sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

Jadwal PD 2018

Update Hasil Pertandingan Piala Dunia 2018

Klasemen Piala Dunia 2018

» » Pemerintah Segera Laksanakan Redistribusi Tanah

Karikatur ATR/BPN siapakan resdistribusi tanah pada 2018.

Jakarta, Larast Post - Pemerintah segera memberikan prioritas terhadap pelaksanaan program reforma agraria dan redistribusi tanah, pada tahun 2018 ini. 

Presiden Joko Widodo menagatakan, program reforma agraria dan redistribusi tanah ini menjadi catatan dan perhatian jajarannya. “Saya minta agar di tahun 2018 ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyiapkan redistribusi tanah yang menyasar pada tanah Hak Guna Usaha (HGU),” ujar Presiden Joko pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018, pada Rabu (10/1/2018), di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Untuk merealisasikan redistribusi tanah, pemerintah akan menggunakan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang masa berlakunya sudah habis dan tidak diajukan perpanjangan, sehingga ditetapkan sebagai tanah terlantar dan bisa dijadikan sebagai tanah cadangan negara. “Tanah cadangan negara dapat diredistribusi pada kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang masih kesulitan memiliki lahan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, redistribusi aset bukan program bagi-bagi tanah. Program ini dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat lapisan bawah sehingga bisa untuk mengatasi kemiskinan dan menekan kesenjangan ekonomi.

“Redistribusi tanah ini harus terintegrasi dengan program penguatan ekonomi sehingga tanah menjadi produktif, baik disambungkan dengan program pinjaman KUR, program Kementerian Pertanian, program Kementerian UMKM, disambungkan dengan BUMN. Kalau ini dilakukan, saya yakin akan menurunkan gini ratio kita,” ujar Presiden.

Kementerian ATR/BPN juga diingatkan tentang dukungan atas proyek strategis nasional, terutama percepatan proyek infrastruktur. “Kita ingin mengejar ketertinggalan dalam pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, maupun lahan untuk pembangkit listrik. Percepatan pembangunan infrastruktur ini kita lakukan untuk menurunkan biaya distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional kita,” ungkap Presiden.

Presiden berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk keluar dari pola pikir linear dan monoton. “Inilah perubahan yang harus kita lakukan agar kita bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain,” tegasnya.

Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018 dihadiri oleh sekitar 900 orang jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(her, sg, ram)



«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda