sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Pendidikan

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Proyek "Gajah" DKPCK Kabupaten Malang Diduga Bermasalah


Malang, Laras Post - Di ujung akhir tahun 2017, banyak beberapa proyek "gajah" yang dimana menggunakan anggaran dana milyaran di Dinas Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DKPCK) Kabupaten Malang diduga banyak yang bermasalah.

Proyek yang dianggap bermasalah diantaranya, pembangunan pasar Sumedang, pembangunan Kantor Kecamatan Pakis dan Pembangunan Pasar Tumpang.

Kepala Dinas Kawasan Permukiman  dan Cipta Karya (DKPCK) Kabupaten Malang, Ir.Wahyu Hidayat, kepada sejumlah media cetak ternama di Jawa Timur terkait pembangunan pasar Sumedang Kepanjen yang ditargetkan selesai akhir tahun 2017 dan akan di operasikan pada tahun ini, ternyata masih jauh dari harapan. Pasalnya, proses pembangunan pasar tradisional yang digerojok anggaran hingga Rp 5 miliar dari APBD tahun 2017, terlihat dilantai satu dan dua belum sepenuhnya selesai. Selain itu, berdasarkan pantauan wartawan dilapangan, banyak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan lagi pemenang tender proyek tersebut adalah atas nama PT.Sriwijaya Perkasa (SP), tetapi yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT.Kontruksi Indonesia Mandiri (Kim).

Salah satu karyawan PT.KIM selaku pelaksana saat dikonfirmasi (21/12/2017) dilapangan yang namanya tidak mau di sebutkan mengatakan bahwa "kalau proyek ini sudah hampir selesai, tahap ditahun ini cuma ya begini ini mas" ucapnya. Ditanya tentang mengenai PT pemenang dengan PT yang mengerjakan kok sama? Karyawan tersebut melanjutkan "Saya gak tau apa-apa mas, saya hanya diperintah pak agus menjes selaku direktur PT.KIM untuk mengawasi dan melaksanakan proyek ini mas" lanjutnya.

Saat dikonfirmasi, Wahyu sapaan akrab Kepala DKPCK Kab. Malang (8/1/2018) di ruang kerjanya mengatakan bahwa "kalau untuk pasar Sumedang itu, di tahun ini akan dianggarkan sebesar 23 milyar, yang nantinya di akhir tahun 2018 akan bisa ditempati" katanya. Disinggung tentang apa boleh pemenang proyek mensubkonkan? Wahyu menjawab dengan tegas "itu tidak boleh mas,kalau emang ditemukan bukti maka akan kami tindak lanjuti" tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, para awak media juga menanyakan tentang pembangunan Pendopo kantor kecamatan Pakis yang menelan anggaran APBD 2017 sebesar kurang lebih 1 milyar itu diduga pengerjaannya tidak sesuai spek. Pasalnya, kondisi bangunan yang terdiri dari kayu ukir-ukiran itu banyak yang rusak dan pemasangan pavingnisasinya terkesan asal-asalan. Saat memperlihatkan hasil jepretan dilapangan, Wahyu spontan menjelaskan bahwa "itu akan saya cek secara langsung mas, kalau emang seperti itu akan saya tegur pelaksana proyeknya" jelasnya.

Bukan hanya itu pembangunan tahap VI pasar Tumpang,juga diduga pengerjaannya asal-asalan,padahal anggaran proyek tersebut sekitar kurang lebih 5 milyar di tahun kemarin. Berdasarkan hasil investigasi reporting beberapa awak media,banyak ditemukan keganjalan pada fisik pembangunannya,seperti tiang-tiang cor betonnya banyak yang kropos dan tidak sempurna. Dengan adanya temuan tersebut,pihak DKPCK yang di nahkodai,Ir.Wahyu Hidayat mengatakan bahwa "terkait pasar Tumpang itu kan belum Provesional Hand Over (PHO) mas,kalau memang ditemukan seperti itu maka saat PHO tidak akan saya terima"ujarnya.(gus)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda