sponsor

sponsor
Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Nasional

Polkam

Karikatur_Kementerian ATR/BPN RI Redistribusi Tanah Pada 2018


Bisnis

Megapolitan

Agraria

Laras Jatim

Regional

Olah Raga

Hukrim

Seni Budaya dan Hiburan

Kesehatan

» » Jokowi: Saya Tak Pernah Mengeluarkan Izin Reklamasi

Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers di Muara Gembong, Bekasi.

Bekasi, Larast Post - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi baik selama ia menjabat sebagai Presiden maupun saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Penegasan tersebut dikatakan Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers usai acara kunjungan di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Rabu (1/11/17).

“Saya sampaikan, saya sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi,” jelas Presiden kepada para awak media.

Terkait Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang menjadi polemik, Presiden mengatakan bahwa Pergub itu merupakan petunjuk untuk mengajukan perizinan.

“Kalau yang itu, Pergub itu kan Pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa. Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” pungkas Presiden.

Janji Anies, "Menghentikan Reklamasi"

Mencuatnya kembali kasus Reklamasi di teluk Jakarta setelah Presiden Jokowi melantik Gunernur dan Wagub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Memang Gubernur Anies Baswedan selama kampanye terus memprotes keras tentang pembangunan Reklamasi itu yang dinilai melanggar Lingkungan Hidup, Eko sistem laut dan sumber daya alam.

Tak hanya itu dengan adanya pembangunan Reklamasi itu dinilai sebagian LSM dan Komunitas peduli lingkungan agar proyek itu dihentikan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam salah satu janjinya _ketika kampanye_ ada bagian tentang "Menghentikan Reklamasi". Poin-poin di dalamnya juga menulis soal pulau yang telanjur dibangun.

"Anda lihat apa yang kami tulis dalam janji di (situs) Jakarta Maju Bersama. Lihat salah satu item dari 23, itu yang jadi pegangan kami," ujar Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, pada  Rabu (1/11/2017).

Disebutkan Anies, pulau-pulau reklamasi yang sudah telanjur dibangun akan dikembalikan fungsinya untuk kepentingan masyarakat, konservasi, dan infrastruktur. "Itulah isi poin tiga dalam janji Menghentikan Reklamasi itu," ujar Anies.

Anies juga menyebut isi poin lain dalam janji itu, "dalam keputusan-keputusan terkait pulau reklamasi, pemerintah provinsi akan membuka partisipasi publik, baik untuk konservasi maupun pembangunan infrastuktur," demikian isi poin pada janji Menghentikan Reklamasi.

Sebelumnya, Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah pasti melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, kelanjutan proyek itu hanya untuk menyelesaikan pulau buatan yang telanjur dibangun, yakni Pulau C dan D. (her, sg, ram)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Silahkan berikan komentar anda