sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Megapolitan

Polkam

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Olah Raga

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Wisata

Selebrity

» » Pihak Kelurahan Mengutip, Kantor Pertanahan Dituding

Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur, M. Unu Ibnudin SE, M.Si ketika dikonfirmasikan Larast Post di ruang kerjanya.
Jakarta, Larast Post – Kutipan yang dikenakan oleh sejumlah pihak seperti, RT, RW dan kelurahan, pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kerap dinilai oleh masyarakat hal itu dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan.

Seperti yang terjadi belakangan ini, kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur dilaporkan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena diduga terjadi pungutan pada pelaksanaan PTSL.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur, M. Unu Ibnudin mengatakan, pihaknya tidak pernah mengenakan pungutan pada pelaksanaan PTSL, karena PTSL merupakan program nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Pemohon sertipikat melalui PTSL dibebaskan dari biaya pengukuran dan PNBP,” tegasnya.

Menurutnya, jika ada pungutan kepada masyarakat, Unu memastikan, hal itu tidak dilakukan oleh jajarannya, melainkan boleh jadi hal itu dilakukan oleh RT, RW atau pihak kelurahan, untuk biaya pengadaan patok pembatas dan kelengkapan adminitrasi kepemilikan atau pengusaan tanah. 

Ia menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017, tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematik, masyarakat harus mengeluarkan biaya biaya pemasangan patok, materai dan biaya kepengurusan berkas persyaratan.

“Itu pun bukan kami yang menarik biaya, karena pengadaan patok, materai dan biaya kepengurusan berkas persyaratan, bukan kewenangan kami, tapi kewenangan kelurahan atau pemerintah kota,” ujarnya.

NCW Sesalkan

Ketua Umum NCW, C. Herry SL
saat memberikan pernyataan di Jakarta
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Network for Corrution Watch (NCW) C Herry SL mengatakan, pihaknya mendukung dan terus melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL yang menjadi program prioritas Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, sehingga NCW menyesalkan jika terjadi pungutan liar pada pelaksanaan PTSL.

Menurutnya, yang sering dikeluhkan masyarakat terkait biaya, adalah ketentuan pengadaan patok, materai, pengurusan berkas persyaratan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Saya kira pemerintah daerah perlu menganggarkan dalam APBD untuk mengcover biaya pengadaan patok, materai, dan pengurusan berkas persyaratan dan membebaskan BPHTB, sehingga masyarakat benar-benar tidak keluar biaya saat mendaftarkan tanahnya melalui PTSL,” tuturnya.

Pegiat anti korupsi ini juga mengatakan, PTSL merupakan program Presiden Jokowi yang mendapat antusiasme masyarakat, sehingga sepatutnya semua pihak mendukung untuk mensukses PTSL.

Target PTSL

Sementara itu, menyangkut target PTSL Kantor Pertanahan Adm Kota Jakarta Timur, Unu mengatakan, untuk tahun 2018 ini, pihaknya mendapat target PTSL sebanyak 111.527 bidang, yang pelaksanaannya difokuskan untuk 5 wilayah kecamatan, yakni, Cakung, Pulogadung, Jatinegara, Duren Sawit dan Makasar. “Kita perlu ekstra kerja keras untuk menyelesaikan target PTSL ini,” pungkas Unu. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda