sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Wisata

Olah Raga

LARAS JABAR

» » Berikan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah

Presiden Jokowi, saat menyerahkan sertipikat tanah rakyat, pada Selasa (7/11/2017) di Stadion Taruna, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 
Jakarta, Larast Post – Pemerintah belum berhasil memberikan perlindungan hukum secara kuat terhadap kepemilikan tanah. Pasalnya pemerintah belum mensertipikasi seluruh bidang tanah. Bahkan, selama 72 tahun  sejak kemerdekaan tanah yang telah bersertipikat secara nasional masih belum mencapai 50 persen.

Presiden Joko Widodo mengakui, saat ini baru 46 juta tanah di Indonesia yang baru disertipikatkan sejak Merdeka. “Kita harus kerja keras karena luas wilayah Indonesia 160 juta,” ujarnya saat menyerahkan sertipikat tanah rakyat, pada Selasa (7/11/2017) di Stadion Taruna, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menyelesaikan sertipikasi tanah secara nasional paling lambat pada tahun 2025.

“Saya perintahkan kepada Menteri BPN tahun ini 5 juta sertipikat harus keluar, lalu tahun depan 7 juta, dan tahun depannya lagi 9 juta. Saya sudah perintahkan juga di Jawa Timur tahun 2023 semuanya pegang sertifikat,” ujar Presiden.

Atasi Sengketa
Presiden menegaskan, ia memberikan target kepada Kementerian ATR/BPN untuk dapat menyelesaikan sertipikasi tanah secara nasional pada tahun 2025, untuk memberikan jaminan hukum atas kepemilikan tanah, mengingat selama ini masih banyak sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. 

Sengketa tersebut, menurut Presiden, terjadi akibat masyarakat belum memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah mereka. “Kita harapkan dengan semuanya pegang sertipikat tidak ada lagi yang akan sengketa-sengketa. Tidak ada,” ungkapnya.

Modal Usaha
Lebih lanjut Presiden menyebutkan, pemberian sertipikat tanah juga dapat mendukung upaya pemerataan ekonomi, karena masyarakat yang membutuhkan modal usaha, dapat mengagunkan sertipikat ke bank.

Namun presiden mengingatkan, agar masyarakat berhati-hati dan mengakalkulasi secara cermat, jika hendak mengagunkan sertipikat. “Kalau mau pinjam dihitung dulu bisa mengembalikan tidak? Dihitung betul, dikalkulasi betul, kalau ndak jangan pinjam,” tegasnya.

Kepala Negara juga mengingatkan agar pinjaman tersebut hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan bermanfaat dalam mengembangkan usaha. “Pakailah untuk modal kerja, pakailah untuk modal investasi, jangan dipakai untuk gagah-gagahan,” ujarnya.

Presiden juga berpesan kepada masyarakat untuk menghindari pinjaman pada rentenir. Mengingat, rentenir memungut bunga pinjaman yang sangat besar dan akan memberatkan masyarakat.

“Sudah pegang sertifikat ini hati-hati, apalagi pinjamnya ke rentenir, jangan! Mpun ampun. Jangan! Bunganya bisa 12 kali lipatnya bank,” pesannya.

Lebih lanjut Presiden menyebutkan, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mendapat modal usaha dan menghindarkan dari jeratan rentenir, pemerintah telah menyiapkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki bunga rendah sekitar 9 persen per tahun. “Tahun depan 7 persen, itu per tahun loh. Berarti sebulan tidak ada 1 persen,” terang Presiden. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda