sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » BPN Tolak Usulan Pembatalan Sertipikat HGB Pulau Reklamasi

Pulau Reklamasi. (Photo : Ist).

Jakarta, Larast Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menolak permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk membatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGU) pulau reklamasi.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya tak dapat mengabulkan permohonan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meminta Kementerian ATR/BPN membatalkan HGB di Pulau C, D dan G.

“Tidak bisa kami batalkan karena jika dibatalkan, maka menciptakan ketidakpastian hukum. Dan yang telah dikeluarkan itu  sah sesuai dengan hukum pertanahan,” kata Sofjan, kepada wartawan, pada Rabu (10/1/2018), di Hotel Sahid, Jakarta.

Sofyan menjelaskan, penerbitan sertipikat HGB di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau D, dilaksanakan atas permintaan Pemprov DKI Jakarta, dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku. 

Oleh karena itu, lanjut Sofyan, tidak dapat dibatalkan dan berlakulah asas presumptio justae causa (setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum). 

“Penerbitan HGB tersebut didasarkan pada surat-surat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendukungnya,” tegas Sofyan. 

Menurutnya, korespondensi yang dikirim Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian ATR/BPN, dalam pandangan BPN tidak bersifat non-retroaktif (apa yang sudah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan secara sepihak) dan hanya berlaku ke depan. 

“Karena apabila asas non-retroaktif diterapkan akan menimbulkan ketidakpastian hokum,” jelas Sofyan. 

Lebih lanjut Sofyan menyatakan, terhadap HGB yang telah diterbitkan di atas HPL No. 45/Kamal Muara, perbuatan hukum dalam rangka peralihan hak dan pembebanan atau perbuatan hukum lainnya, yang bersifat derivatif harus mendapatkan persetujuan dari pemegang HPL, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Sofyan mempersilahkah Pemprov DKI Jakarta, untuk menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya. 

Menteri ATR/BPN menjelaskan, terhadap Pulau C telah diterbitkan Sertipikat HPL, pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan Na. 46/Kamal Muara seluas 1.093.580 m2 tercatat atas nama Pemda DKI Jakarta.

“Sedangkan terhadap Pulau G kami belum melakukan kegiatan administrasi pertanahan apapun, baik penerbitan HPL maupun HGB, sebelum ada persetujuan dari Pemerintah Provinsi DKI,” urainya. 

Lebih lanjut Menteri ATR/BPN menyatakan, jika pihaknya membatalkan penerbitan sertipikat HGB, maka akan dapat menumbuhkan persepsi masyarakat, bahwa produk Kementerian ATR/BPN tidak memiliki kekuatan hukum. “Sekali kami batalkan yang seperti ini, produk BPN tidak menjadi dipercaya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Disebutkan, PT Kapuk Naga Indah sudah membayar BPHTB ke Pemprov DKI yang nilainya lebih dari Rp 400 miliar, sebelum HGB tersebut diterbitkan. 

Sofyan menyebutkan, sertipikat HGB dapat diterbitkan apabila BPHTB telah dilunasi. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan BPN untuk menerbitkan HGB. Lain halnya, jika pengembang tidak membayar kewajibannya, penerbitan sertipikat itu akan dipertimbangkan. “Kalau mereka tidak bayar BPHTB, maka HGB akan kami proses,” tegasnya.

Lakukan Berbagai Langkah
Sebelumnya, Pemprov. DKI Jakarta melalui surat nomor 2373/-1.794.2, tertanggal 29 Desember 2017, meminta Menteri ATR/BPN membatalkan sertipikat HGB tiga pulau reklamasi, yaitu Pulau C, D, dan G.

Gubernur DKI juga menyebutkan, akan menempuh berbagai langkah untuk menghentikan reklamasi. 
Pemprov DKI Jakarta juga siap menanggung konsekuensi pembatalan sertipikat HGB Pulau D milik PT Kapuk Naga Indah, yang sudah diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara pada 24 Agustus 2017. 
Misalnya, pengembalian BPHTB yang telah dibayar oleh PT Kapuk Naga Indah, yang nilainya lebih dari Rp 400 miliar. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda