sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Pendidikan

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » NCW Pertanyakan Pencapaian Target Sertipikat

Ketua DPP NCW C Herry SL
Jakarta, Laras Post – Network for Corruption Watch (NCW) mempertanyakan pencapaian target penerbitan sertipikat tanah, tahun 2017 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ketua NCW C Herry SL menyebutkan, Presiden Joko Widodo memberikan target penerbitan sertipikat tanah kepada Kementerian ATR/BPN pada tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang.

“Target penerbitan sertipikat sebanyak 5 juta bidang itu, apakah sertipikat yang diterbitkan melalui program PTSL atau termasuk pendaftaran tanah melalui pelayanan  reguler melalui loket Kantor Pertanahan?,” ujarnya kepada Laras Post, setengah bertanya, pada Jumat (29/12/2017) di Kantornya di bilangan Cipayung Jakarta Timur.

Mengutip pernyataan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, lanjut C Herry SL, Kementerian ATR/BPN melalui program PTSL 2017 telah menerbitkan sebanyak 4.179.709 bidang tanah. 

“Artinya kalau pener­bitan sertipikat melalui program PTSL digabung dengan penerbitan sertipikat melalui pelayanan loket, target tersebut bisa dicapai,” jelasnya.

C Herry SL menyesalkan, Menteri ATR/BPN tidak mengungkapkan penerbitan sertipikat melalui pelayanan loket. 

“Berapa sih jumlah sertipikat yang diterbitkan melalui pelayanan loket, kan tidak disebutkan,” tegasnya.

Tingkatkan Layanan
Pegiat anti korupsi yang juga pemerhati agraria ini mengatakan, pelaksanaan program PTSL hendaknya dibarengi dengan peningkatan pelayan loket di kantor pertanahan, sehingga tidak mengorban masyarakat yang mendaftarkan tanah melalui loket kantor pertanahan.

“Kasihan pemohon pendaftaran tanah melalui loket, sudah dikenakan biaya, (PNBP – red) tapi tidak mendapat pelayanan yang baik, karena petugas BPN fokus mengejar target PTSL,”  ucapnya.

Menurut C Herry SL, pihaknya kerap mendapat informasi dari masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kantor pertanahan di beberapa daerah, terutama menyangkut lamanya proses penerbitan sertipikat. “Ada kok keluhan itu di beberapa daerah,” pungkasnya. (sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda