sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Kementerian ATR/BPN Serahkan Persubs RDTR Perkotaan SoE

Kementerian ATR/BPN Serahkan Persubs RDTR Perkotaan SoE

Jakarta, Larast Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan surat persetujuan substansi (Persubs) RDTR Perkotaan SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan, beserta dokumen kelengkapannya.

Penyerahan surat Persubs RDTR Perkotaan Soe beserta dokumen kelengkapannya itu, dilakukan oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdullah Kamarzuki kepada Bupati Timor Tengah Selatan Paulus Victor Rolland Mella, pada Senin (29/1/2018) di Kementerian ATR/BPN.

Paulus Victor Rolland Mella mengatakan, dokumen RDTR sangat diperlukan di SoE, yaitu perkotaan yang merupakan ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan. “RDTR ini ketika nantinya jika sudah di-perda-kan akan dijadikan acuan pembangunan di SoE,” kata Bupati Timor Tengah Selatan yang akrab disapa Mella itu.

Mella menegaskan, melalui produk RDTR ini, pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat mengetahui daerah mana bisa dibangun dan daerah mana yang dilarang.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Tata Ruang menyambut baik apa yang disampaikan Mella. Sekaligus memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang saat itu turut mendampingi Mella.

Abdullah Kamarzuki mengharapkan, dokumen RDTR Perkotaan SoE yang telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN tidak mengalami perubahan secara substansi dalam proses selanjutnya.

“Rencana tata ruang pasca yang telah mendapat persetujuan substansi dan diserahkan kembali ke pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut, akan rawan sekali terjadi perubahan substansi,” lanjut Dirjen yang sering disapa Uki ini.

Ia berharap, setelah RDTR Perkotaan SoE di Perda kan, maka ada perwakilan dari Ditjen Tata Ruang yang melakukan kunjungan ke lapangan untuk melakukan pengecekan kesesuaian dokumen dan lapangan.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Daerah, Sufrijadi mengatakan, proses selanjutnya agar RDTR ini dapat ditetapkan menjadi Perda adalah pembahasan di DPRD, evaluasi di provinsi, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, pemberian nomor register oleh provinsi, dan terakhir penetapan Perda di kabupaten.

Rangkaian proses ini, lanjut Sufrijadi, harus dilalui oleh tiap rancangan Perda Rencana Tata Ruang, baik itu rencana umum maupun rencana rinci.

Disebutkan, Ditjen Tata Ruang melalui Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah akan mengawal secara ketat setiap tahapan proses tersebut. “Untuk itu perlu koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tegas Sufrijadi.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Subdirektorat Pembinaan Wilayah IV beserta staf, Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta staf, dan tim sekretariat Bupati Timor Tengah Selatan. (her)


«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda