sponsor

sponsor
Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Nasional

Polkam

Karikatur_Kementerian ATR/BPN RI Redistribusi Tanah Pada 2018


Bisnis

Megapolitan

Agraria

Laras Jatim

Regional

Olah Raga

Hukrim

Seni Budaya dan Hiburan

Kesehatan

» » Jelang Pilkada 2018, Polda Jatim Gelar Rakor Penanganan Konflik

Suasana Rakor di ruang Rupatama Markas Polda Jatim.
Surabaya, Larast Post - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur adakan Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan konflik sosial dalam rangka menghadapi tahun politik 2018, bertempat di ruang rupatama markas Polda Jatim, pada Rabu (8/11/2017).

Acara kali ini diikuti para pejabat utama Polda Jatim diantaranya Karo Ops. Kombes. Pol. Heri Sitompul, Karo SDM Kombes Pol. Rastra Gunawan serta perwakilan Kemenko Polhukkam yakni Deputi V Bidang keamanan dan ketertiban masyarakat Irjen Pol Drs. Carlo B. Tewu, Kapolres, TNI serta 18 kabupaten dan kota di Jatim yang akan melaksanakan pilkada dan Pilgub Jatim 2018.

Irjen Pol. Drs. Carlo B. Tewu usai acara menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk implementasi desk penanganan keamanan dalam negeri yang dipunyai Kemenko Polhukkam RI.

"Karena Menko Polhukkam telah membentuk desk yang terdiri dari kementerian lembaga, terkait penanganan konflik-konflik yang ada di seluruh wilayah," terang Carlos.

Ia juga menyebut faktor pemicu terjadinya konflik antara lain pertanahan, SARA (Suku Agama Ras dan Adat), pertambangan, batas wilayah dan karena faktor politik.

"Konflik tersebut tadi sudah dilakukan pemetaan dan kita sudah sepakat utamanya untuk kabupaten dan kota untuk menangani konflik dengan cara yang tadi sudah kita bahas," lanjutnya.

Sedangkan konflik yang cenderung terjadi pada saat gelaran pesta lima tahunan tersebut menurutnya adalah soal netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri.

"Itu yang paling mengemuka, termasuk manuver dari tim sukses pasangan calon," tegasnya.

Untuk mengantisipasi, pihak kabupaten dan kota akan membentuk tim terpadu penanganan konflik, "Agar tidak menjadi konflik yang mengganggu jalannya Pilkada," imbuh Carlos.

Dalam rakor juga dijelaskan bahwa pihaknya bersama stakeholder tidak hanya fokus membahas masalah konflik sebagai efek Pilkada melainkan secara menyeluruh.

"Kami juga melihat sejauh mana penanganan konflik oleh kepolisian, pemerintah dan Kodam (Komando Daerah Militer). Bagaimana mereka bersinergi untuk menangani agar tidak menjadi konflik yang bisa merugikan kita bersama," pungkasnya.(muji)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Silahkan berikan komentar anda