sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Wisata

Olah Raga

LARAS JABAR

» » Diduga Terjadi Jual Beli Proyek Distarkim PUPR

Pembangunan proyek jaling APBD 2017 Kab Bekasi Rt02/14 Sungai Labu, Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi.

Bekasi, Larast Post - Sepertinya bukan rahasia umum lagi, jual beli proyek di lingkungan dinas maupun anggota dewan yang dilakukan oleh para oknum.

Beberapa pemborong yang namanya minta dirahasiakan, kepada Larast Post mengatakan, pihak pemborong mendapatkan proyek tidak dengan cuma cuma, tapi harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada para oknum dinas maupun anggota dewan, sebesar 10% hingga 13% dari nilai pagu proyek.

“Saya harus kasak kusuk terlebih mencari tahu, biasanya ada oknum dari dinas terkait yang dipercaya untuk menghandel pemborong,” ujarnya.

Ia menyebutkan, sambil menunggu SPK turun, pihaknya harus siapkan dana cash. “Kalau belum ada saya harus mengadaikan sertifikat rumah ke bank atau ke kantor pegadaian,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, kontraktor harus mencari keuntungan. “Yang jelas, proyek saya laksanakan pembangunannya secara maksimal atau tidak, itu semua tahu sama tahu,” jelasnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa pemborong lainnya, salah satu pemborong mengatakan bahwa ikut tender itu cuma persyaratan saja. “Panitia leleng bermain kotor alias ada uang ada  barang, yang tendernya menang itu sudah flothing sudah ada titipan dan dijamin pasti menang,” terangnya.

Salah seorang aktivis LSM LPPN RI, Ragha Pasaribu mengatakan, bahwa dilingkungan Dinas PUPR maupun Distarkim serta di lingkungan DPRD, untuk mendapatkan proyek pemborong harus merogoh kocek terlebih dahulu, sebesar 10 hingga 15 % dari nilai Pagu proyek.

Ragha menyebutkan, setelah SPK turun pemborong langsung mengerjakan pembangunan proyek tersebut. “Adapun proyek tersebut  sesuai rencana anggaran biaya atau tidak, itu tidak masalah tentunya tahu sama tahu antara pemborong, pihak pengawasan, konsultan dan PPTK,” ujarnya.

Akibatnya, lanjut Ragha, pemborong mengerjakan proyeknya asal jadi. Salah satu contohnya, proyek jalan lingkungan  di RT 02/14 Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong, proyek jaling tersebut terkesan dikerjakan asal jadi oleh pemborong.

Ketua RW dan warga setempat mengatakan, pekerjaan pemborong amburadul, sepertinya yang penting jadi. Jaling sepanjang 450 meter, lebar 3 meter, volume tebal 15 cm itu, seharusnya dipadatkan terlebih dahulu, lalu dilapisi plastik baru di cor. Ini ternyata tidak dilaksanakan oleh pemborong.

Menurut warga, Jaling tersebut tidak akan mencapai umur sesusai rencana. (ruslan)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda