sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Proyek Dinas PU Bina Marga Tanpa Papan Nama

Ilustrasi
Malang, Larast Post - Banyaknya proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang, baik Jembatan, Jalan, Saluran Irigasi maupun Drainase dan lainnya masih banyak yang tidak dilengkapi plang papan nama proyek. Dari sekian banyak proyek yang tidak dilengkapi plang papan nama, salah satunya proyek pembangunan Jembatan Sidodadi Kecamatan Kalipare milik
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang.

Padahal, pada spesifikasi umum sudah sangat jelas di sebutkan bahwa; 

  1. Pemborong diwajibkan memasang papan nama proyek di tempat lokasi proyek dan dipancangkan di tempat yang mudah dilihat umum.
  2. Pemasangan papan nama proyek dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pemilik proyek.
  3. Bentuk ukuran dan isi papan proyek akan ditentukan kemudian oleh Direksi.


Tapi praktek dilapangan sangat berbeda, entah karena keteledoran atau unsur kesengajaan. Pasalnya, para pelaksana proyek enggan untuk memasang plang papan nama proyek pada lokasi proyek yang dikerjakan. Hal ini, membuat sejumlah kalangan mulai mempertanyakan kinerja Dinas PU Bina Marga selaku Pengguna Anggaran.

Saat ditemui dilokasi, Sabtu (9/12/2017) sore, seorang yang mengaku mandor proyek tersebut mengaku, kalau proyek pembangunan jembatan itu, oleh juragannya di Sub dari pemenang tender. "Iya benar saya mandor disini mas, ini cuma di Sub dari pemenang tender oleh juragan saya," kata dia. "Untuk pengerjaan sudah sesuai spesifikasi dan RAB, bahkan kemarin "Avicena" dari Dinas Bina 

Ditanya soal tidak dipasangnya plang papan nama proyek, tidak ada komentar. Tidak terpasangnya papan nama pada sejumlah proyek, hal ini sangat bertentangan dengan semangat keterbukaan dan transparansi yang dituangkan Pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, masyarakat juga kesulitan untuk ikut mengontrol pembangunan yang ada. Tidak dipungkiri, dengan menjamurnya kebiasaan buruk ini, akan dijadikan peluang korupsi bagi para oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekedar diketahui, pembangunan Jembatan Sidodadi tersebut terlihat menggunakan material campuran batu hitam dan putih. (al/ed)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda