sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Pendidikan

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » 10 Daerah Terima Persub RDTR, RTR dan RTRW


Jakarta, Larast Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan Persetujuan Substansi (Persub) atas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang (RTR), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kepada sepuluh kepala daerah.

Kesepuluh Kepala Daerah yang menerima Persub tersebut, adalah Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Bupati Kabupaten Pemalang, Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur, Bupati Kabupaten Nagekeo, Wakil Bupati Kabupaten Bima, Bupati Kabupaten Mimika, Bupati Kabupaten Alor, Bupati Kabupaten Ende dan Wakil Walikota Ambon. Sebelumnya, 10 kepala daerah tersebut mengajukan permohonan Persub kepada Kementerian ATR/BPN.

Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Keagrariaan, R. Adi Darmawan mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) seharusnya mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Selain itu, lanjut Adi, Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RTR Provinsi maupun RTR Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan menjadi Perda.

“Dalam Permen ATR tersebut, setidaknya ada lima substansi yang dikawal dalam persetujuan substansi yakni kesesuaian terhadap peraturan-perundangan, integrasi proyek strategis nasional, pemenuhan ruang terbuka hijau publik, kawasan hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan aspek mitigasi bencana,” ujar Adi saat menyerahkan Persub, pada Senin (23/10/2017), di Aula Prona Lantai 7, Jakarta.

Lebih lanjut, Adi menuturkan bahwa saat ini terdapat potensi tidak dapat terlaksananya program/proyek strategis nasional karena belum terintegrasi kedalam RTRW. Menurutnya, berdasarkan peraturan perundangan, pengintegrasian dimaksud baru dapat dilakukan apabila usia dokumen rencana tata  ruang  wilayah sudah mencapai 5  tahun, melalui proses yang didahului dengan suatu mekanisme yang dikenal dengan sebutan peninjauan kembali.

Menyikapi hal tersebut, kata Adi, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus yang dituangkan dalam PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. “Salah satu pasal dalam peraturan pemerintah dimaksud menyebutkan bahwa dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana  rincinya, izin pemanfaatan ruangnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini,” ungkapnya.

Adi menambahkan, dalam peraturan pemerintah tersebut, juga diatur bahwa dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, Menteri Agraria dan Tata Ruang dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Lebih lanjut Adi menyampaikan, Kementerian ATR/BPN melakukan terobosan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Melalui program tersebut, ujar Adi, pemerintah bertekad menyelesaikan pemetaan, registrasi dan sertipikasi tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga 2025 karena ternyata sampai dengan akhir tahun 2016, baru sekitar 45% jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar diseluruh Indonesia. 

Ia menjelaskan, PTSL berupa pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak, meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan.

“Jika pada tahun-tahun sebelumnya, target sertifikasi tanah rakyat melalui Prona, kurang dari 1 juta bidang per tahun, maka pada tahun 2017 ini targetnya ditingkatkan menjadi  5 juta bidang tanah, kemudian meningkat lagi menjadi 7 juta bidang tanah pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 ditingkatkan menjadi 9 juta sertipikat tanah yang akan diterbitkan,” ungkapnya. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda