sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » Pimpin Raker Pemerintah 2018, Presiden Ingatkan Otda Bukan Federal

Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan pada Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2018.

Jakarta, Larast Post - Perlu saya ingatkan, yang namanya Otonomi Daerah (Otda) bukan berarti federal. Kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota ini masih satu garis.

Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo 
Ketika menggelar rapat kerja pemerintah bersama dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (23/1/18).

Pada kesempatan itu Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mendukung visi dan arah pembangunan nasional sebagai tujuan bersama. Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan menjadikan hubungan antara pusat dan daerah berada dalam satu garis.

Untuk itu, diperlukan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut utamanya yang terkait dengan percepatan pelaksanaan berusaha di pusat dan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hanya satu fokus pembicaraan yang dilakukan dalam rapat tersebut, yakni soal kemudahan berusaha yang mencakup regulasi dan perizinan investasi baik di pusat maupun daerah.

Beberapa minggu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menemui sejumlah investor dan duta besar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kendala yang mereka hadapi saat hendak berinvestasi di Indonesia. Ternyata, dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa tugas pemerintah masih sangat banyak.

"Oleh sebab itu pada siang hari ini kita mengumpulkan seluruh gubernur dan Ketua DPRD agar kita memiliki sebuah panduan yang sama, sebuah visi bersama dan menyelesaikan masalahnya seperti apa," tuturnya.

Presiden sendiri sejak lama sudah mengupayakan peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia. Seperti di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) misalnya, waktu memperoleh perizinan telah dipangkas secara signifikan.

"Kalau dulunya mengurus izin berbulan-bulan atau bahkan tahun. Mulai 2 tahun yang lalu BKPM bisa mengeluarkan 9 izin dalam waktu 3 jam. Bisa kita lakukan. Niat atau tidak niat, mau atau tidak mau, urusannya di situ saja," sambungnya.

Namun, perizinan itu tidak hanya terkait dengan urusan yang ada di BKPM saja. Baik di kementerian maupun di daerah, masih banyak bentuk perizinan yang harus dibenahi.

Pembenahan tersebut mutlak diperlukan mengingat saat ini sebenarnya banyak calon investor yang antre untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Hanya saja, setelah menemui sejumlah kendala di lapangan, seringkali mereka mengurungkan niatnya semula.

"Masalahnya ada di sini, investasi antre di depan pintu kita ada ribuan. Ribuan investor yang mau masuk ke negara kita, tapi masalahnya ada di dalam kita sendiri," ujarnya.

Selaraskan Pusat dan Daerah

September tahun lalu, peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 36 berdasarkan laporan World Economic Forum. Dalam laporan yang bertajuk Global Competitiveness Index 2017-2018 tersebut, daya saing Indonesia melejit 5 peringkat dari posisi ke-41.

Hal tersebut tentu saja disambut positif berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo. Namun, dirinya mencermati faktor utama pendongkrak peringkat Indonesia dalam laporan tersebut.

"Kalau kita bedah lebih dalam, satu faktor yang mendongkrak peringkat kita adalah ukuran pasar kita yang besar. Kalau kita keluarkan faktor ukuran pasar dari indeks daya saing, peringkat kita langsung kelihatan masuk ke kisaran 50-an," ungkap Presiden kepada para gubernur dalam Raker pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (23/1/18).

Presiden mengakui bahwa pasar Indonesia yang sangat besar menjadi penentu dalam kenaikan peringkat itu. Hal itu berarti bahwa baik pusat maupun daerah harus menjaga agar pasar Indonesia tetap besar dalam satu kesatuan dan tidak terfragmentasi ke dalam pasar-pasar yang lebih kecil.

"Seluruh provinsi, kabupaten, dan kota kalau masing-masing mengeluarkan aturan, standar, dan prosedur sendiri-sendiri tanpa koordinasi, yang terjadi adalah fragmentasi," ucapnya mengingatkan.

Kesatuan tunggal dari pasar Indonesia ini erat kaitannya dengan regulasi yang berkesinambungan antara pusat dan daerah maupun daerah satu dengan yang lainnya. Maka itu, ia mengingatkan agar regulasi yang ada di daerah selaras dengan kebijakan yang ada di tingkat pusat.

"Begitu mereka mengurus di pusat kemudian dilanjutkan ke daerah, itu seperti masuk ke wilayah lain. Kenapa tidak bisa segaris? Mestinya kan sama, kita kan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kok mendadak kayak masuk negara lain? Ini yang berbahaya kalau persepsi itu muncul," ujarnya.

Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah beberapa waktu belakangan sedang menyiapkan sistem perizinan terintegrasi _(single submission)._ Tujuan dari adanya sistem tersebut ialah untuk menyederhanakan proses perizinan mulai dari pusat hingga ke daerah dan membuatnya lebih akuntabel.

"Sebentar lagi kita ingin membangun sebuah _single submission_ dengan didahului membentuk satuan tugas, terutama nanti di pusat, biar tersambung dengan daerah sehingga kita semua bisa satu bahasa dalam menyelesaikan masalah," tuturnya.

Dengan adanya sistem perizinan terintegrasi ini, Presiden Joko Widodo berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat saling berkoordinasi dalam menentukan kebijakan dan peraturan baik di pusat maupun daerah.

"Solusinya dengan _single submission_. Kita duduk bersama nanti untuk berkoordinasi sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan investasi nasional dengan aturan main, perizinan, undang-undang, dan perda yang _inline_ satu garis," ucapnya.(her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda