sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » NCW Minta Cabut Kewenangan Pembatalan Sertipikat

Presiden Jokowi : Sertipikat Bukti Kepemilikan Yang Kuat
Presiden Jokowi bersama Ketua Umum NCW, C. Herry SL dalam suatu acara silaturahmi tahun 2015 lalu di Istana Negara Jakarta. (photo: Dok)

Jakarta, Larast Post - Sengketa dan konflik pertanahan sering terjadi, salah satunya akibat tanah belum bersertipikat. Untuk menekan sengketa dan konflik pertanahan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus meningkatkan sertipikasi tanah, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemberian sertipikat tanah merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari sengketa tanah. "Setiap saya ke daerah-daerah yang masuk ke telinga saya selalu soal sengketa tanah,” ujarnya saat penyerahan sertipikat tanah kepada masyarakat, pada Jumat, (23/2/2018), di Taman Pujaan Bangsa Candi Margarana, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Kepala Negara menegaskan, sertipikat tanah menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum sehingga memberikan rasa aman kepada pemiliknya. “Sudah tidak ada yang bisa mengklaim karena di sertipikat ada nama serta luas,” tegasnya.

Lebih lanjut Presiden mengatakan, pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menyelesaikan sertipikasi tanah, sehingga pada tahun 2025 nanti seluruh tanah di Tanah Air telah bersertipkat.

Disebutkan, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Tanah Air, hingga tahun 2017 baru 51 juta bidang tanah yang bersertipikat. Hal ini dikarenakan, penerbitan sertipikat hak atas tanah sebelumnya hanya menghasilkan 500 ribu sertipikat setiap tahunnya di seluruh Indonesia. 

Kini, pemerintah mempercepat proses sertipikasi tanah dengan target 5 juta sertipikat pada tahun 2017. “Target tahun ini sejumlah 7 juta sertipikat dan untuk tahun depan sejumlah 9 juta sertipikat,” kata Kepala Negara.

Sementara itu, sertpikasi tanah di Provinsi Bali, diharapkan selesai pada tahun 2019 nanti. Presiden menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, saat ini 1.343.141 bidang tanah dari 1.838.503 bidang tanah yang ada di Bali telah bersertipikat. 

Sisanya, sebanyak 495.362 bidang tanah belum bersertipikat dan akan diselesaikan dalam dua tahun ke depan. “Tahun depan (2019) Provinsi Bali adalah provinsi pertama yang semua pemilik tanah akan pegang sertipikat,” janji Presiden.

Tak Sejalan Dengan Program Presiden
Sementara itu, Network for Corruption Watch (NCW) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Ketua NCW, C Herry SL mengatakan, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 tahun 2016 itu, menetapkan kewenangan pembatalan sertipikat tanah dan hak atas tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tanpa putusan pengadilan.

Menurut C Herry SL, kewenangan pembatalan sertipikat tersebut menimbulkan ketidak-pastian sehingga memicu terjadi sengketa dan konflik pertanahan. 

Menurutnya, Permen tersebut menjadi tidak sejalan dengan program yang dicanangkan Presiden Jokowi yakni sertipikasi aset melalui PTSL, karena pada satu sisi pemerintah berusaha melindungi hak masyarakat dengan pemberian sertipikat, pada sisi lain Kementerian ATR/BPN dapat melaksanakan kewenangan pembatalan sertipikat. “Kan ini menjadi seperti tidak sejalan dan seirama antara Presiden dan pembantunya,” tegasnya, pada Sabtu (24/2/2018) di Kantor NCW di bilangan Jakarta Timur.

C Herry SL menegaskan, peraturan ini juga menjadi rancu, pada satu sisi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, pada sisi lain justru menimbulkan ketidak-pastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidak-adilan, jika kewenangan ini disalah-gunakan.

“Bagaimana jika terjadi oknum di Kementerian ATR/BPN memanfaatkan kewenangan ini untuk mengeruk keuntungan pribadi, dengan membatalkan sertipikat berdasarkan pesanan pihak tertentu, yang rugi kan masyarakat?,” ujarnya setengah bertanya.

Selain itu, lanjut C Herry SL, kewenangan membatalkan sertipikat, dapat mempengaruhi prinsip kehati-hatian aparatur pertanahan dalam memberikan pelayanan penerbitan sertipikat. 

“Bisa saja kelak ketika terjadi pergantian kekuasaan, sertipikat yang diterbitkan melalui PTSL dinilai kurang memiliki kekuatan hukum, dengan alasan diterbitkan secara tergesa-gesa,” pungkasnya. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda