, Tangerang Selatan.

“Sampai saat ini saya sudah serahkan 38 kali. Yang lain diserahkan Pak Menteri. Total 147.813 sertifikat yang saya serahkan langsung,” tegas Presiden, saat penyerahan sertipikat, pada Rabu (11/10/2017) Tengerang Selatan.

Seharusnya, kata Preesiden, sudah 126 juta sertipikat yang diserahkan di seluruh Indonesia. Namun, hingga akhir tahun 2016 baru 46 juta sertipikat yang berhasil dibagikan. “Tahun ini saya perintahkan Menteri BPN diselesaikan di seluruh Tanah Air lima juta sertipikat. Tahun depan tujuh juta, (tahun) 2019 sembilan juta,” lanjutnya.

Presiden menyatakan, akan terus mengecek angka tersebut guna memenuhi target yang ditetapkan sekaligus menghindari terjadinya sengketa lahan di masyarakat.

“Kerja dengan saya, saya hitung. Saya bawa tulisan kalau ke mana-mana, saya hitung terus. Kalau tidak selesai, saya bilang awas Pak Menteri. Yang terjadi sengketa tanah di mana-mana,” ucapnya.

Sebelumnya Presiden juga membagikan sertipikat di Semarang, Jawa Tengah, pada kesempatan itu, ia mengaku, setiap melakukan kunjungan ke satu provinsi, keluhan yang didengarnya adalah masalah sengketa lahan, sengketa tanah. 

“Karena apa? Rakyat tidak punya sertipikat, tanda bukti hak hukum atas tanah,” kata Jokowi saat membagikan sertipikat di Lapangan Pancasila, Semarang, pada Senin, (9/10/2017).

Bagian Reforma Agraria
Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan, penerbitan sertipikat tanah ini juga merupakan salah satu bagian dari reforma agraria dan distribusi aset yang telah dicanangkan pemerintah. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat Indonesia.
Setidaknya, sebanyak 126 juta sertipikat tanah sudah seharusnya diterbitkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, hingga kini baru sekira 46 juta sertifikat tanah yang mampu diterbitkan.


Target pun sudah diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Untuk tahun 2017 ini saja, 5 juta sertifikat harus sudah diterbitkan. Tahun-tahun berikutnya pun akan semakin meningkat. "Di Jawa Tengah tahun ini kira-kira 600.000, tahun depan 1.200.000 (sertifikat) harus sudah diserahkan kepada masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden kemudian mengingatkan kepada masyarakat yang telah menerima sertipikat tersebut, agar dapat mempergunakan dan memanfaatkan sertipikat sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga. "Tidak apa (diagunkan), tetapi sebelum dibawa ke bank dilihat dulu bisa mengangsur apa tidak," ucapnya.
Kebijakan akselerasi penerbitan sertifikat tanah ini sendiri diapresiasi oleh masyarakat. Salah seorang penerima asal Grobogan yang diminta maju ke hadapan Presiden misalnya, ia merasa dengan adanya kebijakan tersebut, dirinya dapat dengan cepat mengurus penerbitan sertifikat tanah miliknya. "Enam bulan. Cepat, Pak. Biasanya setahun belum juga rampung," ujarnya saat ditanyakan Presiden soal lama pengurusan sertifikat miliknya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda