sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Musrenbang 2018, Kecamatan Jati Sampurna Usulkan Tata Kelola Insfrastruktur





Musrenbang tingkat Kecamatan Jati Sampurna.

Bekasi, Larast Post - Pemkot Bekasi menggelar rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti 12 Kecamatan secara Video Conference pada Rabu (21/2/2018). Salah satu yang turut serta dalam Rapat Musrenbang itu Kecamatan Jati Sampurna dilaksanakan di Gedung Aula kantor Kecamatan Jati Sampurna. 

Musrenbang ini dihadiri Camat Jati Sampurna Abi Hurairah dan Sekcam Ahmad Sahroni, serta para Lurah beserta jajarannya. Turut pula hadir Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi H. Edi S, sos, unsur masyarakat dan pemuda Ketua Forum RW LPM beserta Ketua RW, Ketua KNPI, Karang Taruna Kecamatan, juga ibu PKK dan Posyandu.

Dalam paparan melalui Video Virtual, Camat Jatisampurna Abi Hurairah mengatakan, pemerintah dalam programnya di tahun ini adalah untuk memperkuat struktur perekonomian inovasi ekonomi rakyat. Yaitu Pemerintah, Koperasi, UMKM dan Industri. Untuk itu Musrenbang tahun ini masih pada banyaknya usulan Infrastruktur seperti yang diusulkan saat ini.

Input aplikasi dan tambahan yang telah diusulkan dari 5 kelurahan yang sudah masuk notabe sistem 152 usulan, dan Kecamatan 30 usulan. Kegiatan pembangunan insfrastruktur lingkungan warga maupun renovasi gedung pemerintahan. "Serta dibutuhkan pelatihan UMKM di segala bidang untuk masyarakat seperti pelatihan menjahit hingga fasilitas olahraga dan sebagainya," ucap Abi Hurairah.

"Tema utama pembangunan kota Bekasi saat ini adalah Tata Kelola Struktur Ekonomi. Yang menjadi masalah usulan masyarakat saat ini masih banyaknya yang terkait insfrastuktur bukannya terkait ekonomi, saya berharap usulan sekarang Iebih kepada Sosial Budaya maupun Perekonomian Rakyat," paparnya.

Wakil Ketua DPRD I  H. Edi S.Sos mengatakan, DPRD memiliki kewajiban membawa usulan masyarakat sebanyak-banyaknya. "Kalau tak ada keterbatasan dalam mengenai usulan maupun masukan masyarakat, namun itu tergantung ketersediaan dana yang disiapkan di APBD Pemkot Bekasi,” pungkasnya. (Egi)


«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda