sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Wisata

Olah Raga

LARAS JABAR

» » Perlu Penertiban Pemanfaatan Ruang

Foto bersama Usai Syukuran Hari Tata Ruang Nasional
Jakarta, Larast Post - Tata ruang bukan hanya berperan sebagai acuan spasial dalam proses perencanaan tata ruang, tapi juga pada proses pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembangunan.

“Ruang di bumi kita tidak bertambah, sementara kebutuhan akan ruang terus bertambah, maka pemanfaatan ruang harus ditertibkan agar kehidupan menjadi lebih baik,” kata

Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki saat acara syukuran dan sarasehan Hari Tata Ruang Nasional 2017, padaRabu (8/11/2017), di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Peringatan Hari Tata Ruang Nasional 2017 yang mengusung tema, Tertib Tata Ruang untuk Kehidupan yang Lebih Baik ini, menjadi momentum istimewa karena bertepatan dengan 10 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi dasar pelaksanaan penataan ruang di Indonesia. 

Marjuki mengingatkan, sepanjang 1 dekade pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah menghasilkan peraturan pelaksanaan tingkat nasional antara lain 5 Peraturan Pemerintah terkait penataan ruang, 7 Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau dan 14 RTR Kawasan Strategis Nasional. Di tingkat daerah, peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah ditetapkan di 33 provinsi, 376 Kabupaten dan 88 kota. 

Selain perda, lanjut Marjuki, telah ditetapkan juga rencana rinci tata ruang yang meliputi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang yang berperan sebagai alat operasionalisasi pembangunan.

Ia menyatakan, penataan ruang dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan berbagai bencana alam seperti banjir dan longsor. Penataan ruang juga menjaga keharmonisan ruang untuk berbagai aktivitas manusia, contohnya perlu ditetapkan kawasan penyangga antara kawasan industri dan kawasan perumahan, agar fungsi masing-masing kawasan dapat terjaga dengan baik. 

Meski demikian, tegas Marjuki, kewenangan besar pelaksanaan penataan ruang ada pada pemerintah daerah, sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah. Karena itu peringatan Hari Tata Ruang Nasional merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan kesadaran dan peran untuk mendorong pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang penataan ruang, baik di pusat maupun di daerah.

“Semua untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan baik bagi lingkungan maupun manusia yang tinggal di dalamnya,” tegasnya.

Dalam perayaan Hari Tata Ruang Nasional ini, Kementerian ATR/BPN juga secara resmi meluncurkan situs tata ruang (www.tataruang.atrbpn.go.id) yang bertujuan untuk memudahkan akses informasi terkait tata ruang. 

Marjuki mengajak masyarakat untuk peduli dan turut andil pada penatataan ruang antara lain dengan memanfatkan ruang sesuai peruntukannya dan mematuhi rencana tata ruang wilayah di tempat tinggal mereka. 

Hari Tata Ruang diperingati setiap tanggal 8 November, bertepatan dengan Hari Tata Kota se-Dunia (World Town Planning Day) yang dirayakan di lebih dari 30 negara. 

Pada Tahun 2013, Presiden Republik Indonesia menetapkan 8 November sebagai Hari Tata Ruang Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2013 tentang Hari Tata Ruang Nasional sebagai wujud komitmen negara untuk secara terus menerus meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat di bidang penataan ruang. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda