sponsor

sponsor
Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Nasional

Polkam

Karikatur_Kementerian ATR/BPN RI Redistribusi Tanah Pada 2018


Bisnis

Megapolitan

Agraria

Laras Jatim

Regional

Olah Raga

Hukrim

Seni Budaya dan Hiburan

Kesehatan

» » Regulasi Tata Kelola Kota Bawah Tanah Masih Belum Memadai

Wagub Sandi dalam acara workshop bertema ‘Underground Government Study: MRT Jakarta’‎ di ruang Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017)
Jakarta, Larast Post – Regulasi yang mengatur tata kelola kota bawah tanah masih terbatas. Pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT), diharapkan menjadi momentum untuk penyusunan regulasi tentang tata ruang bawah tanah. 

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, regulasi yang mengatur tata kelola kota bawah tanah di Indonesia masih terbatas.

“Dasar hukum tak cukup jelas karena kita belum bisa membayangkan pengelolaan kota bawah tanah,” ujarnya, saat workshop bertema, Underground Government Study: MRT Jakarta, pada Rabu (6/12/2017), di Balai Agung Balaikota Jakarta.

Bahkan, kata Sumarsono, Peraturan Daerah (Perda) yang membahas mengenai tata ruang bawah tanah bisa dihapuskan karena cantelan regulasi diatasnya tidak jelas.

Menurutnya, ada 3.143 Perda tentang tata ruang bawah tanah bisa dibatalkan, dari sekitar 60 ribuan Perda yang sedang dilakukan evaluasi.

Lebih lanjut Sumarsono menyatakan, pembangunan jalur MRT yang menembus bawah tanah Jakarta dapat dijadikan momentum pembuatan regulasi pasti mengenai tata ruang bawah tanah, sehingga diharapkan Jakarta bisa menjadi acuan dalam pembuatan regulasi.

Bahkan, menurutnya, Jakarta bisa membuat Undang Undang khusus seperti di Nangroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan momentum tata ruang bawah tanah.

Sumarsono menegaskan, isu strategisnya adalah momentum pembangunan MRT, kebutuhan payung hukum nasional, otoritas pemerintahan di ruang bawah tanah, dan akselerasi Perda Rencana Detail Tata Ruang sebagai bagian internal pemanfaatan ruang bawah tanah.

“Jakarta bisa mengawali dengan membuat UU khusus seperti Aceh dan Yogyakarta serta memasukkan regulasi tata ruang bawah tanah di dalamnya. Selain Jakarta daerah lain belum berpikiran sampai ke situ,” tegas Sumarsono.

Sumarsono menyatakan, baru ada tiga peraturan yang mengatur tata ruang bawah tanah yaitu Pasal 358 ayat 3 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpres Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi.

Hadir dalam workshop bertema ‘Underground Government Study: MRT Jakarta itu, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar. (her, ram)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Silahkan berikan komentar anda