sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Megapolitan

Polkam

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Bisnis

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

» » Diduga Ada Manipulasi Penjualan Kios Pedagang Akan Mengadu Ke Gubernur

Sekretaris Koppas Senen Blok III, Amril Sidin didampingi Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Senen Blok III, Edoardiyan Abdulrachman ketika mengadu ke Kantor DPP NCW. (photo: sugih)

Jakarta, Larast Post - Para pedagang Pasar Senen Blok III eks kebakaran Unit Pasar Besar (UPB)  Senen Blok III dan  VI PD Pasar Jaya berencana menyampaikan pengaduan kepada Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya banyak pedagang lama yang tidak mendapat kios yang baru diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta itu.

Sekretaris Koppas Senen Blok III, Amril Sidin didampingi Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Senen Blok III, Edoardiyan Abdulrachman mengatakan, banyak pedagang korban kebakaran tidak mendapat kios, karena pihak manajemen PD Pasar Jaya tidak menerapkan hak prioritas kepada pedagang korban kebakaran. 

“Oknum manajemen dengan menyalahi kewenangan jabatan, diduga telah melakukan pemalsuan, penggelapan atas kios atau los milik para  pedagang korban kebakaran Pasar Senen Blok III, sehingga pedagang korban kebakaran banyak yang tidak mendapat kios baru,” ungkap Amril, saat berkunjung ke redaksi Larast Post, pada Minggu (14/1/2018).

Menurutnya, manajemen UPB Senen Blok III dan VI PD Pasar Jaya dengan rekayasa telah menerbitkan surat edaran Nomor: 056/073.554, tentang pelaksanaan  undian eksisting ke bangunan baru Pasar Senen Blok III UPB Pasar Senen Blok III dan IV.

Amril menyebutkan, isi surat edaran tersebut telah mengurangi hak prioritas para pedagang eksisting. 

“Kenyataan di lapangan banyak yang dikurangi jumlah kiosnya, maupun ukuran keluasan kiosnya, atau dibatalkan sama sekali hak prioritasnya dengan cara merekayasa surat undangan atau surat edaran tak sampai atau tidak dikirim ke alamat para pedagang, termasuk deadline waktu yang sempit,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Edoardiyan Abdulrachman meng­ungkapkan, jumlah kios Pasar Senen eks kebakaran lebih kurang 3.200 kios pedagang eksisting yang memiliki hak prioritas. Namun pedagang eksisting yang memiliki 5 kios, hanya diberi 3 kios, atau yang awalnya ukuran kios seluas 28m2 hanya diberi kios berukuran 12 m2. Jadi kios yang didapat dari hasil pengurangan didapat kurang lebih 800  kios. 

Menurut Edoardiyan, kios sebanyak lebih kurang 800, pasti tidak memiliki Surat Ijin Pemakaian Tempat Berdagang (SIPTB) atau Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU). “Ini dijual-belikan dengan modus kios doble atau SIPTB dan SIPTU palsu atau dengan cara menggunakan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian atau cara lainnya mutasi kios yang berkali-kali beda zoningnya dan lantainya serta jenis jualan. Ini penyimpangan prosedur,” tuturnya.

Hal lain, lanjut Edoardiyan, terjadi keganjalan karena ada kepemilikan ganda pada satu kios, yakni pedagang lama dan pedagang baru. “Kita duga hal ini disengaja agar pihak manajemen memiliki alasan untuk memberi kios lain kepada pedagang baru,” terangnya.

Ia juga menyesalkan, ketentuan pedagang eksisting yang belum melunasi DP sebesar 20 persen dari harga kios Rp. 225 juta, akan dibatalkan kepemilikannya. “Banyak pedagang lama yang tidak mampu melunasi DP 20 persen terancam tidak mendapat kios,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pedagang lama banyak yang tidak mendapat kredit dari bank untuk melunasi kios, karena masalah usia, tidak sesuai kelayakan usaha, nama tidak sesuai dengan peralihan. “Akibatnya banyak pedagang lama yang kehilangan kesempatan untuk mendapat kios karena tidak memperoleh kredit bank,” ucapnya.

Merasa dirugikan para pedagang akan mengadukan hal ini, tidak hanya kepada Gubernur DKI Jakarta, tapi juga kepada Presiden Joko Widodo, Ketua KPK, Ombudsman dan Ketua BPK Provinsi DKI Jakarta. 

Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh konfirmasi dari pihak PD Pasar Jaya. (tim)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda