sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Megapolitan

Polkam

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Bisnis

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

» » Kembangkan Penyidikan Dugaan Korupsi Dalam Pemberian SKL

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Jakarta, Larast Post – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengusutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim.

Sjamsul Nursalim saat itu, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam proses penyidik atas perkara tersebut, KPK memeriksa  Mantan Direktur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Soepomo, pada Rabu (27/12/2017).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan, Soepomo diperiksa untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung. “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT,” ujarnya kepada waratwan, pada Rabu (27/12/2017), di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain itu, dalam perkara ini penyidik KPK, telah melakukan upaya hukum penahanan terhadap tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung, selaku Ketua BPPN periode 2002 – 2004, untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai Kamis (21/12/2017), di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.

Febri mengatakan, tersangka selaku Ketua BPPN periode 2002 – 2004 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. “Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 3,7 triliun,” ungkap Febri.

Atas perbuatannya, lanjut Febri, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Periksa Todung Mulya Lubis
Untuk mendalami perkara ini, KPK juga telah memeriksa Todung Mulya Lubis yang saat itu tergabung dalam Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sistem Keuangan (KKSK). Tim bertugas melakukan analisis kepatuhan para obligor bermasalah.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, Todung diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syfruddin Arsyad Temenggung.

Priharsa menjelaskan, Todung diperiksa karena merupakan tim hukum KKSK. “Jadi yang dipertanyakan apa yang dia ketahui seputar pemberian SKL untuk BDNI,” tegasnya.

Sementara itu, Todung mengatakan, dirinya diperiksa seputar pembentukan tim bantuan hukum untuk Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Ia menjelaskan, tim bantuan hukum KKSK waktu itu diangkat oleh pemerintah untuk membantu melakukan penilaian kepatuhan terhadap obligor-obligor bermasalah.

Menurut Todung, dirinya saat itu telah menyelesaikan tugas dalam tim bantuan hukum KKSK. “Saya diminta oleh KKSK untuk melakukan kepatuhan terhadap obligor yang bermasalah. Banyak waktu itu obligor yang bermasalah, kan. Saat itu salah satunya BDNI,” ujarnya. (tim)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda