sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

INFO BOLA

» » MMC Kecam Keras Adanya Pungutan Biaya Pendidikan di Kabupaten Malang

Malang, Laras Post - Pemerintah saat ini memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengatur rumah tangganya sendiri lewat otonomi sekolah dan pemerintah mewajibkan belajar 12 tahun. Hal yang dicanangkan dan digembor-gemborkan itu ternyata hanya sekedar isapan jempol belaka.

Itu terbukti masih adanya sekolah negeri melakukan tarikan (iuran) dari tahun ke tahun dan jumlah tarikan kepada wali murid kian mencekik leher saja. Contoh yang terjadi di sekolah negeri setingkat SMP, yang ada di Kabupaten Malang telah meminta wali murid membayar uang pendaftaran, daftar ulang, serta untuk pembayaran komputer dengan jumlah yang tak sedikit, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu bahkan juataan rupiah.

Sejumlah Wali murid pun dari golongan orang tak mampu yang ingin anaknya bersekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu terpaksa harus jungkir balik mencari pinjaman uang. 

Dari informasi yang dihimpun, salah satu dari sekolah negeri yang ada di Kabupaten Malang mewajibkan orang tua murid yang ingin anaknya melanjutkan sekolah agar membayar uang pendaftaran, daftar ulang dan komputer, yakni salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Malang.

Menurut sumber (Orang tua murid) yang ingin anaknya melanjutkan sekolah di SMP Negeri tersebut mengaku bahwa, hal ini sangat ironis di kala harga kebutuhan pokok yang makin mahal, harus ditambah lagi dengan biaya pendidikan yang selangit. "Dimanakah keadilan untuk kami," keluhnya kepada Larast Post pada Senin (20/11/2017).

Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (Kabid SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Puji Herawati saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, adanya isu tersebut sebenarnya itu belum bisa dipastikan kalau hal tersebut adalah pelanggaran.

Dijelaskannya, yang dimaksud wali murid terkait uang pendaftaran, daftar ulang sebenarnya untuk biaya kegiatan dalam satu tahun ajaran, bukan pungutan yang tidak sah. "Itu sah-sah saja selagi untuk kegiatan sekolah dan mereka sengaja lakukan di awal tahun ajaran baru," kata Puji seraya mengatakan, jika setiap ada kegiatan baru diminta nantinya seperti Bank titil.

Terhadap banyaknya sekolah yang mematok biaya sangat mahal, Bagus Yudistira, Ketua Malang Media Community (MMC) mengecam keras. Menurut Bagus, pemerintah sebenarnya telah mengucurkan dana BOS untuk sekolah dan 20% dana APBN adalah untuk biaya pendidikan, dimana anggaran itu yang telah di gembor-gemborkan pemerintah. 

"Memang kami dapat banyak keluhan dari masyarakat tentang hal itu, saya menduga pemerintah yang sekarang tidak ubahnya kembali pada sistem pemerintahan orde baru model baru,” ujarnya. 

Ditambahkannya "Perpres No. 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli sudah jelas diatur, bahwasa semua jenis tarikan di dunia pendidikan apapun bentuknya tidak diperbolehkan.

Pria kelahiran Pakis Kabupaten Malang itu meminta kepada pemerintah dan instansi pemerintah terkait keluh kesah masyarakat agar dunia pendidikan di indonesia bisa berjalan sesuai harapan 12 tahun dan masyarakat berhak mendapat pendidikan yang layak khususnya di Kabupaten Malang.(al) 

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda