sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Wisata

Olah Raga

LARAS JABAR

» » Unit Satgas Saber Pungli Kabupaten Bogor Tak Serius Jalankan Perpres

Nampak suasana Kantor Sekretariat Satgas Saber Pungli Kabupaten Bogor.
Bogor, Larast Post - Dalam rangka mereformasi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah membuat Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 dengan  membentuk satuan Tugas Berantas Punguatan Liar (Pungli). 

Tertuang dalam pasal 5 sebagai pengendali ialah Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Kemamanan dan sebagai ketua pelaksana dipegang Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Melalui PERPRES No 87 tahun 2016 akhirnya setiap daerah mengikuti kebijakan Pusat dengan membentuk Satgas saber pungli di setiap Kabupaten/Kota. 

Kabupaten Bogor yang dipimpin Bupati Nurhayanti akhirnya melantik Satgas Saber Pungli  pada Januari lalu, Wakil Kepala kepolisian resort Bogor ditunjuk sebagai ketua satgas Saber Pungli Kabupaten Bogor. 

Namun, nampaknya harapan masyarakat yang berharap agar satgas Saber pungli bekerja maksimal hingga tingkat bawah belum juga dapat diharapkan. 

Ketika Larast Post berkunjung ke kantor Sekretariat Satgas Saber pungli di Jl. Nyaman No. 2 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong suasana kantor itu kosong tak berpenghuni. 

Salah seorang Satpam Sholeh ketika dikonfirmasi mengatakan kantor Satgas Saber Pungli di lantai 2 kosong. "Memang kosong pak, hanya dipakai ketika mau rapat saja," ucap Sholeh pada Kamis (30/11). 

Ditempat terpisah Ketua Organisasi Relawan JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) DPD Kabupaten Bogor, Fachry. A saat disinggung terkait keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam memberantas Pungutan Liar masih dipertanyakan. 

”Mengapa saya mengatakan masih dipertanyakan, bayangkan no HP pengaduan yang berada di tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang foto  wajah Bupati tidak bisa dihubungi," ucapnya. 

Fachry mempertanyakan kinerja satgas saber pungli Kab. Bogor yang telah dilantik pada Januari 2017 lalu, apa saja yang sudah dikerjakan, lalu apakah ada perkara yang telah naik hingga ke tingkat pengadilan. 

”Saya melihat masyarakat Kabupaten Bogor yang berpenduduk hingga 5 juta jiwa ini belum semua mengetahui akan adanya pembentukan satgas saber pungli ditingkat daerah," kilah Fachry. 

Fachry menyebut, pungutan liar terjadi biasanya dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang UU Korupsi. "Salah satu contoh seperti di tingkat sekolah  Dasar Dan Menengah Pertama dengan berkedok Komite sekolah biasanya para wali murid dimintai sejumlah uang semisal uang Les, Esktrakulikuler dan sebagainya,"  katanya. 

"Kami relawan JPKP DPD Kabupaten Bogor siap menerima laporan jika adanya bukti terjadi pungutan liar yang membebani masyarakat," pungkasnya. (Vid)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda