sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Presiden Minta Kementerian ATR Lunasi Tunggakan

Presiden ketika menyerahkan tanah wakaf untuk Masjid dan Musholla kepada masyarkat sumatra Barat, pada Jumat (9/2/18)
Dharmasraya, Larast Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melunasi tunggakan penerbitan tanah aset masyarakat.

Presiden Jokowi mengatakan, seharus sebanyak 1.700.000 sertipikat diserahkan kepada masyarakat Sumatra Barat, tapi sampai saat ini baru 700.000 yang bisa disertipikatkan.

“Oleh sebab itu, kantor BPN di Sumatra Barat masih punya utang pada rakyat 1.000.000 sertipikat yang harus segera diselesaikan dan tadi saya sudah perintahkan kepada menteri tahun 2023 harus selesai semuanya,” ujarnya saat meyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat, pada Rabu (7/2/2018), di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Sumatra Barat.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan, secara nasional seharusnya sebanyak 126.000.000 sertipikat telah diterbitkan dan diberikan kepada masyarakat, namun baru 46.000.000 yang bisa dipegang sampai tahun 2017 yang lalu. “Masih ada 80.000.000 sertipikat di seluruh tanah air yang menjadi pekerjaan rumah. Pekerjaan besar dari Kementerian BPN,” ungkapnya.

Presiden menyebutkan, sejak tahun 2017 telah ada peningkatan yang tajam dalam penerbitan sertipikat, biasanya setahun hanya 500.000 serti[ikat, namun pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 5.000.000 sertipikat. “Tahun 2018 target naik jadi sebanyak 7.000.000, dan tahun 2019 sebanyak 9.000.000 sertipikat,” tegasnya.

Menurut Presiden, pemerintah menggenjot sertipikasi tanah aset masyarakat, guna mengatasi sengketa tanah yang sering dialami masyarakat.  “Hampir semua provinsi sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan rakyat, rakyat dengan negara, anak dengan bapak, anak dengan orang tua. Sengketa-sengketa seperti itu disebabkan karena belum pegang yang namanya tanda bukti hak untuk atas tanah yaitu sertifikat seperti yang telah hari ini dipegang,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat, agar sertipikat diberi plastik supaya tidak rusak jika kena hujan dan juga difotokopi agar jika hilang mudah mengurus kembali ke Kantor BPN.

Kepala Negara menambahkan, jika sertipikat hendak diagunkan ke bank, sebaiknya sebelum mengajukan harus menghitung secara cermat dan pinjaman diperuntukkan sebagai modal untuk investasi atau usaha.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Jokowi dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sosial Idrus Marham, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago.(her,sg, ram)


«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda