sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

Jadwal PD 2018

Update Hasil Pertandingan Piala Dunia 2018

Klasemen Piala Dunia 2018

» » Warga Menolak Lahan Fasos Fasum Perum Vila Gading “Dikomersilkan”


Bekasi, Larast Post - Warga perumahan Vila Gading Harapan menolak alih fungsi lahan fasos fasum yang dikomersilkan oleh Yayasan Pendidikan Swasta Insan Takqwa di Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Ketegasan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyelamatkan aset Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) patut dipertanyakan. Pasalnya, banyak fasos fasum milik Pemkab Bekasi maupun milik perumahan yang belum diserahkan ke Pemkab, sering sekali dimanfaatkan jadi lahan komersil oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. namun, pemerintah terkesan dalam hal ini melakukan pembiaran.

Seperti yang terlihat di Perum Vila Gading Harapan  RW 46, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan. Tanah seluas kurang lebih 4000 meter persegi tersebut, sebenarya akan dijadikan taman serta tempat bermain anak juga sarana dan prasarana olahraga oleh warga sekitar perumahan, khususnya RW 46.

Namun sayangnya tanpa diketahui masyarakat sekitar lahan tersebut dibangun untuk tempat komersial oleh oknum yang ingin berbisnis dengan memanfaatkan lahan Fasos dan fasum tersebut.

Salah satu warga RT 06  RW 46 yang tidak ingin diketahui namanya mengatakan, pembangunan gedung yayasan pendidikan di lahan fasos fasum yang ada di sekitar wilayahnya disinyalir penuh manipulasi, pasalnya pembangunan tersebut tanpa diketahui warga sekitar. Padahal, di lokasi tersebut ada keinginan warga untuk dibangun kepentingan lainya.

“Lahan fasom fasum itu sebenarnya kan merupakan milik warga juga, seharusnya terlebih dahulu diketahui masyarakat perumahan. Namun dalam hal ini sama sekali belum ada persetujuan warga sekitar,” ujarnya.

Menurutnya Lurah dan Camat juga mengetahui hal tersebut,  seharusnya pemkab dalam hal ini dinas distarkim (Tataruang dan permukiman) bisa melakukan tindakan serta mengevaluasi perizinan pembangunannya. 

“Saat ini informasi yang saya terima yayasan sedang dalam pengurusan ijinya, saya harap pemkab dapat mempertimbangkan hal ini semua.  Sebab ini hak warga untuk kebutuhan warga,” katanya.

Menyalahi Aturan
Sementara itu, Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi H. Syamsul Falah, M.Ec, memberikan statmentnya  kepada Larast Post terkait kejelasan penggunaan lahan fasos fasum, mengatakan, memang diperbolehkan pemanfaatan fasos fasum, namun secara administrasi harus jelas. Sebab lahan tersebut adalah milik pemerintah daerah, maka apa bila ingin digunakan oleh pihak ketiga dengan catatan disewa dan itu ada aturannya, namun bila dipakai tanpa ijin itu penyerobotan tidak sah { ilegal}

Terkait dengan itu, ijin juga harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai, bila tidak maka itu adalah pelangaran. “Untuk perjinan kita akan undang BPPT dan semua pihak terkait,” jelasnya.

Menutup pembicaraanya H. Syamsul Falah, kepada awak Media mengataka, jangan hanya untuk kepentingan bisnis pengembang dan  pengusaha lalu pemerintah melegalkan tanpa memikirkan warga yang memiliki hak yang sebenarnya. (Ruslan)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda